Dejurnal.com, Garut – Permohonan audiensi Forum Solidaritas Wartawan Media Massa Masyarakat Garut ( FSWM3G ) dengan DPRD Kabupaten Garut dibalas dengan permakluman, para awak media yang tergabung dalam FSWM3G akhirnya mendatangi langsung untuk bersilaturahmi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Garut, Jumat (11/10/2019).
Sekitar lima orang perwakilan FSWM3G masuk dalam ruang BK dan diterima oleh Ketua BK H. Dadang Sudrajat, H. Alit Suherman, Deden Sopian, Dedi Suryadi, pertemuan pun berlangsung tertutup.
Selepas menerima FSWM3G, Dadang Sudrajat mengatakan, kedatangan FSWM3G ke Badan Kehormatan DPRD sebuah langkah yang tepat, bahkan dijelaskan tentang prosedur pelaporan ke BK.
“Para awak media setelah ada penjelasan akhirnya mereka memahami dan mereka akan melakukan pelaporan secara resmi sesuai dengan mekanisme dan tartib. BK bisa menindak lanjutinya, dan BK menunggu disposisi pimpinan kalau 7 hari disposisi pimpinan tidak turun, maka secara aturan nanti BK akan memanggil para pihak baik pelapor atau terlapor (anggota DPRD) tadi disarankan agar para awak media untuk melengkapi data agar kedalaman permasalahannya lebih jelas sebagai bahan untuk di paripurna khusus DPRD sebagai bahan kajian PImpinan,” Ungkapnya.
Maka, lanjut Dadang, BK baru bisa melakukan pendalaman bahkan BK berhak meminta kewenangan independen yang lebih memahami betul tentang apa yang disampaikan oleh para awak media.
“Terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik harus ada pembuktian apa ada unsur atau tidak. Nanti BK akan memanggil para pihak sehingga dapat lebih objektif,” Pungkas Dadang.
Setelah berkordinasi dengan BK DPRD, akhirnya FSWM3G menjelang magrib di terima oleh Ketua DPRD Hj. Euis Ida Wartiah dan Wakil Ketua H. Agus Hamdani G.S dan Rd. Mochamad Romli serta salah satu anggota BK H. Dedi Suryadi Sutarsa dan Anggota DPRD H. Dian Misparoni yang hadir dalam penerimaan audiensi para awak media.
Berapa point menjadi catatan dalam pertemuan tersebut bahkan Ketua DPRD Kab. Garut Hj. Euis Ida Wartiah mengatakan, pihaknya akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan orang yang bersangkutan. Yang mana segala aspirasi yang disampaikan rekan-rekan wartawan akan dikomunikasikan.
“Saya akan melakukan pembahasan dahulu dan akan berkomunikasi dengan orang yang bersangkutan,” pungkasnya.
Ketik digali informasi ke Ketua DPRD tentang Badan Kehormatan saat menerima para awak media belum mendapat dan mengantongi izin dari Pimpinan DPRD dan dianggap overleap, terkadang niat baik jadi salah akibat kurangnya kordinasi karena apapun BK merupakan bagian satu tubuh di DPRD semestinya lebih memahami aturan namanya juga Badan Kehormatan DPRD.
Ketua DPRD Hj. Euis Ida belum memberikan keterangan secara resmi. ***Yohaness.
