Dejurnal.com, Garut – Camat Tarogong Kidul, Ahmad Mawardi, memberikan tanggapannya dalam kegiatan silaturahmi antara SPPG Haurpanggung dan jajaran kepala sekolah, unsur kecamatan, Koramil, serta Kapolsek. Acara tersebut berlangsung di Bale Tingtrim, Jalan Otista, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut, Selasa (9/12/2025). Hadir pula Kanjeng Dalem ke-26, Dr. H. Rudy Gunawan, S.H., M.H., M.P.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Mawardi menyampaikan apresiasinya atas pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa silaturahmi ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi terutama terkait pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini ditangani oleh berbagai SPPG di Kabupaten Garut.
Ahmad mengungkapkan bahwa dirinya bersama Danramil pernah menjadi pionir dalam melakukan simulasi penyediaan makanan bergizi untuk sekolah-sekolah di wilayah Sukajadi pada Desember tahun sebelumnya.
“Simulasi itu dilakukan sebagai persiapan agar ketika program MBG resmi diluncurkan, kolaborasi antarinstansi dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Namun demikian, hingga bulan Agustus 2025, ia menilai tidak ada satu pun SPPG yang melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan maupun unsur forkopimcam, termasuk terkait data sasaran penerima MBG.
“Kondisi ini membuat pola distribusi layanan belum terarah dan belum mencerminkan prinsip sosial yang seharusnya melekat pada program tersebut,” katanya.
Ahmad juga menyoroti masih adanya kesenjangan dalam pengelolaan dapur SPPG di lapangan. Menurutnya, pelayanan pada sasaran program harus dilakukan dengan standar yang sama agar tidak muncul persaingan tidak sehat antar dapur.
Ia mencontohkan bahwa dari hitungan sederhana saja, satu dapur dengan 3.000 sasaran dapat mengelola anggaran sekitar 3 juta rupiah per hari.
“Jika ada ratusan dapur beroperasi, maka perputaran ekonominya sangat besar dan perlu dikelola dengan tertib,” ungkapnya.
Selain itu, kebutuhan bahan baku seperti pisang, sayuran, telur, maupun buah-buahan dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat. Jika dikelola melalui koperasi desa atau kelompok usaha lokal, maka program MBG tidak hanya memberikan layanan gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
Ahmad menegaskan pentingnya komunikasi yang intens antara pemerintah kecamatan, yayasan pengelola SPPG, dan seluruh mitra terkait. Dengan komunikasi yang baik, penataan sasaran, kualitas layanan, serta keberlanjutan pasokan bahan pangan dapat terwujud.
Ia berharap tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan program ini, terutama ribuan anak sekolah yang menjadi sasaran utama. Semua pihak diminta menyamakan persepsi, bekerja tanpa konflik, dan menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas.
“Intinya, mari kita bekerja dengan kepala dingin, bukan dalam semangat persaingan, tetapi dalam semangat mempermudah, menertibkan, dan memastikan layanan pangan bagi masyarakat berjalan lebih baik,” ujar Ahmad menutup pernyataannya.***Willy
