Dejurnal.com, Bandung – Rancangan awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) harus menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan sosial di Kabupaten Bandung. Jangan hanya jadi rutinitas administratif.
Hal tersebut sampaikan Katua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi seusai menghadiri konsultasi publik Ranwal RKPD 2027 di Soreang, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya, banjir, sampah dan persoalan-persoalan sosial lainnya masih menjadi PR besar yang menunggu untuk diselesaikan.
Politisi PKB ini, menjelaskan RKPD merupakan intrumen penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan di daerah.
Katenanya ia berharap perencanaan RKPD 2027 harus lebih tajam dalam merespon dinamika global serta isu – isu lokal yang mendesak.
Untuk itu, jelas Renie DPRD akan memastikan setiap rupiah dalam RKPD 2027 bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Sesuai konstitusi DPRD memiliki fungsi budgeting dan oversight (pengawasan) untuk memastikan setiap rupiah dalam RKPD 2027 manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Renie menjelaskan tiga poin utama yang harus jadi perhatian Pemkab Bandung, terutama saat menyusun dokumen RKPD 2027.
Ke tiga point itu, yakni peningkatakan kualitas infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan sanitasi (drainase/pengelolaan limbah). Kemudian mengakomodir aspirasi masyarakat terutama yang diserap saat reses anggota DPRD Kabupaten Bandung.
“Aspirasi masyarakat itu harus diakomodir dalam program kerja di 12 Perangkat Daerah Pemkab Bandung,” katanya.
Hal lainnya, mendorong sektor UMKM agar naik kelas melalui digitalisasi dan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
Kaitan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) kata Renie merupakan pilar strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.
Selain itu, program tersebut dapat menciptaka kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung.
“Untuk itu saya berharap semua pihak mendorong dan ikut menyukseskan program pemerintah pusat itu,” ujarnya.
Renie juga mengapresiasi capaian indikator makro sosial ekonomi di Kabupaten Bandung yang cukup signifikan. Namun demikian ia mengimbau jangan cepat berpuas diri
“Kita harus bisa memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut terdistribusikan secara merata. Jadi, jangan cepat berpuas diri dengan peningkatan capaian indikator makro sosial ekonomi tersebut, karena tantangan ke depan bagaimana kita harus menjaga inflasi agar terkendali agar daya beli masyarakat tidak tergerus,” pungkasnya.* Sopandi
