Dejurnal.com, Bandung – Kelurahan dan desa mempunyai kewajiban memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, salah satunya kebutuhan mobil ambulan.
Hal ini dikatakan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung H. Tedi Sirahman di Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Jum’at (30/7/2021), ketika diminta tanggapannya terkait munculnya keluhan soal pengadaan mobil ambulance di kelurahan.
“Apalagi di masa pandemi covid ini, kebutuhan mobil ambulance jelas sangat dibutuhkan kelurahan. Jangan bicara masalah otonomi daerah atau yang lainnya. Jadi tidak usah menunggu lama untuk direalisasikan,” kata Tedi.
Menurut anggota dewan dari Fraksi PKS ini, banyak mobil di Pemkab Bandung kondisinya layak pakai dan tidak digunakan, ini bisa dimanfaatkan untuk dijadikan ambulance.
Tedi mengemukakan, kelurahan tidak berdiri sendiri, semua anggaran di kelurahan tergantung dari kecamatan.
Sepuluh kelurahan yang ada di Kabupaten Bandung, harap Tedi jangan sampai merasa termarginalkan dengan permasalahan tersebut. Sedangkan kebutuhkan mobil itu semata-mata untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sama halnya dengan desa.
Menurut Tedi, untuk pelayanan saja kelurahan harus mengandalkan kecamatan. Demikian juga dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) hanya mendapatkan biaya operasional saja, sedangkan Puskesos tidak ada anggarannya.
Sementara desa, terang Tedi penyelengaraan anggarannya di kelola sendiri. Baik itu dari Dana Desa atau Anggaran Dana Desa. Sehingga kebutuhan pelayanan masyarakat bisa terpenuhi.
Tedi menilai, 10 kelurahan itu seharusnya bisa menjadi prioritas dalan sarana prasarana. Harus lebih lengkap dan bisa menjadi lebih baik, karena statusnya ada di bawah kendali pemerintah langsung.
“Kami prihatin sekali dengan kelurahan, di masa pandemi ini, tidak memiliki mobil ambulance dan bergantung kepada dinas atau desa. Sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan tidak maksimal. Sehingga timbul kecemburuan sosial kelurahan terhadap desa,” kata Tedi.***Sopandi
