DeJurnal, Ciamis,- Adit Ahmad Maulana, saksi yang dihadirkan, pada persidangan kasus Klinik Syaibah pada 25 September 2025 kembali membeberkan bagaimana dirinya bersinggungan dengan RNR yang merupakan atasannya di Kasatpol PP Pangandaran yang telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan.
Adit menceritakan awal mula keterlibatannya dengan RNR melalui utang piutang dengan jaminan satu unit mobil. Dan diketahui setelahnya mobil tersebut berujung pada kredit leasing macet dan menimbulkan kerugian besar.
“Awalnya ada kesepakatan, RNR berjanji akan melunasi kewajiban. Tetapi janji itu tidak ditepati. Saya justru yang dipaksa melunasi ke pihak leasing sebesar Rp42 juta ditambah biaya administrasi hingga total Rp51 juta,” ungkap Adit, Rabu (01/10/2025).
Tak berhenti di situ, Adit juga menyebut adanya perjanjian penggantian pemberesan hutang piutang mobil sebelumnya serta penyelesaian utang di pinjaman kedua sebesar 35jt hingga total jadi 86jt.
“Pada saat itu perhitungannya saya bulatkan jadi Rp100 juta karena usaha rental saya rugi Rp4 juta per bulan selama setahun akibat kehilangan satu unit kendaraan,” tambahnya.
Diungkap Adit, RNR sebelumnya menepis tuduhan dengan menyebut persoalan tersebut sebatas utang-piutang pribadi, dan mengklaim telah menyelesaikan kewajibannya, salah satunya melalui transfer Rp56 juta ke rekening Adit
“Transfer itu dilakukan tanpa pemberitahuan ada dari Brilink yang tidak diketahui namanya dan dari rekening RNR tapi semua tidak menutup keseluruhan kewajiban. Bahkan sebelum transfer itu, saya sudah melaporkan ke polisi. Laporan saya adalah upaya mencari keadilan, bukan sekadar soal uang,” tegasnya.
Menurut Adit, pola yang dilakukan RNR tidak bisa disebut sengketa bisnis biasa, melainkan menyerupai modus penipuan
Keterangan Adit didukung dokumen resmi. Berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/40/VII/RES.1.11/2024/Satreskrim Polres Pangandaran, RNR telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 12 Juli 2024 dalam perkara dugaan penipuan dan/atau penggelapan.
Meski demikian, hingga kini RNR masih aktif menjabat sebagai pejabat Satpol PP Pangandaran. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di publik terkait konsistensi penegakan hukum.
“Sejauh ini saya tidak pernah mencabut laporan. Yang saya terima hanya surat pemberitahuan penetapan tersangka pada 12 Juli 2024, dan SP2HP tertanggal 10 September 2024. Tidak ada perkembangan lain yang diberitahukan kepada saya,” tuturnya.
Kuasa hukum dr. Erwin, Didik Puguh Indarto, S.H., M.H., menyoroti serius fakta tersebut. Menurutnya, sulit bagi publik mempercayai proses hukum jika aparat yang menangani perkara justru berstatus tersangka pidana.
“Persoalannya bukan lagi sekadar legalitas Klinik, tapi soal integritas aparat. Jika yang memproses kasus saja tersangkut dugaan pidana, bagaimana publik bisa percaya pada hasil penyelidikannya?” ujar Didik.
Ia menegaskan, kesaksian Adit yang disertai bukti status tersangka RNR memperkuat adanya kejanggalan dalam penanganan perkara Klinik Syaibah.
Sidang gugatan dr. Erwin terhadap sembilan pihak terkait akan berlanjut dengan pemeriksaan saksi lainnya. Publik kini menanti, apakah status tersangka RNR akan berpengaruh terhadap jalannya perkara, sekaligus menjadi ujian transparansi penegakan hukum di Kabupaten Pangandaran. (Nay Sunarti)
