Dejurnal.com, Karawang – Ketua Karawang Monitoring Group (KMG) meminta agar Bupati Karawang Aep Saepullah segera mendefinitipkan Kadis PUPR Rusman dan merombak Bidang SDA dari PLT Kabid, Rambudi dan Subkor serta unsur ASN lainnya yang berkaitan dengan pengurusan proyek drainase, udith dan normalisasi.
Semuanya harus di bongkar dan diganti dengan ASN lainnya agar lebih efektip dan efesien serta tidak lagi ada dugaan jual beli paket di bidang SDA.
“Kami mengamati bidang SDA PUPR yang selalu kontroversial dan setiap hari menghiasi media online karena diduga pekerjaan tahun anggaran 2023 seperti turav, drainase, Udith dan pekerjaan normalisasi kurang maksimal,” tandas Ketua KMG, Imron Rosadi, SAg.
Hal ink, lanjutnha, akibat beberapa faktor teknis, KKN dan ketidak becusan unsur pimpinan bidang SDA dalam memanegerial, ratusan paket bidang SDA yang menguras APBD Karawang TA ,2023 ratusan miliar.
“Kami sudah dapat masukan dari beberapa kepala OPD yang memiliki intregritas , sarannya ya itu Bupati Aep harus berani membongkar unsur Pimpinan bidang SDA hingga ke bawah,” tandasnya.
Lanjut Imron, kalau masih tetap dibiarkan APBD Karawang 2024 nanti kemungkinan bakal jebol, hasilnya pekerjaannya tidak maksimal, namun positifnya ada PLT Kadis PUPR yang notabene masih terbilang lurus dan tidak ada rekam jejak yang bermasalah. “jadi sudah layak bila dinaikan statusnya menjadi Kadis PUPR definitip,” ungkap Ketua KMG Imron Rosadi S.Ag Selasa (12/11/2023).
Dikatakan Imron, sekitar 250 paket bidang SDA, bila seluruhnya di periksa BPK bakal menjadi temuan yang sigifikan karena kurangnya pengawasan teknis, apalagi sekarang Kabidnya masih PLT yang diduga rekam jejaknya diduga kurang profesional dan biasa sehingga perlu dipsang Kabid yang handal sekelas kabid lama Dudi Rahmat yang dapat promosi menjadi Sekertaris PRKP karena piawai dalam perannya sebagai Kabid SDA PUPR saat itu, sehingga eselonnya naik.
“Namun kendati demikian tanggumg jawabnya di bidang SDA PUPR masih diperlukan mengingat masih terkait kebijakan anggaran 2023, saat ini PUPR melandai hanya tinggal merombak bidang SDA dari atas sampai bawah ,mungkin itu prioritas yang bakal dilalukan Bupati Aep untuk menyelamatkan dinas PUPR dan isue dan stigma yang negatif kami juga nanti akan bersurat ke Bupati Aep agar bersih bersih bidang SDA PUPR dan jabatan kabidnya dari luar agar kondusif,” pungkasnya.***RF
