Dejurnal.com, Bandung – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat mempertanyakan kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat atas adanya beberapa paket pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume yang tidak sesuai kontrak, akumulasi sebesar Rp2,4 Miliar.
“HMI Jawa Barat telah melayangkan surat audiensi kepada pihak DBMPR namun tak ada respon,” ujar Kabid Soskesra Badko HMI Jabar, Fajar Alamsyah kepada dejurnal.com, Minggu (9/4/2023).
Menurutnya, permohonan audiensi terkait hal itu sudah dilayangkan pada tanggal 31 Maret lau dengan Nomor : 201/B/Soskesra/III/1444 namun sampai hari ini surat tidak ada respon ataupun pemberitahuan penerimaan audiensi.
“Kita pun menyambangi Kantor Dinas BMPR Jabar pada hari Rabu pukul 13.00 Wib akan tetapi dari pihak Dinas BMPR Jabar tidak ada yang menemui, kami menganggap Kepala Dinas BMPR Provinsi Jawa Barat Anti Kritik dan Saran,” tandasnya.
Tujuan HMI beraudiensi, lanjut Fajar, guna mempertanyakan data hasil kajian atas pekerjaan peningkatan jalan provinsi dimana kurang lebih 10 paket pekerjaan tahun 2021 mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume yang tidak sesuai kontrak. “Kalau diakumulasikan semuanya sebesar Rp 2.478.465.905,” ungkapnya.
Adanya hal itu, kanjut Fajar, HMI menduga bahwa Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang selalu Pengguna Anggaran tidak cermat dan tidak mampu dalam melaksanakan tanggung jawabnya. “Begitu juga dengan PPK, PPTK, Tim Teknis/Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas serta PPHP,” ujarnya.
Menurut HMI, dampak dari permasalahan tersebut tentunya bisa dirasakan dengan kualitas pekerjaan yang buruk sehingga banyak jalan yang cepat rusak dan bahkan mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan.
“Wajar jika kemudian banyak yang menyampaikan keluh kesah jalan provinsi yang rusak seperti di Garut dengan memasang spanduk protes, ya itu yang masyarakat rasakan,” jelasnya.
Fajar mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat Badko HMI Jawa Barat akan menggelar aksi unjuk rasa untuk menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya.
- Meminta kepada Gubernur Jawa Barat untuk segera mengevaluasi, PPK, PPTK, Tim Teknis, Direksi Lapangan, dan PPHP dan Konsultan Pengawas.
- Mencopot Jabatan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat selaku Pengguna Anggaran yang tidak cermat dan tidak mampu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Memasukkan ke Daftar Hitam (Blacklist) PT yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak tersebut.
- Mendorong Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan investigasi terhadap temuan temuan kekurangan volume dalam pekerjaan proyek yang diduga merugikan keuangan negara.
- Evaluasi kepala UPTD pengelolaan jalan dan jembatan wilayah pelayanan I sampai IV.***Red