Dejurnal.com, CIAMIS. Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Ciamis berhasil menuntaskan verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) hingga 100 persen.
Capaian tersebut menempatkan Ciamis di posisi pertama dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Keberhasilan yang diraih tidak dicapai oleh Disdik sendiri. Sejumlah unsur masyarakat turut terlibat, mulai dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, hingga relawan Pemuda Muhammadiyah yang ikut membantu penelusuran data di lapangan.
Berdasarkan data Verifikasi ATS Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen per 6 November 2026, sebanyak 9.044 data ATS di Kabupaten Ciamis telah diverifikasi. Dengan demikian, tidak ada lagi data yang berstatus belum diverifikasi.
Capaian ini meningkat dibandingkan data per 20 Oktober 2026. Saat itu, verifikasi baru mencapai 7.029 dari total 9.044 data atau 77,72 persen.
Dalam kurun waktu kurang dari tiga pekan, sebanyak 2.015 data yang tersisa berhasil dituntaskan proses verifikasinya.
Sementara itu, tingkat verifikasi ATS di Jawa Barat pada periode yang sama baru mencapai 33,61 persen dari total 544.947 data.
Sebanyak 183.140 data telah diverifikasi, sedangkan 361.807 lainnya masih belum terverifikasi.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Dr. Erwan Darmawan, S.STP., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses tersebut.
“Alhamdulillah, proses verifikasi dan validasi data ATS di Kabupaten Ciamis sudah mencapai 100 persen. Ini tentu bukan hasil kerja Disdik sendiri, tetapi berkat dukungan semua pihak, mulai dari PKBM, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, hingga teman-teman Pemuda Muhammadiyah yang ikut bergerak membantu di lapangan,” ujar Erwan Selasa (10/11/2026)
Pemuda Muhammadiyah Ikut Bergerak di Lapangan
Keterlibatan Pemuda Muhammadiyah menjadi bagian dari kolaborasi lintas sektor dalam penanganan ATS di Kabupaten Ciamis.
Bersama unsur lainnya, para relawan membantu menjangkau masyarakat dan menelusuri kondisi anak-anak yang masuk dalam pendataan.
Dukungan ini diperlukan karena persoalan ATS tidak selalu bisa diselesaikan hanya dengan memeriksa data administrasi.
Di lapangan, petugas perlu memastikan apakah anak benar-benar tidak bersekolah, sudah melanjutkan pendidikan melalui jalur lain, atau memang terhenti pendidikannya karena kondisi tertentu.
Informasi dari lingkungan masyarakat membantu Disdik mencocokkan data dengan keadaan sebenarnya.
Dengan begitu, pemerintah memiliki dasar yang lebih baik untuk menentukan langkah penanganan.
Erwan mengapresiasi semangat kebersamaan tersebut. Menurutnya, persoalan anak tidak sekolah membutuhkan kepedulian banyak pihak karena pemerintah tidak mungkin menjangkau seluruh kondisi masyarakat tanpa dukungan lingkungan sekitar.
Verifikasi Tuntas Bukan Berarti Semua Anak Kembali Sekolah
Meski telah mencapai 100 persen, Erwan menegaskan bahwa capaian tersebut tidak berarti sebanyak 9.044 anak yang tercatat dalam data ATS sudah kembali bersekolah.
Angka 100 persen menunjukkan seluruh data ATS yang tercatat telah melalui proses verifikasi dan validasi.
Artinya, tahapan pemeriksaan data telah diselesaikan, tetapi penanganan terhadap kondisi pendidikan masing-masing anak masih harus dilanjutkan.
“Perlu kami tegaskan, angka 100 persen ini adalah capaian verifikasi dan validasi data, bukan berarti seluruh 9.044 anak yang tercatat sudah kembali bersekolah. Justru melalui verifikasi ini, kita bisa mengetahui kondisi mereka sebenarnya sehingga penanganannya bisa lebih tepat,” katanya.
Persoalan yang ditemukan pun beragam. Sebagian warga tidak melanjutkan sekolah karena bekerja atau menikah.
Ada pula anak yang memilih pendidikan melalui pesantren, tetapi lembaganya belum memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), sehingga status pendidikannya perlu ditelusuri lebih lanjut.
Untuk warga yang kesulitan mengikuti sekolah formal, Disdik mendorong pendidikan kesetaraan melalui PKBM.
Jalur ini memberikan kesempatan belajar dengan pola yang lebih fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan aktivitas pekerjaan maupun tanggung jawab keluarga.
IMMAS GEMAS Buka Kesempatan Kembali Belajar
Selain melalui PKBM, Pemerintah Kabupaten Ciamis juga memiliki program IMMAS GEMAS (Implementasi Masif Gerakan Masyarakat Ayo Sekolah).
Program tersebut menjadi salah satu upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan, termasuk mereka yang telah melewati usia sekolah reguler.
Erwan sebelumnya mencontohkan seorang warga di Kecamatan Cimaragas yang kembali menempuh pendidikan ketika usianya sudah sekitar 70 tahun.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keinginan untuk belajar tidak dibatasi usia.
Masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan tetap memiliki kesempatan untuk kembali belajar, meskipun harus menyesuaikan dengan pekerjaan maupun tanggung jawab keluarga.
Disdik juga memberikan perhatian terhadap pendataan anak sejak usia dini, termasuk melalui jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK).
Anak usia 6–8 tahun yang belum terdata atau belum memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) juga menjadi bagian dari upaya pembenahan tersebut.
Pekerjaan Berikutnya Memastikan Anak Mendapat Akses Pendidikan
Tuntasnya verifikasi data ATS menjadi langkah penting bagi Disdik Ciamis dalam memperbaiki pemetaan persoalan pendidikan.
Pekerjaan berikutnya adalah memastikan hasil pendataan tersebut ditindaklanjuti melalui upaya nyata.
“Perjuangan kita belum selesai. Setelah datanya terverifikasi, pekerjaan berikutnya adalah bagaimana anak-anak yang memang belum mendapatkan akses pendidikan atau belum menyelesaikan sekolah bisa kita fasilitasi untuk kembali belajar,” ungkap Erwan.
Ia berharap kolaborasi dengan PKBM, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, serta Pemuda Muhammadiyah diharapkan terus berlanjut.
Tidak hanya dalam urusan pendataan, tetapi juga dalam mendorong anak dan warga yang belum menyelesaikan pendidikan agar kembali belajar.
Bagi Disdik Ciamis, data yang akurat merupakan dasar untuk menentukan kebijakan dan penanganan yang lebih tepat sasaran.
Keberhasilan tidak cukup diukur dari tuntasnya verifikasi, tetapi juga dari semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
Sebab, tujuan akhir penanganan ATS bukan sekadar memastikan seluruh data tercatat dan terverifikasi, melainkan memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar. (Nay Sunarti)
