Dejurnal.com, Subang – Untuk pertama kalinya masa pemerintahan H. Ruhimat selaku Bupati Subang, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang kedatangan tamu tim perwakilan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Kedatangan dari team perwakilan KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) ini disambut baik oleh Penjabat Sekda Subang Asep Nuroni di Ruang Rapat Bupati dan dihadiri para Kepala OPD dan para Camat
Asep Nuroni mengatakan kepada dejurnal.com bahwa dalam kunjungan kerja dari pihak perwakilan KPK ke Pemkab Subang dalam rangka Sosialisasi Pengendalian gratifikasi, dan dia menegaskan, gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang harus diberantas, Kamis (25/3/2021).
Menurut Asep Nuroni, agar efektif upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan saja, namun juga yang lebih penting adalah membangun mental orang-orang yang dapat memberantas korupsi itu sendiri.
“Tanpa membangun sumber daya manusia yang baik dan berintegritas, mustahil pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal,” Ungkap Asep Nuroni
Lanjut Asep Nuroni Terkait sosialisasi pengedalian gratifikasi bersama KPK, untuk mengendalikan gratifikasi guna mencegah korupsi yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
Selain itu Pengendalian Gratifikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta pengenalan Sistem Pengendalian Gratifikasi yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah.
“Untuk hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sudah memiliki aturan internal sistem pengendalian gratifikasi, termasuk diantaranya menyusun regulasi internal, diantaranya adalah Peraturan Bupati Subang Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi,” Imbuhnya
Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima.
“Semua OPD yang ada di Kabupaten Subang untuk untuk menjaga sikap dan dampak yang akan terjadi terkait hal-hal yang bisa merugikan utamanya gratifikasi,” Ujarnya.***Asep
