Dejurnal.com, Garut — Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kembali menjadi perhatian serius DPRD. Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, S.Pd mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat penanganan persampahan secara menyeluruh, mulai dari optimalisasi pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) hingga pembenahan pengelolaan di tempat pemrosesan akhir (TPA).
Menurut Aris, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengangkut sampah dari lingkungan masyarakat menuju tempat pembuangan akhir. Diperlukan perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang memadai, kesiapan infrastruktur, serta pengawasan berkelanjutan agar pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus mampu melihat persoalan persampahan sebagai kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan kebersihan lingkungan, kualitas hidup, dan kesehatan masyarakat. Karena itu, kecukupan anggaran operasional menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan kebijakan daerah.
Aris mengungkapkan, kebutuhan peningkatan anggaran pengelolaan sampah telah dikonsultasikan dengan Bupati Garut sebagai bagian dari upaya mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Salah satu opsi yang menjadi pembahasan adalah kemungkinan peningkatan anggaran pengelolaan sampah hingga dua kali lipat dari alokasi sebelumnya. Namun, besaran anggaran tersebut masih harus dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah, kebutuhan operasional, serta skala permasalahan yang harus ditangani.
“Pertama, untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Kedua, pengelolaan di TPA itu sendiri, termasuk infrastruktur yang sudah ada sekarang,” ujar Aris saat di temui dejurnal.com, kamis (15/10/2026).
Anggaran Harus Menjawab Persoalan dari Hulu hingga Hilir
Aris menjelaskan, penanganan sampah membutuhkan pembiayaan yang tidak hanya terpusat pada satu tahapan. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh rangkaian pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir, berjalan secara terpadu.
Pada tahap pengangkutan, ketersediaan anggaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan, termasuk kemampuan armada, pemeliharaan kendaraan, kebutuhan bahan bakar, serta jangkauan pelayanan ke berbagai wilayah.
Sementara itu, di lokasi TPA, pembiayaan dibutuhkan untuk mendukung operasional dan pemeliharaan infrastruktur agar proses pengelolaan sampah dapat berlangsung dengan lebih baik. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia juga perlu dievaluasi untuk mengetahui kebutuhan pembenahan maupun peningkatan kapasitas.
Menurutnya, apabila salah satu tahapan tidak berjalan optimal, persoalan sampah berpotensi terus berulang. Sampah yang tidak segera diangkut dari TPS dapat menumpuk, mengganggu aktivitas masyarakat, menimbulkan bau tidak sedap, serta berpotensi mencemari lingkungan.
Karena itu, rencana peningkatan anggaran harus disertai perhitungan kebutuhan yang jelas, target kinerja yang terukur, dan mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD, kata dia, mendorong agar setiap kebijakan anggaran benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan. Dengan begitu, penambahan anggaran tidak sekadar menjadi peningkatan angka dalam dokumen perencanaan, tetapi mampu menghasilkan perbaikan nyata dalam pelayanan persampahan.
Di sisi lain, kemampuan keuangan daerah tetap harus menjadi pertimbangan. Pemerintah perlu menyusun skala prioritas agar kebutuhan penanganan sampah dapat dipenuhi secara bertahap tanpa mengabaikan program pelayanan publik lainnya.
Perlindungan Kesehatan Warga di Sekitar TPA Menjadi Perhatian
Selain mendorong peningkatan anggaran pengelolaan sampah, DPRD Garut turut menyoroti pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TPA.
Aris menilai, keberadaan TPA memang menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan sampah daerah. Namun, aktivitas di kawasan tersebut juga harus dikelola dengan memperhatikan potensi dampak lingkungan dan kesehatan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Permasalahan seperti bau yang mengganggu, pencemaran lingkungan, serta potensi paparan dari aktivitas pengelolaan sampah perlu mendapatkan perhatian serius melalui pemantauan dan langkah pencegahan yang sesuai.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memastikan sampah dapat tertampung dan diproses. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kondisi masyarakat yang berpotensi terdampak, terutama dalam hal akses terhadap pelayanan kesehatan.
Aris mengungkapkan, persoalan perlindungan kesehatan warga tersebut telah disampaikan kepada Bupati Garut. Ia meminta agar masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan dan membutuhkan pelayanan medis memperoleh perhatian serta akses layanan yang memadai.
“Terutama masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat aktivitas TPA, saya sudah tekankan agar masyarakat bisa mendapat perlindungan. Hal ini juga sudah dibicarakan dan dikomunikasikan dengan pihak terkait di bidang kesehatan,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembenahan pengelolaan sampah perlu berjalan beriringan dengan upaya melindungi masyarakat. Dengan demikian, penanganan persampahan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan teknis, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan warga.
Meski demikian, dampak kesehatan yang secara khusus disebabkan oleh aktivitas TPA tetap perlu dinilai berdasarkan pemeriksaan medis dan kajian lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih dari 1.000 Warga Dibahas untuk Mendapat Perlindungan BPJS Kesehatan
Dalam pembahasan bersama pemerintah daerah, Aris juga menyampaikan adanya komunikasi mengenai rencana perlindungan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan bagi lebih dari 1.000 warga.
Rencana tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya bagi warga di sekitar kawasan TPA yang menjadi perhatian dalam pembahasan dampak lingkungan dan kesehatan.
Kepesertaan BPJS Kesehatan dinilai dapat menjadi salah satu instrumen perlindungan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh akses terhadap pelayanan medis sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, pelaksanaan rencana tersebut masih membutuhkan kejelasan lebih lanjut mengenai data penerima, status kepesertaan, sumber pembiayaan, serta mekanisme pendaftaran atau pembaruan data apabila diperlukan.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memastikan bahwa masyarakat yang menjadi sasaran benar-benar terdata dan memperoleh informasi yang jelas mengenai hak serta prosedur untuk mengakses pelayanan kesehatan.
Hal ini penting agar rencana perlindungan bagi lebih dari 1.000 warga tidak berhenti pada tahap komunikasi, melainkan dapat ditindaklanjuti melalui langkah administratif dan pelayanan yang konkret.
Di samping itu, perlindungan melalui BPJS Kesehatan perlu berjalan berdampingan dengan upaya pencegahan. Pemerintah tetap perlu melakukan pemantauan kualitas lingkungan, memperbaiki tata kelola TPA, serta menindaklanjuti keluhan warga berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian yang relevan.
Dengan pendekatan tersebut, perlindungan masyarakat tidak hanya dilakukan ketika warga membutuhkan pengobatan, tetapi juga melalui upaya mengurangi potensi risiko kesehatan dari aktivitas pengelolaan sampah.
DPRD Mendorong Kebijakan yang Terukur dan Dapat Dipertanggungjawabkan
Aris menegaskan, penanganan persoalan sampah di Kabupaten Garut membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan serta pelayanan kesehatan.
Peningkatan anggaran harus diikuti dengan perencanaan yang terukur, pelaksanaan yang tepat sasaran, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Pemerintah juga perlu menjelaskan kebutuhan prioritas, capaian yang hendak diwujudkan, dan hasil yang diharapkan dari setiap program penanganan persampahan.
Dengan perencanaan yang baik, masyarakat diharapkan dapat merasakan perubahan melalui pengangkutan sampah yang lebih optimal, pengelolaan TPA yang lebih tertata, dan berkurangnya gangguan lingkungan di kawasan permukiman.
Pada saat yang sama, rencana perlindungan kesehatan bagi lebih dari 1.000 warga harus mendapatkan tindak lanjut yang jelas, termasuk kepastian mengenai pelaksanaan kepesertaan BPJS Kesehatan dan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
Bagi DPRD, persoalan ini tidak hanya menyangkut besaran anggaran, tetapi juga efektivitas kebijakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Setiap langkah pemerintah harus mampu memberikan manfaat yang nyata, terutama bagi warga yang berada paling dekat dengan sumber persoalan.
Penyelesaian Sampah Tidak Cukup dengan Menambah Anggaran
Dorongan peningkatan anggaran hingga dua kali lipat menjadi salah satu opsi yang tengah dibahas untuk memperkuat penanganan sampah di Kabupaten Garut. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut nantinya akan sangat ditentukan oleh ketepatan perencanaan, kesiapan infrastruktur, kualitas pelaksanaan, dan konsistensi pengawasan.
Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan langkah jangka panjang, seperti pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan sampah rumah tangga, penguatan pengolahan sampah organik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha.
Upaya tersebut dapat membantu mengurangi beban sampah yang harus diangkut menuju TPA. Dengan demikian, penanganan tidak hanya bergantung pada penambahan armada atau perluasan kapasitas tempat pemrosesan akhir, tetapi juga menyentuh akar persoalan yang menyebabkan sampah terus bertambah.
Di sisi lain, keterbukaan mengenai alokasi anggaran, realisasi program, dan capaian pelayanan perlu menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana kebijakan yang direncanakan mampu memperbaiki kondisi lingkungan dan memberikan perlindungan terhadap kesehatan warga.
Melalui koordinasi antara Bupati Garut, DPRD, perangkat daerah terkait, dan masyarakat, diharapkan persoalan persampahan dapat ditangani secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup diukur dari seberapa banyak sampah yang berhasil diangkut atau berapa besar anggaran yang dialokasikan. Ukuran yang lebih penting adalah terciptanya lingkungan yang bersih, sistem pengelolaan yang berjalan efektif, serta terjaminnya perlindungan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Garut.***Willy
