Dejurnal.com, Sukabumi – Sejumlah ratusan massa yang tergabung dalam Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP) berunjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (4/05/2023).
Beberapa orator aksi saling menyampaikan pendapat di muka umum agar pihak Pemerintah Kabupaten Sukabumi peka terhadap aspirasi yang di sampaikan masa aksi.
Dalam orasinya, mereka mendesak wakil rakyat selaku kepanjangan tangan rakyat agar bisa lebih intensif melakukan pengawasan secara eksklusif terhadap semua anggaran Dinas, terutama Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi.
Pasalnya, masa aksi menganggap di dua instansi tersebut patut diduga adanya oknum-oknum ASN yang bermain proyek.
Menyikapi unjuk rasa, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi mengambil langkah humanis dengan mendengarkan langsung aspirasi yang di sampaikan oleh sejumlah masa, bahkan ikut berdialog langsung di lapangan orasi tersebut sebelum sejumlah beberapa perwakilan untuk diajak langsung berdialog di dalam ruangan gedung dewan.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara didampingi Ketua Komisi IV Hera Iskandar, dan anggota Fraksi PKB Dadan Hasanudin.
Di dalam ruangan Badan Musyawarah (Bamus) sejumlah masa aksi itu langsung beraudiensi dengan perwakilan dinas terkait dan anggota DPRD juga yang lainnya.
Perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya terkait oknum ASN di dua organisasi perangkat daerah baik Kepala Bidang maupun level paling bawah.
“Di lapangan kami menemukan banyak oknum diduga kuat suka memainkan mata anggaran di APBD, mereka terindikasi bermain proyek,” tuding koordinator aksi, Friady Mahyuzar dalam sesi penyampaiannya.
Dia meminta kepala perangkat daerah yang disebutkan agar menindak tegas anak buahnya yang terindikasi bermain proyek, ketidakhadiran Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata menjadi kekecewaan tersendiri.
Friady menyampaikan, dirinya keras akan membuat laporan ke Kejagung RI terkait kasus-kasus di Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata apabila Kepala Dinasnya tidak hadir dalam RDP yang sudah diagendakan oleh DPRD kedepan.
“Hal ini merupakan upaya terakhir kami. Pembangunan di Kabupaten Sukabumi itu harus sesuai dengan harapan masyarakat, bukan kemauan atau selera para pejabat tertentu,” tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, menyatakan, audiensi bersama massa FPP saat ini belum menghasilkan sebuah solusi diarenakan kepala dinas yang bersangkutan tidak hadir.
“Jadi audiensi hari ini kita tunda. Kalau dilanjutkan khawatir terjadi perdebatan yang kurang elok,tegas ketua DPRD. harusnya kepala dinas terkait yang menjawab keinginan massa FPP ini. Kita sepakati besok ada RDP. Anggota DPRD semua hadir, karena kami ingin tahu isu apa yang akan diangkat FPP nanti,” tandasnya.***Aldy
