Dejurnal.com, Karawang – Publik Karawang dihebohkan dengan adanya desas desus Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang terkait dugaan korupsi proyek pedestrian (tempat pejalan kaki).
Informasi yang dihimpun, saat ini Kejaksaan Agung akan memproses kasus dugaan korupsi proyek salah satu kabupaten di Jawa Barat yang anggaran negara sebesar Rp 15 Milyar lebih.
Dalam waktu dekat ini akan ada pemanggilan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat daerah yang diduga tersangkut proyek pejalan kaki tersebut.
Informasi yang beredar, ketika disambangi ke kantornya, Selasa (9/3/2021), Leonard Eben Ezer Simanjuntak Kapuspenkum Kejaksaan Agung sedang tidak berada di tempat, namun keterangan dari perbincangan dengan beberapa Jaksa di lingkungan Puspenkum memeriksa kabar laporan yang sudah A1 (lengkap) tentang dugaan korupsi pada proyek pejalan kaki di salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang dilengkapi biaya Rp 15 Milyar.
Menurut informasi, salah seorang jaksa di lingkungan Pupenkum mengatakan, tentang laporan dugaan korupsi tersebut silahkan saja tanya ke Kapuspenkum sepertinya berkasnya sudah di naikan ke Jam Intel. Ia mengaku tidak dalam kapasitas untuk memberikan keterangan.
Informasi dari sumber Kejagung yang diserap oleh para awak media, lebih lanjut dikabarkan adanya aparat penegak hukum yang tersangkut masalah dugaan korupsi pejalan kaki ini yang akan diberlakukan.
Beberapa pejabat pemerintah daerah yang bakal dipanggil Kejagung tidak disebutkan secara jelas, serta menunggu informasi lebih lanjut. Dengan banyaknya awak media yang mendatangi Puspenkum dimungkinkan akan ada pers realease dari Kapuspenkum.
Sementara berdasarkan penelusuran, proyek pejalan kaki yang ada di Jawa Barat yang pernah menghebohkan masyarakat karena terendus adanya dugaan korupsi hanya proyek pejalan kaki di Kabupaten Karawang yang anggaran negara sebesar Rp 15 Milyar.
Dari beberapa sumber, para awak media memperkirakan dan mencocokan pejabat yang akan dipanggil dan proyek pejalan kaki yang bermasalah adalah Karawang.
Sampai berita ini dinaikan Kapuspenkum belum bisa dimintai informasi sementara para awak media masih menunggu penjelasan dari Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak untuk mendapatkan validasi informasi.
Sementara itu, setelah beredarnya isue pejabat Pemkab mau dipanggil Kejagung, pantauan dejurnal, sejumlah media yang telah menayangkan pemberitaan tersebut, selang beberapa jam beritanya hilang sehingga menimbulkan pertanyaan publik dan berbagai pihak ikhwal informasi dimaksud.
Hal ini menjadi tantangan bagi Kejagung agar secepatnya memberikan informasi yang valid terkait dengan masalah tersebut dengan menggelar jumpa pers dengan awak media agar tidak jadi bola liar dan isue yang simpang siur.***RF
