• Garut
  • Karawang
  • Purwakarta
  • Bandung
  • Ciamis
  • Cianjur
  • Subang
  • Sukabumi
  • indramayu
No Result
View All Result
  • Login
deJurnal.com
Minggu, November 22, 2026
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
No Result
View All Result

in deNews

Pemkab Karawang Harus Berani Tagih Piutang Swasta

bydejurnalcom
Rabu, 30 Oktober 2019
Reading Time: 2 mins read
ShareTweetSend

Dejurnal.com, Karawang – Hasil rapat Komisi 2 DPRD Karawang dengan sejumlah badan dan dinas sungguh mengagetkan, pasalnya Pemda Karawang memiliki tagihan hutang (Baca, Piutang) dengan grand total sebesar Rp 525 miliar 520 juta.

Rincian piutang tersebut dari
Kerjasama Pasar BOT (Build Operate Transfer) yg dilakukan sejak 2013 s/d 2019 yaitu dengan ALS, Celebes, Senjaya dan Inconi masih ada piutang dengan total Rp 8 miliar 52 juta yg belum ditagih adapun perinciannya, ALS 700 juta, Celebes 2,6 Miliar keduanya mengelola pasar Cikampek 1 yang sempat sengketa, Pasar Johar yangg dikelola oleh Senjaya juga masih menyisakan hutang kepada Pemda sebesar 800 juta dan Inconi pengelola pasar Cikampek 2 belum melunasi hutang sebesar 2,8 Miliar.

BacaJuga :

Kapolda Jabar Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Deteksi Dini Konflik Sosial Jadi Prioritas

Uda Herman Dorong Lulusan UNISMU Jadi Sarjana Berkualitas dan Mandiri

Dewan Pengupahan Ciamis Respons UMP Rp3 Juta, Hasil Pleno Dibawa ke Gubernur

“Sedangkan kami memiliki keyakinan bahwa para pedagang dan pemilik kios setiap bulannya pasti ditagih bayar iuran oleh pengelola pasar tersebut, pertanyaannya kenapa uang itu tidak disetorkan sebagai kontribusi ke kas pemda sesuai MOU kerjasama tersebut !! Apakah pihak ketiga tersebut bisa disebut wanprestrasi !! Lalu kenapa oleh pemda didiamkan saja, dimana bupati sebagai pemegang kebijakan tertinggi tidak memberi instruksi untuk mengambil tindakan hukum seperti kerjasama dengan kejaksaan dalam menagih piutang, yang jelas uang tersebut seharusnya menjadi hak pemerintah daerah Kabupaten Karawang,” papat Anggota Komisi II Natala Suameda.

Menurutnya piutang dari Tera ulang sebesar Rp 500 juta yang menurut kami bisa tertagih diakhir tahun ini, dan masih bisa kita maksimalkan terkait tentang Tera ulang tersebut yaitu tera ulang meter PLN, meter PDAM, timbangan di pabrik-pabrik, timbangan di pasar tradisional maupun pasar BOT, permasalahannya pemda kekurangan orang yang mengerti tentang meterologi ini menjadi tugas berat BKSDM.

Serta Piutang Pajak bumi dan Bangunan atau lebih familiar disebut PBB sebesar Rp 529 Miliar dan baru tertagih 13 Miliar di mana piutang tersebut terdiri dari dua bagian sejak tahun 2013 / 2018 yaitu Piutang PBB dari limpahan kewenangan pusat sebesar Rp 232 Miliar
dan piutang setelah dikelola oleh kabupaten Karawang sebesar Rp 237 Miliar.

Termasuk restibusi jasa umum, Restribusi Parkir yg dikerjasamakan dengan pihak ke 3 masih tersisa Rp 180 juta yang belum tertagih, padahal hampir dipastikan setiap pengendara yang memarkirkan kendaraan ditepi jalan selalu dipungut parkir serta penggunaan jasa laboratorium dinas lingkungan hidup sebesar Rp 300 juta yang masih nyangkut di perusahaan.

“Total piutang yang jelas didepan mata kita sebesar Rp 525,520 Miliar ” Kata Natala.

Ia juga menambahkan, piutang tersebut bukan angka yang kecil, selama ini TAPD ketika menutup defisit selalu melakukan efisiensi padahal menutup defisit tersebut bisa juga dengan memaksimalkan PAD diantaranya tagih para pemilik hutang, kalau pemda mau lebih berkeringat untuk menangihnya disertai keberanian Bupati sebagai pengambil kebijakan dan didampingi oleh Wakil Bupati (entah diberi kewenangan atau tidak)

“ayo ach kejar para pemilik hutang jangan cuma bisa goyang tik tok tapi digoyang perusahaan dan pihak ke 3 yang punya hutang tidak selincah goyang tik tok,” ujarnya.

Belum lagi permintaan kami terkait sewa tanah yg digunakan oleh Ramayana yang menurut kami masih terlalu kecil sekitar USD 4500 udah berlangsung bertahun-tahun dan belum dilakukan evaluasi oleh bagian kerjasama daerah serta belum berjalannya pemutihan IMB di BPMPTSP terkait perubahan bangunan rumah yang ada di perkotaan dan perumahan, pengalihfungsian gudang menjadi tempat produksi , dan lain lain.

Masih banyak persoalan yg menjadi benang kusut yang harus diperbaiki diakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Karawang, kami berharap bisa tuntas sebelum masa jabatan berakhir.

Ini adalah laporan yang wajib kami sampaikan kepada masyarakat terkait tugas kami sebagai anggota DPRD,” pungkasnya.***Rif

Ikuti Whatsapp Channel deJurnalcom
Previous Post

Bupati Purwakarta Komitmen Lindungi Lahan Pertanian

Next Post

Hari Ke 6 Operasi Polres Karawang Makin gencar Operasi Zebra

Related Posts

KB AT-TAUFIQ TERIMA BANTUAN REVITALISASI PENDIDIKAN 2026, PERKUAT KOMITMEN HADIRKAN LINGKUNGAN BELAJAR YANG REPRESENTATIF
deEdukasi

KB AT-TAUFIQ Terima Bantuan Revitalisasi Pendidikan 2026, Perkuat  Belajar Yang Representatif

Minggu, 22 November 2026
Polda Jabar Gandeng Poltekpar NHI Bandung, Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Personel
deNews

Polda Jabar Gandeng Poltekpar NHI Bandung, Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Personel

Minggu, 22 November 2026
KBPII Garut Dorong Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Kandidat Wapres, Ini Enam Alasan yang Diungkap
deNews

KBPII Garut Dorong Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Kandidat Wapres, Ini Enam Alasan yang Diungkap

Minggu, 22 November 2026
Kapolda Jabar Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Deteksi Dini Konflik Sosial Jadi Prioritas
deNews

Kapolda Jabar Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Deteksi Dini Konflik Sosial Jadi Prioritas

Sabtu, 21 November 2026
Uda Herman Dorong Lulusan UNISMU Jadi Sarjana Berkualitas dan Mandiri
depemerintahan

Uda Herman Dorong Lulusan UNISMU Jadi Sarjana Berkualitas dan Mandiri

Sabtu, 21 November 2026
Dewan Pengupahan Ciamis Respons UMP Rp3 Juta, Hasil Pleno Dibawa ke Gubernur
deNews

Dewan Pengupahan Ciamis Respons UMP Rp3 Juta, Hasil Pleno Dibawa ke Gubernur

Sabtu, 21 November 2026

ADVERTISEMENT

DeepReport

Peternakan Ayam Manggis Tepis Tudingan Perusahaan Tak Salurkan CSR

Senin, 4 November 2019
Kolase : Pekerjaan Proyek Irigasi Cipalasari.

Hasil Uji Lab Pasir Merah Tak Bagus, Dinas PU Kabupaten Sukabumi Patut Evaluasi Proyek Irigasi Cipalasari

Rabu, 1 September 2021

KabarDaerah

GNPK RI Garut : Ratusan Siswa SMK Lulusan 2019 Terima Ijazah Diduga Cacat Hukum

Kamis, 12 Maret 2020

Endus Aroma “Permainan Tidak Fair” Proses Administrasi Seleksi Cawas dan Kepsek, SEGI Ombudsmankan Disdik Garut

Selasa, 18 Agustus 2020

Beberapa Titik Garut Banjir dan Longsor, Libas Sebut Dampak Pemanfaatan Lingkungan Tanpa Kajian Komprehensif dan Daya Dukung

Senin, 11 November 2024

478 KPM Di Desa Ciparay Kecamatan Ciparay Terima BPNT

Kamis, 20 Juni 2019

KUA Purwakarta Gelar Binwin Pra Nikah Bagi 26 Pasangan Catin

Minggu, 13 Juni 2021

Kabupaten Bandung Juara Umum MTQH XXXIX, H. Andris Fajar : Wajar Sebab dari Dulu Tak Jauh dari Juara Dua

Sabtu, 21 Juni 2025

deJurnal.com

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Patut Dibaca dan Perlu

  • dePrint
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Karir dan Peraturan Perusahaan Pers

Ikuti

No Result
View All Result
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Tidak diperkenankan copy paste