Dejurnal.com, Garut – Derasnya pemberitaan dugaan kasus Pokir dan BOP DPRD Kab. Garut, membuat para pegawai Sekertariat DPRD Kab. Garut kalang kabut bahkan depresi, terlebih lagi setelah adanya pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Garut.
Kondisi tersebut tampak dari raut wajah, sikap dan prilaku yang ditunjukan oleh para pegawai Sekertariat DPRD Kab. Garut, khususnya mulai Staff, Kasubag, Kabag dan Kepala Sekertariat. Bahkan yang sangat mengerikan atas kondisi tersebut salah satu staff Sekwan mengalami keguguran, yang diduga akibat tekanan yang begitu tinggi.
Salah satu pegawai Sekwan DPRD Kab. Garut yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada Dejurnal.com bahwa kondisi ini membuat tertekan sekali.
“Padahal saya kurang faham dan kami sudah menjalankan sesuai SOP, namun mau tidak mau kita semua dimintai keterangan, beberapa pegawai mengalami kondisi sakit ngedrop bahkan ada yang mengalami keguguran janinnya, diduga akibat tekanan yang tinggi, entah sampai kapan kondisi ini, dan perlu di ketahui kini mulai menghatam keharmonisan rumah tangga bahkan mental dan kejiwaan anak istri para pegawai Sekwan akibat derasnya pemberitaan dan gujingan, padahal para pegawai Sekwan baik yang TKK / Sukwan dan ASN merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pemda Kab. Garut, mana tanggung jawab Bupati sebagai pigur pimpinan selama ini,” ujarnya.
Menanggapi kondisional tersebut, Direktur Eksekutif Indonesian Corruption Investigation (ICI) Jawa Barat, Heryawan Aziz memberikan tanggapan, seharusnya pihak Kejaksaan Negeri Garut harus segera memastikan hasil penyelidikan.
“Jika memang sudah jelas ada temuan atas dugaan kasus Pokir dan BOP yang terjadi di lingkup kerja Sekertariat DPRD Kab. Garut segera tingkatkan ke penyidikan, karena proses penyelidikan yang lama inilah yang menjadikan kondisional mental jadi tak menentu,” ujarnya.
Menurut Aziz, sebagai penggiat anti korupsi selama ini ICI juga ikut memantau perkembangan kasus dugaan korupsi BOP dan Pokir DPRD Kabupaten Garut.
“Dan sampai detik ini belum ada informasi baik unsur Pimpinan dan Anggota DPRD atau pihak dari SKPD Pemda Kabupaten Garut dimana paket pekerjaan tersimpan dan siapa saja yang memperjual belikan paket tersebut, satupun belum ada informasi yang dipanggil,” ujarnya.
Menurut Aziz, ketidakpastian inilah yang justru dikhawatirkan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi dan kondisional mental yang sedang drop.
“Mendingan kalau sekedar jadi bulian dan pergunjingan, kalau sudah jadi “ATM” oknum, ini justru yang menjadikan kondisional lebih parah, makanya kita juga akan terus ikut mengawal karena sudah hampir lima bulan kasus ini bergulir,” tandasnya.
Berkenaan dengan hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Garut sendiri Azwar, SH sempat menyatakan kepada dejurnal.com beberapa waktu lalu bahwa pihak kejaksaan profesional dan proporsional dalam menangani kasus BOP dan Pokir DPRD Kabupaten Garut.
“Jika memang ada dugaan korupsinya, yaa kita lanjut, namun jika tak ada yaa kita juga tak boleh dzalim,” pungkasnya.
Kondisional seperti ini tetap tak bisa dipahami oleh para pegawai sekretariat DPRD yang merasa depresi karena sejatinya ini tak harus terjadi.
Lantas selama ini untuk apa adanya koordinasi Forkopimda yang dibiayai dari APBD Kabupaten Garut jika ujungnya mempermainkan situasi dan mental pegawai yang sudah depresi menjadi makin drop?***Yohaness
