deJurnal.com, CIAMIS. Membuka kesempatan kerja bagi masyarakat tidak cukup hanya dengan mempertemukan pencari kerja dan perusahaan.
Kesiapan keterampilan, akses informasi, pembiayaan, hingga perlindungan tenaga kerja menjadi bagian penting yang harus dibangun secara bersamaan.
Hal inilah yang menjadi perhatian Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Ciamis dalam menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Salah satu agenda yang disiapkan adalah memperluas akses kerja ke luar negeri sekaligus memperkuat peluang kerja di dalam negeri.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam koordinasi dan konsultasi Disnaker Ciamis dengan KP2MI di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Rombongan Disnaker dipimpin Kepala Disnaker Ciamis, Dase Fadlil Yusdy Mubarak, S.H., M.Pd., dan diterima Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN), Dr. Dwi Setiawan Susanto, S.E., M.Si., Ak.
Dalam pertemuan itu, Disnaker Ciamis menyampaikan sejumlah usulan program yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan bersama pemerintah pusat.
Mulai dari penyiapan calon pekerja migran melalui sekolah dan lembaga pelatihan, penguatan kompetensi, akses pembiayaan, hingga rencana penyelenggaraan Job Fair dengan cakupan peluang kerja internasional dan domestik.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Dwi Setiawan Susanto menyampaikan bahwa program strategis KP2MI pada dasarnya dapat dikerjasamakan dengan pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan sinergi dan kolaborasi.
Salah satu gagasan yang dibahas adalah pengembangan program SMK Go Global. Disnaker Ciamis menginginkan program penyiapan tenaga kerja luar negeri tidak hanya menyasar lulusan SMK, tetapi juga lulusan SMP, SMA, perguruan tinggi, lembaga vokasi, hingga masyarakat umum.
Potensi tersebut cukup besar. Di Kabupaten Ciamis terdapat sekitar 45 SMK yang dapat dilibatkan melalui jaringan Bursa Kerja Khusus (BKK).
Dirjen P3KLN menjelaskan pentingnya pendataan berbasis by name by address. Pendaftaran secara kolektif melalui kanal resmi BP3MI Jawa Barat juga dapat dilakukan agar calon pekerja lebih mudah diarahkan ke tahapan berikutnya.
Selain pendataan, kesiapan keterampilan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Karena itu, LPK dan BLK di Ciamis didorong untuk memenuhi standar pelatihan dan terdaftar dalam sistem e-Vokasi KP2MI.
Pembahasan berikutnya menyentuh persoalan pembiayaan penempatan pekerja migran. Selama ini, kebutuhan biaya keberangkatan dapat menjadi salah satu kendala bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri.
Dalam hal ini, KP2MI menjelaskan adanya kerja sama penyaluran KUR PMI dengan Bank BJB dan bank Himbara, yakni Mandiri, BNI, dan BRI agar tidak terjerat pinjaman informal atau rentenir.
Salah satu gagasan yang dibahas adalah pembentukan Migrant Center di lingkungan perguruan tinggi, termasuk peluang menjadikan Universitas Galuh sebagai proyek percontohan.
Aspek perlindungan juga mendapat perhatian. Calon pekerja migran harus memahami prosedur penempatan resmi dan terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI).
Sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan di tingkat kabupaten. Pemerintah desa, BKK, dan purna-PMI perlu dilibatkan. Bahkan, pembahasan juga menyentuh pengelolaan remitansi atau penghasilan pekerja migran.
Job Fair Hari Jadi Ciamis ke-385 Bidik Peluang Kerja Global
Salah satu rencana yang turut disampaikan Disnaker Ciamis adalah penyelenggaraan Job Fair dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-385 pada Juni 2027.
Kegiatan tersebut direncanakan memiliki konsep berbeda dengan menghadirkan peluang kerja domestik dan internasional dalam satu agenda.
Menanggapi gagasan tersebut, Dirjen P3KLN menekankan pentingnya persiapan sejak jauh hari. Pendataan peminat perlu dilakukan lebih awal agar kebutuhan pencari kerja dapat dicocokkan dengan job order resmi dari perusahaan penempatan yang memenuhi persyaratan.
Artinya, Job Fair tidak cukup hanya menghadirkan perusahaan dan membuka stan lowongan pekerjaan. Harus ada tindak lanjut setelah kegiatan.
Empat Langkah Disiapkan Disnaker Ciamis
Kepala Disnaker Ciamis, Dase Fadlil Yusdy Mubarak, mengatakan, pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun kerja sama yang lebih konkret dengan KP2MI.
“Melalui koordinasi ini, kami ingin membuka peluang kerja sama yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya menyiapkan akses pekerjaan ke luar negeri, tetapi juga memastikan calon pekerja memiliki keterampilan, kemampuan bahasa, serta memahami prosedur penempatan yang aman dan legal,” ujar Dase.
Menurutnya, seluruh usulan yang disampaikan diarahkan agar dapat ditindaklanjuti melalui program strategis KP2MI dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Ciamis.
Dirjen P3KLN, lanjutnya, menyambut baik usulan tersebut dan menjelaskan bahwa berbagai program yang diajukan memiliki peluang untuk dikerjasamakan dengan pemerintah daerah.
Untuk mendukung rencana tersebut, Disnaker Ciamis akan mulai mendata masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri, termasuk lulusan SMK, SMA, perguruan tinggi, serta masyarakat umum. Pendataan juga akan melibatkan Forum Bursa Kerja Khusus (BKK), lembaga pelatihan, dan kampus.
Disnaker juga akan menginventarisasi lembaga pelatihan yang memenuhi persyaratan untuk diverifikasi melalui sistem e-Vokasi KP2MI.
Langkah ini penting agar pelatihan keterampilan dan bahasa bagi calon pekerja migran dapat berjalan sesuai standar.
Terkait rencana Job Fair 2027, Dase menegaskan persiapannya perlu dilakukan sejak dini. Data pencari kerja nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan lowongan resmi yang tersedia, sehingga kegiatan tersebut tidak hanya menjadi acara seremonial.
“Kami akan mulai melakukan persiapan dari sekarang. Harapannya, saat Job Fair digelar, lowongan yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pencari kerja dan dapat ditindaklanjuti sampai proses penempatan,” katanya.
Selain itu, Disnaker akan menyiapkan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait rencana kerja sama, termasuk penjajakan kampus percontohan dan dukungan perbankan untuk pembiayaan calon pekerja migran.
Program sosialisasi perlindungan pekerja migran hingga tingkat desa serta pelatihan keterampilan dan bahasa juga akan diusulkan dalam perencanaan anggaran 2027.
Melalui langkah tersebut, Disnaker Ciamis berharap peluang kerja luar negeri dapat dimanfaatkan masyarakat secara lebih terarah, sekaligus menekan risiko penempatan nonprosedural dan praktik perekrutan ilegal. (Nay Sunarti)

















