Dejurnal.com, Bandung – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Bandung Raya menggelar seminar keterbukaan informasi publik dan wawasan kebangsaan di lingkungan pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung.
Seminar yang digelar di Gedung Dewi Sartika Komplek Pemkab Bandung, Senin (13/2/2023) ini kolaborasi pentahelix dengan Diskominfo, Disdik, serta Polres Bandung.
Narasunber yang dihadirkan dalam seminar ini, di antaranya Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo, Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Oliestha Ageng, Kadisdik Kabupaten Bandung Ruli Hadiana, Kadiskominfo Yosep Nugraha serta praktisi media Dery.
Seminar ini, dihadir juga oleh ratusan kepala sekolah di tingjat SMP, atau tenaga pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
Seusai membuka seminar, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi seminar ini.
“Seminar ini sangat luar biasa, karena memang saya ingin membenahi sistem pendidikan di Kabupaten Bandung. Dengan seminar keterbukaan informasi publik ini jadi solusi,” kata Dadang kepada wartawan.
Dadang menilai, para kepala sekolah kerap menjadi sasaran oknum wartawan sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak maksimal. Dia ingin dengan seminar ini, para kepala sekolah ini memahami peran dan tugas media yang sebenarnya.
Menurutnya terdapat hubungan di antara sebagian kepala sekolah sebelumnya pada takut oleh teman-teman di media. “Tidak semua insan pers, juga seperti itu kan. Tapi ada di antaranya sebagian oknum yang perlu kita perhatikan,” ucapnya
Terkait dengan adanya oknum media yang mengejar para kepala sekolah, Bupati Bandung sudah mengintruksikan kepada para kepala sekolah untuk tidak takut.
“Sudah bekerja saja. Bekerja keras dengan menggunakan fisik, bekerja cerdas dengan menggunakan otak, bekerja ikhlas dengan menggunakan hati. Pokoknya enggak usah takut. Bekerja saja,” tuturnya.
Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, dalam seminar itu pihaknya mendapatkan banyak keluhan terkait adanya oknum wartawan yang memiliki tendensi lain diluar kegiatan jurnalistik.
“Kami sampaikan dalam UU Keterbukaan Publik, badan publik memang harus memberikan informasi setiap kegiatan yang menggunakan APBN atau APBD, namun demikian ada hal yang dikembalikan rahasia pribadi, hak kekayaan intelektual dan yang dapat memperlambat proses penyidikan dan itu mereka harus tahu dan dilindungi undang-undang untuk tidak diinformsikan,” tuturnya.
“Kalau ada oknum yang meminta uang dan mencari-cari kesalahan bisa langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian, itu masuk pada kategori pemerasan,” tambah Kusworo.
Di dalam seminar tersebut, Kepala Diskominfo Kab. Bandung, Yosep Nugraha medorong agar setiap sekolah sebagai badan publik mulai mengelola informasi secara terbuka sesuai amanat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. “Mulai saat ini benahi pengeloaan informasi di masing-masing sekolah dan mulailah bentuk Pejabat Pengelelola Informasi Daerah (PPID) di setiap sekolah. Kenapa harus risih kalau kita bersih”, tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua IJTI Korda Bandung Raya Rezitya Prasaja berharap, para peserta yang hadir dalam kegiatan ini paham terkait informasi publik dan dapat membedakan wartawan yang benar-benar menjalankan tugas jurnalistik dan oknum wartawan yang memberikan dampak negatif bagi profesi wartawan.*** Sopandi
