dejurnal.com, Garut – Dinamika politik nasional terkait wacana pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mendapat perhatian Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) Kabupaten Garut. Setelah melalui serangkaian diskusi dan kajian serius terhadap perkembangan politik kebangsaan, KBPII Garut menyatakan akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan dua tokoh nasional, yakni Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad, sebagai kandidat Wakil Presiden Republik Indonesia.
Usulan tersebut bukan sekadar dorongan politik untuk menempatkan figur tertentu dalam lingkaran kekuasaan. KBPII mengklaim bahwa aspirasi tersebut lahir dari pertimbangan yang mencakup aspek konstitusional, kapasitas kepemimpinan, stabilitas politik, sosial budaya, hingga tantangan ekonomi nasional ke depan.
Dalam pandangan organisasi tersebut, posisi Wakil Presiden memiliki arti strategis dalam menjaga kesinambungan pemerintahan, memperkuat konsolidasi politik nasional, serta memastikan agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan secara efektif.
KBPII Jawa Barat memandang bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagaimana dinamika yang menjadi dasar pernyataan mereka, proses pengisiannya harus segera ditempuh melalui mekanisme konstitusional agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola pemerintahan.
Dasar hukum yang menjadi rujukan adalah Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
KBPII juga menyoroti agenda politik yang disebut menargetkan pengajuan dua nama calon paling lambat 25 November 2026, dengan Sidang Paripurna MPR pada 2 Desember 2026. Mereka berharap seluruh tahapan tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak berubah menjadi polemik politik yang justru mengganggu stabilitas nasional.
Bagi KBPII, Indonesia tidak cukup hanya membutuhkan sosok pengganti untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Lebih dari itu, diperlukan figur yang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, serta komitmen kuat untuk menjaga konstitusi dan kepentingan rakyat.
“Indonesia sedang tidak mencari sekadar pengganti Wakil Presiden. Lebih dari itu, Indonesia membutuhkan sosok yang dapat menjaga konstitusi, kedaulatan rakyat, dan stabilitas politik kebangsaan,” demikian pokok pandangan yang disampaikan KBPII Jawa Barat.
Enam Pilar yang Menjadi Dasar Usulan Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad
KBPII Garut mengemukakan enam pilar pertimbangan yang menjadi landasan dalam mengusulkan Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad kepada Presiden Prabowo Subianto.
1. Kapasitas kepemimpinan dan kemampuan membangun komunikasi politik
Pertimbangan pertama berkaitan dengan kapasitas kepemimpinan. Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki pengalaman panjang dalam dinamika politik nasional, khususnya dalam membangun komunikasi dan menjembatani kepentingan berbagai kekuatan politik.
Pengalaman keduanya di lingkungan legislatif dan Partai Gerindra dipandang sebagai modal penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan parlemen.
Menurut KBPII, Wakil Presiden tidak seharusnya hanya menjalankan fungsi seremonial atau sekadar mendampingi Presiden dalam kegiatan kenegaraan. Jabatan tersebut membutuhkan kemampuan memahami persoalan pemerintahan, membaca dinamika politik, serta menjadi penghubung yang efektif antara eksekutif dan legislatif.
Kemampuan membangun komunikasi lintas partai dan kelompok politik juga dianggap penting agar program strategis pemerintah tidak terhambat oleh persoalan komunikasi, pembahasan regulasi, maupun kepentingan politik di parlemen.
Dengan demikian, Wakil Presiden diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai tantangan pemerintahan, bukan justru menambah kompleksitas hubungan antarlembaga negara.
2. Legitimasi konstitusional dan rekam jejak pengabdian
Pilar kedua menyangkut aspek normatif dan yuridis. KBPII menilai bahwa calon Wakil Presiden harus memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial yang kuat.
Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad dipandang memiliki pengalaman politik serta rekam jejak pengabdian lebih dari satu dekade bersama Presiden Prabowo Subianto.
Bagi organisasi tersebut, pengalaman dalam perjalanan politik dan pemerintahan menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kesiapan seseorang dalam mengemban amanah kenegaraan.
Namun, KBPII juga menekankan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus sepenuhnya tunduk pada ketentuan konstitusi. Seluruh persyaratan, mekanisme pengusulan, verifikasi administrasi, serta proses pemilihan di MPR harus dilaksanakan secara sah dan transparan.
Legitimasi seorang Wakil Presiden, menurut mereka, tidak boleh hanya dibangun melalui kesepakatan elite politik, tetapi juga harus memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Filosofi kebangsaan: Jabatan adalah amanah, bukan hadiah politik
Pilar ketiga berkaitan dengan nilai filosofis dan ideologi kebangsaan.
KBPII berpandangan bahwa jabatan Wakil Presiden bukanlah hadiah politik, kompensasi kekuasaan, ataupun bentuk balas jasa atas kedekatan dengan pemimpin.
Jabatan tersebut merupakan amanah besar yang menuntut kesetiaan terhadap negara, konstitusi, Pancasila, serta kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Dalam konteks ini, Wakil Presiden harus menjadi figur yang mampu memperkuat kepemimpinan Presiden, bukan membangun pusat kekuasaan sendiri yang berpotensi melahirkan persaingan di dalam pemerintahan.
KBPII menilai hubungan Presiden dan Wakil Presiden harus dibangun atas dasar keselarasan visi, pembagian tanggung jawab, komunikasi yang sehat, dan komitmen terhadap keberhasilan pemerintahan.
Kepemimpinan nasional tidak boleh terjebak pada pertarungan pengaruh ataupun ambisi pribadi. Sebaliknya, keduanya harus berjalan dalam satu arah untuk memastikan kepentingan bangsa berada di atas kepentingan kelompok maupun individu.
4. Stabilitas politik dan soliditas koalisi pemerintahan
Pilar keempat berkaitan dengan stabilitas politik nasional.
KBPII menilai bahwa kesepahaman partai-partai koalisi mengenai mekanisme penentuan calon Wakil Presiden, termasuk ruang pengambilan keputusan yang diberikan kepada Presiden Prabowo dan Partai Gerindra sebagaimana dipahami dalam dinamika politik tersebut, perlu dihormati.
Dalam pandangan KBPII, Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad merupakan dua figur yang dapat dipertimbangkan dalam kerangka menjaga konsolidasi politik pemerintahan.
Keduanya dinilai memahami karakter dan dinamika internal Partai Gerindra serta memiliki pengalaman dalam berkomunikasi dengan berbagai kekuatan politik.
Namun, stabilitas koalisi tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya membagi posisi kekuasaan. Stabilitas harus dibangun melalui kesepakatan yang sehat, penghormatan terhadap perbedaan, serta komitmen bersama untuk menjalankan program pemerintahan.
KBPII berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak menimbulkan persaingan yang merusak hubungan antarpartai pendukung pemerintah.
Sebab, soliditas pemerintahan hingga 2029 menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan agenda pembangunan nasional dapat berjalan secara konsisten.
5. Representasi sosial budaya dan kemampuan merangkul keberagaman
Pilar kelima menyangkut aspek sosial budaya kebangsaan.
Indonesia merupakan negara dengan keberagaman latar belakang sosial, budaya, agama, pendidikan, serta kepentingan masyarakat. Karena itu, seorang Wakil Presiden harus memiliki kemampuan memahami dan berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat.
KBPII Jawa Barat menilai Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad memiliki karakter kepemimpinan yang dapat dipertimbangkan dari aspek ketegasan, keterbukaan, kesantunan, dan kemampuan membangun komunikasi politik.
Keduanya juga dipandang memiliki pengalaman berinteraksi dengan berbagai kelompok, mulai dari lingkungan parlemen, akademisi, pesantren, masyarakat sipil, pelaku ekonomi, hingga unsur TNI dan Polri.
Dalam perspektif sosial budaya, kemampuan memahami karakter masyarakat abangan, santri, maupun priyayi menjadi modal penting untuk membangun kepemimpinan yang inklusif.
Wakil Presiden diharapkan mampu berbicara dengan bahasa kebangsaan, memahami aspirasi kalangan pesantren, sekaligus mendengar secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat kecil.
Kemampuan tersebut dinilai semakin penting di tengah meningkatnya polarisasi sosial dan politik di ruang digital.
KBPII berharap kepemimpinan nasional ke depan tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan kemampuan merawat persatuan di tengah keberagaman bangsa.
6. Kemampuan mengawal agenda strategis ekonomi nasional
Pilar keenam berkaitan dengan tantangan ekonomi Indonesia ke depan.
KBPII menilai pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan Wakil Presiden yang memiliki kemampuan manajerial, memahami tata kelola pemerintahan, serta mampu mendukung percepatan agenda pembangunan nasional.
Sejumlah program strategis yang menjadi perhatian meliputi hilirisasi industri, transisi energi, penguatan Danantara, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Agenda-agenda tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta regulasi yang mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Dalam hal ini, pengalaman politik dan jejaring legislatif dinilai dapat menjadi modal untuk membantu pemerintah membangun komunikasi dengan parlemen dalam pembahasan undang-undang, investasi, serta kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
KBPII juga menekankan pentingnya menjaga prinsip ekonomi Pancasila, yakni pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengejar angka, tetapi juga menghadirkan pemerataan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
Bukan Sekadar Loyalitas, Wakil Presiden Harus Mampu Memperkuat Presiden
Di luar enam pilar tersebut, KBPII Garut menegaskan bahwa kriteria Wakil Presiden tidak semestinya hanya diukur berdasarkan popularitas, kedekatan politik, ataupun kekuatan dukungan partai.
Lebih dari itu, diperlukan figur yang memiliki integritas, kematangan kepemimpinan, kesiapan menjalankan tugas kenegaraan, serta komitmen terhadap keberhasilan pemerintahan.
KBPII berpandangan bahwa loyalitas seorang pemimpin tidak boleh dimaknai sebagai kepatuhan personal semata. Loyalitas harus diwujudkan melalui tanggung jawab terhadap konstitusi, kepentingan negara, dan keberhasilan program pemerintahan.
Wakil Presiden yang ideal adalah sosok yang mampu bekerja secara profesional, memberikan masukan kritis kepada Presiden, serta memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan rakyat.
Organisasi tersebut juga mengakui bahwa masih banyak putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kapasitas dan kelayakan untuk mendampingi Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Karena itu, usulan Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad ditegaskan sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, bukan keputusan sepihak yang menggantikan kewenangan konstitusional.
Salah satu pesan yang menjadi penekanan dalam pernyataan sikap tersebut berbunyi:
“Prabowo tidak membutuhkan Wakil Presiden yang ingin menjadi Presiden besok pagi. Prabowo membutuhkan Wakil Presiden yang ingin memastikan Presiden berhasil hari ini.”
Pernyataan tersebut menggambarkan pandangan KBPII mengenai pentingnya keselarasan kepemimpinan nasional. Wakil Presiden harus mampu memperkuat Presiden dalam menjalankan pemerintahan, bukan menjadikan jabatan tersebut sebagai panggung untuk membangun persaingan kekuasaan.
Ketua KBPII Garut: Aspirasi Harus Dikawal dengan Cara Konstitusional
Menutup pernyataan sikapnya, Ketua KBPII Garut, Dindin Elfajr, menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad sebagai dua nama yang dapat diusulkan kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme konstitusional.
KBPII juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal setiap tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden agar berlangsung secara damai, demokratis, bermartabat, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Menurut organisasi tersebut, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh dijadikan arena pertarungan kepentingan politik yang mengabaikan kepentingan bangsa.
Sebaliknya, momentum tersebut harus menjadi kesempatan untuk memperkuat konsolidasi demokrasi, menjaga stabilitas pemerintahan, dan memastikan keberlanjutan pembangunan nasional.
KBPII berharap siapa pun yang nantinya terpilih melalui mekanisme konstitusional dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kepentingan rakyat, serta membantu Presiden mewujudkan agenda pembangunan hingga 2029.
Lebih jauh, kepemimpinan nasional yang kuat, solid, dan berorientasi pada kepentingan publik dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam mempersiapkan Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Bagi KBPII Garut, perbedaan pilihan politik tidak boleh menghilangkan semangat persatuan. Aspirasi boleh berbeda, tetapi kepentingan bangsa harus tetap menjadi tujuan bersama.
Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan semangat kebangsaan yang menjadi pesan utama organisasi:
“Siapa Pun Anak Bangsa, Satu Napas untuk Indonesia.”***Willyesha

















