DeJurnal.com, Bandung – Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) inisiatif dewan tentang Perlindungan Mata Air sedang dibahas Panita Khusus (Pansus) VI DPRD Kabupaten.
Selain telah melakukan kajian akademis, masukan dari berbagai elemen masyarakat, seperti pemerhati lingkungan di Kabupaten Bandung pun telah dilakukan Pansus VI ini, guna mematangkan proses pembentukan Raperda tersebut.
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Raharja, boleh dibilang salah satu yang sangat berkepentingan dalam Raperda tersebut. Dalam pengelolaan perusahaanya, Perumda Air Minum Tirta Raharja tak lepas dari pemanfaatan sumber mata air. Sehingga wajar bila selama ini Perumda Air Minum Tirta Raharja banyak disorot oleh para pemerhati lingkungan.
Di Pansus VI menggelar Public Hearing soal Reperda dengan sejumlah tokoh pemerhati lingkungan di Kabupaten Bandung, di Ruang Rapat Komisi A, Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Senin (26/9/2022).
Salah satu tokoh pemerhati lingkungan, Eyang Memet menyoroti soal sumber mata air yang dikelola Perumda Air Minum Tirta Raharja di daerah serapan, Spam Gambung.
Menurut Eyang Memet, wilayah mata air mayoritas berada di daerah ketinggian, ada beberapa penguasaan tanah atau sekira 70 persen adalah milik negara, seperti Perhutani, PTPN III butuh perhatian serius.
Eyang Memet mengaku tidak alergi dengan Perumda Air Minum Tirta Raharja atau. Menurutnya PDAM harus kuat mental. ” Seperti keberadaan Spam Gambung, kita tempo hari tidak peduli lagi dengan sumber air, namun apa yang terjadi hari ini satu detik 700 meter kubik, bagi hasilnya sebagian besar untuk PDAM, sisanya untuk masyarakat sekitar, niatnya baik tapi kenyataan 20 persen bulshit,” bebernya.
Eyang Memet memgaku, dirinya bukan menyalahkan PDAM, tapi untuk kepentingan yang lebih bermanfaat. “Kami bukan ngeundeuk-ngeundeuk bari mulungan, tapi rasa kepedulian kami, untuk melestarikan mata air, karena ada rawa gunung yang potensial di sana,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Raharja,Welly Nugraha, mengaku pada prinsifnya PDAM sangat mendukung dan sangat setuju adanya Raperda Pelindungan Sumber Mata Air, karena sangat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan PDAM Tirta Raharja.
Dengan adanya Perda, menurut Welly beberapa masalah bisa terlindungi.
“Masalah-masalah seperti di Cokoneng Citarum bila ada hujan besar terjadi banjir bandang maka dampaknya instalasi pipa rusak, air keruh produksi terhenti dan pelayanan kepada pelanggan jadi terganggu. Adanya Perda ini bisa terlindungi,” kata Welly ,didampingi Manajer Junior
Hukum, Humas dan Kesekretariatan, Astria Wulantirta, SH, usai Public Hearing.
Mengenai yang dipertanyakan pemerhati lingkungan, terkait pengelolaan Spam Gabung, kata Welly, PDAM hanya mengambil, dan memanfaat yang sudah ada izin.
“PDAM hanya pemanfaat, hanya mengambil, sesuai izin atau SIPA (surat izin pengambilan air). Itu sudah melalui hasil studi, air bisa diambil seperti kavasitasnya berapa, ketika berjalan kita juga tidak lepas dari rule,” jelasnya.
Adanya Perda ini juga, lanjut Welly bisa perlindungan mata air, hutan bisa terjaga dan bisa melestarikan pohon di daerah hulu sungai.
Welly berharap dengan dengan diterbitkannya Raperda ini ada perlindungan. Karena sangat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan PDAM Tirta Raharja, baik untik meningkatkan kualitas, kuantitas dan kavasitasnya.
Salah satu anggota Pansus VI H. Dadan Konjala mengapresiasi hadirnya para pemerhati lingkungan dan eleman masyarakat lainnya, begltu juga terhadap PDAM, untuk masukan-masukannya dalam proses pembentukan Raperda tersebut.
Terhadap PDAM, karena segala pemilik kepentingan dalam pengelolaan perusahaan, Dadan Konjala menyatakan dukungannya bila PDAM terlibat dalam proses pembuatan Raperda.
Menurut Dadan Konjala, yang dibutuhkan masyarakat dalam proses Raperda ini bila PDAM masuk dengan masyarakat dan penggiat lingkungan, sehingga kedepannya akan lebih baik lagi. ***Sopandi
