Dejurnal.com, Garut – Kehadiran pemerintah ditengah tengah masyarakat harus bisa menciptakan iklim yang kondusif, aman, nyaman dan sejahtera, semua itu butuh konsep sosial yang berkelanjutan guna terwujud nya pembanguanan yang merata di segala bidang sehingga dapat meningkatkan perekonomian, tarap hidup masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Salah satunya peran penting media, yang cukup andil didalamnya, namun faktanya sangat disayangkan kurang mendapat perhatian, bahkan selama ini media yang dianggap sebagai mitra kerja Pemda dan yang digadang – gadangkan sebagai Pilar D7emokrasi Keempat termarginalkan.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Yohanes Sitorus selaku Wakil Ketua Aliansi Media Massa Nasional Indonesia (AMMNI) Kabupaten Garut, mengatakan.
“Media sebagai Pilar Demokrasi keempat memiliki peran andil sangat penting, arti nya tidak bisa terpisahkan dan menjadi komitmen kuat para insan pers untuk mengontrol secara serius, karena tanpa kontrol pers yang sehat, ini akan sangat membahayakan keutuhan negara. Maka Media akhirnya dijadikan sebagai Mitra Kerja dari Pemerintah. Namun apa fakta nya dilapangan hanya isap jempol saja, semestinya secara kedudukan media sejajar dengan Mitra Kerja Pemerintah lainnya “. Jelasnya.
Ungkap lebih lanjut oleh Yohanes Sitorus, padahal Media / Pers telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999, terkait hal tersebut sangat disayangkan khususnya Pemda Garut, kurang melirik terhadap media seolah hanya pelengkap kebijakan jauh dari panggang api dilibatkan dalam penganggaran APBD Kabupaten Garut. Lalu dimana letak mitra kerjanya ‘. Ungkapnya.
Dikatakan lebih lanjut oleh Yohanes Sitorus, Salah satu bukti Pemda Garut tidak melibatkan Media dalam Penganggaran APBD Kabupaten Garut, tahu tahu sudah ada acara Sosialisasi Peraturan Bupati Garut No. 136 Tahun 2021, Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Garut, di Ballroom Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru Garut pada Senin 6 Desember 2021”. Tegasnya.
Media digadang -gadangkan Mitra Kerja dan Pilar Demokrasi Keempat hanya jadi penonoton saja dan melihat fostur tubuh Keuangan Daerah sudah jadi bancakan, faktany tidak pernah dilibatkan didalam penganggaran APBD Pada TA.2022 ada Pengurangan Anggaran, setelah hasil Pembahasan dan Penetapan Anggara Bupati dan Ketua DPRD, disampaikan ada pengurangan anggaran tahun 2022 4,4 triliun (rupiah), dibanding tahun 2021 senilai 5 triliun, dan disentil Banprov 250 Miliar. Ini sebuah fakta yang tidak bisa dipungkir bahwa Media sebagai Mitra Kerja Pemda, Pilar Demokrasi Keempat hanya isap jempol dan istilah saja untuk pengaman atau memuluskan kebijakan, agar tidak terkuak kebobrokan kinerja atas Pemufakatan Jahat “. Tandasnya
Dikatakan lebih lanjut Yohanes Sitorus, “coba apa yang dilakukan oleh Kepala Diskominfo Garut, selaku SKPD tempat bernaung Media dan Para Tukang Kuli Tinta ini sedikitpun tidak dilirik atau diajak duduk bersama malah terkesan bersebrangan, jadi wajar dan pantas media kurang dapat penghargaan dari SKPD atau mitra kerja lainnya, terbukti Kadis mensosialisasikan Satgas Saber Pungli di Kabupaten Garut, tiba-tiba saja sudah mensosialisasikan. Saya sangat kecewa dan Saya berharap Bupati Garut selaku Kepala Daerah Pemda Kabupaten Garut bisa bersikap bijaksana dan mau memperhatikan Media dan Jurnalis yang ada di Kabupaten Garut, jika memang benar, Media sebagai Mitra Kerja, tidak ada istilah terlambat,” Pungkasnya.***Red
