dejurnal.com, Bandung – Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Hengki menegaskan pentingnya memperkuat sinergitas TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kedua institusi diminta meningkatkan deteksi dini serta melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai potensi konflik sosial di wilayah Jawa Barat.
Penegasan tersebut disampaikan Irjen Pol. Hengki saat menghadiri undangan Kodam III/Siliwangi untuk memberikan pembekalan kepada para komandan satuan jajaran Kodam III/Siliwangi Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Graha Tirta Siliwangi, Jalan Lombok Nomor 10, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Sabtu (21/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, para Pejabat Utama (PJU) Polda Jabar, serta perwakilan instansi pemerintah daerah, di antaranya Kepala BPBD dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat.
Dalam paparannya, Kapolda Jabar menyoroti sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi bersama. Persoalan tersebut meliputi kondisi ketenagakerjaan akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tercatat mencapai 14.694 pekerja hingga Oktober 2026.
Selain itu, dinamika menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2027 pada awal Desember mendatang juga menjadi perhatian. Perbedaan kepentingan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah perlu dikelola melalui komunikasi serta pendekatan yang tepat agar tidak berkembang menjadi konflik sosial.
Ancaman lainnya adalah penyebaran disinformasi dan berita bohong atau hoaks yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Manipulasi informasi melalui foto, video, maupun suara berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memicu keresahan apabila tidak diantisipasi secara serius.
Di sisi lain, kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, khususnya banjir dan tanah longsor, juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan keselamatan masyarakat di Jawa Barat.
Menurut Irjen Pol. Hengki, kompleksitas ancaman saat ini menuntut TNI dan Polri untuk membangun kerja sama yang lebih konkret. Sinergitas tidak boleh hanya ditunjukkan melalui kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan.
“Sinergitas TNI dan Polri tidak cukup hanya diwujudkan melalui hubungan baik antarpimpinan, tetapi harus diterjemahkan menjadi kerja sama yang nyata, terutama dalam membaca potensi ancaman, mencegah konflik, dan memberikan respons yang tepat terhadap permasalahan di lapangan,” ujar Irjen Pol. Hengki.
Ia menjelaskan, meskipun TNI dan Polri memiliki tugas pokok serta kewenangan yang berbeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keduanya mempunyai tujuan pengabdian yang sama, yakni menjaga keutuhan bangsa serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Kapolda juga menekankan pentingnya mengoptimalkan kolaborasi tiga pilar di tingkat kewilayahan, yakni Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhabinkamtibmas, serta kepala desa atau lurah.
Ketiga unsur tersebut memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial di wilayah masing-masing. Melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif, berbagai potensi permasalahan diharapkan dapat terdeteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
Menurutnya, pencegahan konflik tidak cukup hanya mengandalkan penindakan ketika gangguan keamanan sudah terjadi. Pendekatan persuasif, dialog, penyerapan aspirasi, serta penyelesaian persoalan secara cepat harus menjadi bagian dari strategi menjaga kondusivitas wilayah.
Irjen Pol. Hengki juga mengingatkan seluruh komandan satuan agar menjaga komunikasi antarpersonel, menghindari gesekan antara anggota TNI dan Polri, serta bijaksana dalam menggunakan media sosial.
Hal tersebut dinilai penting karena soliditas kedua institusi merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya situasi keamanan yang kondusif. Setiap persoalan maupun kesalahpahaman di lapangan harus diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi sesuai mekanisme yang berlaku.
“Yang dipisahkan adalah fungsi, bukan tujuan. Seragam kita boleh berbeda, tetapi Merah Putih yang kita jaga tetaplah sama. Satu barisan, demi Indonesia,” tegas jenderal bintang dua tersebut.
Selain penguatan hubungan kelembagaan, Kapolda Jabar juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana alam. Koordinasi antara TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, dan instansi terkait harus terus diperkuat, mulai dari mitigasi, evakuasi, penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana.
Menutup pembekalannya, Irjen Pol. Hengki menegaskan komitmen Polda Jawa Barat untuk terus menjaga soliditas dan memperkuat kerja sama dengan Kodam III/Siliwangi.
Ia berharap sinergitas tersebut tidak hanya terbangun di tingkat pimpinan, tetapi juga dilaksanakan secara konsisten hingga jajaran kewilayahan. Dengan demikian, berbagai potensi gangguan keamanan, konflik sosial, maupun ancaman bencana dapat diantisipasi melalui langkah terpadu.
Penguatan sinergitas TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat diharapkan mampu menciptakan situasi Jawa Barat yang aman, kondusif, serta memberikan rasa nyaman dan perlindungan bagi seluruh masyarakat.***Deri Acong

















