Dejurnal.com, Purwakarta – Upaya pengambilalihan terhadap Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lewat Peninjauan Kembali (PK) direspons DPC Partai Demokrat berbagai daerah dengan pasang badan termasuk Kabupaten Purwakarta.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta, Asep Chandra TK bersama Haerul Amin Prasetya Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Partai Demokrat dan para pengurus DPC dan PAC serta puluhan kader dan simpatisan Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta, mendatangi kantor Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Purwakarta untuk menyerahkan surat perlindungan hukum pasca menyaksikan rapat melalui daring dengan DPP Partai Demokrat,
“Hari ini DPC Partai Demokrat Kabupten Purwakarta menyerahkan surat perlindungan hukum untuk Ketua Mahkamah Agung melalui PN Purwakarta, ini serentak (dilakukan) di seluruh Indonesia. Langkah selanjutnya kami serahkan ke MA kita berdoa, kami yakin di negeri ini keadilan tetap tegak, MA pengadilan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun,” Ungkap Asep Chandra TK kepada awak media di PN Purwakarta, Senin (3/4/2023).
Menurutnya, langkah perlindungan hukum ini memang bagian dari adanya upaya Peninjauan Kembali atau PK yang dilakukan oleh pihak Moeldoko.
“Partai Demokrat dibawah komando AHY akan selalu siap menghadapi upaya apapun yang mengganggu stabilitas partainya,” Kata Asep Chandra TK
“Ini tahun politik, kita sudah menang di beberapa tingkatan, PK mereka dengan menyajikan novum yang sudah dibahas sebelumnya saya kira kita baca ini langkah politis yang memang harus diwaspadai sebagai kader Partai Demokrat,” ucap Ketua DPC Partai Demokrat Kabupten Purwakarta.
Sekedar informasi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Moeldoko masih mencoba untuk mengambil alih Partai Demokrat. AHY menyebut ada pengajuan peninjauan kembali (PK) yang dilakukan oleh Moeldoko cs.
“Sebulan lalu tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan Dokter Hewan Joni Alan Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu,” kata AHY dikutip dari detiknews.***(budi)
