Dejurnal.com, Garut — Anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Oleh Soleh, S.H., menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara insan pers, masyarakat, dan para pemangku kebijakan dalam mendorong pembangunan daerah serta memperjuangkan kepentingan publik. Ia menilai pers memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai jembatan aspirasi masyarakat sekaligus salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi.
Hal tersebut disampaikan Oleh Soleh saat bersilaturahmi dan berdiskusi dengan sejumlah insan pers di Kabupaten Garut, Sabtu (17/10/2026), bertempat di Rumah Makan Botram, Jalan Raya Bandung–Garut.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari peran media dalam mengawal pembangunan, komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, peningkatan profesionalisme perusahaan pers, hingga tantangan pertahanan negara di tengah perkembangan teknologi digital.
Oleh Soleh menilai, komunikasi yang terbuka antara wartawan dan para pemangku kebijakan perlu terus dibangun agar persoalan yang berkembang di tengah masyarakat tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Menurutnya, pemberitaan yang dilakukan secara akurat, berimbang, dan bertanggung jawab dapat membantu mengungkap persoalan publik, mendorong transparansi, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
“Pers mempunyai peran penting dalam menyampaikan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui pemberitaan, berbagai persoalan bisa diketahui oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan sehingga dapat menjadi bahan untuk mencari solusi dan memperbaiki keadaan,” demikian pokok pesan yang disampaikannya dalam pertemuan tersebut.
Ia berharap insan pers di Kabupaten Garut terus menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, sekaligus membangun komunikasi yang sehat dengan pemerintah, lembaga legislatif, dan seluruh elemen masyarakat.
Pers Bukan Sekadar Penyampai Berita, tetapi Penghubung Aspirasi Rakyat
Oleh Soleh menegaskan bahwa keberadaan pers sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, terutama untuk memastikan berbagai persoalan yang dialami warga memperoleh perhatian yang semestinya.
Menurutnya, masih terdapat banyak persoalan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, hingga pemerataan pelayanan publik.
Dalam konteks tersebut, media mempunyai peran penting untuk mengangkat fakta, menyampaikan keluhan warga, serta memberikan ruang bagi masyarakat agar aspirasinya dapat diketahui oleh para pengambil kebijakan.
Ia berpandangan, ketika persoalan masyarakat diberitakan secara jelas dan berdasarkan fakta, pemerintah maupun lembaga terkait memiliki kesempatan lebih besar untuk memahami kondisi di lapangan dan mempertimbangkan langkah penanganan yang diperlukan.
Namun, ia juga menekankan bahwa sinergi antara pers dan pemangku kebijakan harus tetap dibangun dengan menghormati independensi media. Kerja sama tidak boleh menghilangkan kebebasan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik maupun mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
Karena itu, komunikasi yang baik perlu ditempatkan sebagai sarana memperkuat keterbukaan informasi, bukan sebagai upaya membatasi kritik atau mengarahkan pemberitaan demi kepentingan pihak tertentu.
Ia mengajak wartawan di Garut untuk terus mengangkat persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat, sehingga keberadaan media memberikan manfaat nyata bagi kehidupan publik.
Tegaskan Tanggung Jawab Wakil Rakyat untuk Semua Kalangan
Dalam pertemuan tersebut, Oleh Soleh juga menegaskan bahwa tanggung jawabnya sebagai anggota DPR RI tidak terbatas pada kelompok atau konstituen partai politik tertentu.
Ia menyatakan bahwa amanah sebagai wakil rakyat harus dijalankan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas, tanpa membedakan latar belakang politik, suku, agama, ras, maupun wilayah tempat tinggal.
Menurutnya, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat perlu didengar, dipelajari, dan diteruskan melalui jalur yang sesuai dengan kewenangan lembaga terkait.
Ia menjelaskan bahwa persoalan yang diterima dari masyarakat dapat dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah desa, bergantung pada substansi masalah dan kewenangan masing-masing institusi.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai jalur penyampaian aspirasi sekaligus pihak yang bertanggung jawab menangani persoalan yang dihadapi.
Oleh Soleh turut menyoroti pentingnya peran ketua RT sebagai unsur pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Ketua RT dinilai memiliki pemahaman langsung mengenai kondisi lingkungan, kebutuhan warga, serta berbagai persoalan sosial yang kerap tidak terpantau dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
Dengan membangun komunikasi berjenjang dari masyarakat hingga pemerintah dan wakil rakyat, ia berharap persoalan warga dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan.
Ia juga mengajak insan pers untuk membantu menyampaikan persoalan tersebut melalui pemberitaan yang faktual, sehingga kebutuhan masyarakat dapat menjadi perhatian bersama.
Profesionalisme Media Lokal Harus Diperkuat
Salah satu isu penting yang turut menjadi perhatian Oleh Soleh adalah penguatan profesionalisme perusahaan pers, khususnya media lokal dan pengelola portal berita daring di Kabupaten Garut.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang besar bagi media lokal untuk menjangkau masyarakat secara cepat dan luas. Namun, kemudahan mendirikan dan mengelola media digital juga harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai standar jurnalistik, tanggung jawab pemberitaan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Ia mendorong perusahaan media untuk memperhatikan legalitas badan usaha, kelengkapan administrasi, dan persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, peningkatan kompetensi wartawan juga harus menjadi perhatian agar kualitas pemberitaan terus berkembang.
Pendidikan jurnalistik, pelatihan, serta sertifikasi kompetensi wartawan dinilai dapat membantu meningkatkan kemampuan dalam melakukan peliputan, memverifikasi informasi, menyusun berita, dan memahami persoalan hukum yang berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik.
Meski demikian, profesionalisme pers tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi atau kepemilikan sertifikat. Integritas, independensi, akurasi, keberimbangan, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik merupakan unsur mendasar yang harus dijaga oleh setiap wartawan dan perusahaan pers.
Menurut Oleh Soleh, media yang profesional akan lebih mampu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab.
Ia berharap media lokal di Garut tidak hanya berorientasi pada kecepatan menyampaikan informasi, tetapi juga mengutamakan kebenaran fakta, ketepatan konteks, dan kepentingan publik.
Sengketa Pemberitaan Harus Diselesaikan Melalui Mekanisme yang Tepat
Oleh Soleh juga mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan. Dalam praktik jurnalistik, keberatan terhadap suatu berita dapat muncul karena perbedaan pandangan, persoalan akurasi, maupun informasi yang dinilai merugikan pihak tertentu.
Karena itu, ia mendorong insan pers memahami prosedur penyelesaian persoalan pemberitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks pers Indonesia, hak jawab dan hak koreksi merupakan mekanisme penting untuk menanggapi pemberitaan yang dinilai tidak tepat atau merugikan. Dewan Pers juga memiliki peran dalam penanganan pengaduan terkait karya jurnalistik sesuai kewenangannya.
Pemahaman terhadap mekanisme tersebut diharapkan dapat mendorong penyelesaian sengketa secara proporsional, tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi maupun perlindungan terhadap kebebasan pers.
Di sisi lain, wartawan juga perlu menjalankan proses verifikasi, meminta konfirmasi kepada pihak terkait, dan memberikan ruang yang adil bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan.
Ia berharap penguatan profesionalisme media dapat menciptakan ekosistem pers yang sehat, di mana kritik terhadap kebijakan publik tetap dapat disampaikan secara bebas, tetapi berdasarkan fakta dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Dorong Wadah Komunikasi dan Peningkatan Kapasitas Wartawan Garut
Sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan dunia jurnalistik, Oleh Soleh menyatakan keterbukaannya untuk menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan media, baik media cetak, portal berita daring, media elektronik, maupun radio komunitas.
Ia berharap insan pers di Kabupaten Garut dapat memperkuat kebersamaan melalui komunikasi dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Menurutnya, wartawan dari berbagai platform dan wilayah perlu memiliki ruang untuk bertukar pengalaman, membahas persoalan jurnalistik, serta meningkatkan pemahaman terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Upaya tersebut dinilai penting karena tantangan yang dihadapi wartawan semakin kompleks. Selain harus bekerja cepat, wartawan juga dituntut mampu memeriksa kebenaran informasi, menghadapi maraknya kabar bohong, memahami perkembangan teknologi, serta menjaga etika dalam setiap proses peliputan.
Ia berharap komunikasi antara insan pers dan wakil rakyat tidak hanya berlangsung dalam pertemuan seremonial, tetapi dapat dilanjutkan melalui dialog yang berkesinambungan.
Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan masyarakat dapat disampaikan secara lebih terarah, sementara para pemangku kebijakan memperoleh kesempatan untuk menjelaskan program, kebijakan, dan langkah penanganan yang dilakukan.
Kendati demikian, hubungan tersebut harus tetap menghormati kebebasan redaksi dan independensi wartawan agar media dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan maupun intervensi kepentingan politik.
Ancaman Siber Menjadi Tantangan Baru Pertahanan Negara
Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh turut menyoroti perkembangan tantangan pertahanan dan keamanan nasional di tengah pesatnya kemajuan teknologi digital.
Ia menjelaskan bahwa bidang kerja Komisi I DPR RI mencakup sejumlah urusan strategis, antara lain pertahanan, hubungan luar negeri, serta komunikasi dan digitalisasi sesuai dengan pembagian tugas dan ruang lingkup komisi.
Menurutnya, perkembangan teknologi telah mengubah karakter ancaman terhadap negara. Ancaman tidak lagi hanya berkaitan dengan kekuatan militer konvensional, tetapi juga dapat muncul melalui serangan siber, pencurian data, gangguan terhadap sistem informasi, dan upaya mengganggu infrastruktur digital yang memiliki fungsi strategis.
Serangan terhadap sistem digital dapat menimbulkan dampak luas apabila menyasar layanan publik, sistem komunikasi, maupun infrastruktur penting yang menopang kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara.
Karena itu, penguatan pertahanan siber dinilai perlu menjadi bagian dari perhatian serius dalam pembangunan kemampuan pertahanan nasional.
Indonesia, menurutnya, perlu terus memperkuat sumber daya manusia, teknologi, koordinasi antarlembaga, serta sistem perlindungan terhadap infrastruktur digital agar mampu menghadapi perkembangan ancaman yang semakin kompleks.
Ia juga menyinggung gagasan pembentukan matra siber sebagai salah satu wacana pengembangan pertahanan nasional untuk menjawab perubahan karakter ancaman pada era digital.
Gagasan tersebut, pada prinsipnya, berkaitan dengan kebutuhan memperkuat kemampuan negara dalam mendeteksi, mencegah, dan menghadapi ancaman di ruang siber. Namun, pembentukan struktur pertahanan baru membutuhkan kajian yang menyeluruh, termasuk mengenai kebutuhan strategis, pembagian kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta landasan hukum.
Oleh Soleh berharap Indonesia mampu terus meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman digital tanpa mengabaikan kebutuhan pertahanan lainnya.
Menurutnya, pertahanan yang kuat bukan hanya ditentukan oleh kelengkapan alat utama sistem persenjataan, tetapi juga oleh kemampuan negara melindungi sistem informasi dan menjaga keamanan data serta infrastruktur strategis.
Kembali Tegaskan Dukungan terhadap Perjuangan Palestina
Selain membahas isu nasional, Oleh Soleh kembali menyampaikan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Ia berharap kepedulian masyarakat Indonesia terhadap Palestina tetap terjaga, terutama dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan hak bangsa untuk menentukan masa depannya sendiri.
Menurutnya, dukungan terhadap rakyat Palestina merupakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian berkelanjutan dari masyarakat internasional.
Ia berharap upaya diplomasi dan langkah-langkah kemanusiaan dapat terus diperkuat agar penderitaan warga sipil dapat dikurangi serta hak-hak dasar masyarakat Palestina memperoleh perlindungan.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembahasan dalam pertemuan bersama insan pers tidak hanya menyentuh persoalan daerah, tetapi juga mencakup isu strategis nasional dan internasional.
Sinergi Harus Tetap Menjaga Independensi Pers
Menutup pertemuan, Oleh Soleh berharap silaturahmi bersama insan pers di Kabupaten Garut dapat menjadi awal dari komunikasi yang lebih intensif antara wartawan dan wakil rakyat.
Ia menginginkan adanya ruang komunikasi yang terbuka bagi wartawan dari berbagai platform untuk menyampaikan persoalan yang berkembang di masyarakat sekaligus membangun dialog dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Menurutnya, kolaborasi yang sehat antara pers, masyarakat, dan pemerintah dapat membantu mempercepat penyampaian aspirasi serta meningkatkan perhatian terhadap berbagai persoalan pembangunan.
Namun, sinergi tersebut harus dibangun di atas prinsip saling menghormati peran masing-masing. Wakil rakyat dan pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan, sedangkan pers memiliki mandat untuk mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik secara independen.
Kritik dan pengawasan media, dalam kerangka tersebut, bukanlah penghalang pembangunan, melainkan bagian penting dari upaya memastikan kebijakan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Dengan komunikasi yang terbuka, profesionalisme jurnalistik yang semakin kuat, serta komitmen menjaga kebebasan pers, diharapkan media lokal di Kabupaten Garut mampu memberikan kontribusi lebih besar dalam mengawal pembangunan dan memperjuangkan kepentingan publik.
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan komunikasi antara insan pers dan wakil rakyat, sekaligus menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dengan tetap menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan independensi media.***Wilesha
