Aktifis Ini Soroti Keberadaan BUMD di Garut, Seberapa Besar Menguntungkan Bagi Masyarakat dan PAD

Dejurnal.com, Garut – Salah satu aktifis Garut, Rawing Rantik memberikan komentar tentang berbagai isu dan permasalahan yang muncul ke permukaan mewarnai kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Garut di akhir masa jabatan.

Menurut Rawing Rantik, merebaknya berbagai isu yang ada dan berbagai kasus yang saat ini muncul kepermukaan dan menjadi polemik di masyarakat, menggambarkan kepemimpinan H. Rudy Gunawan selaku Bupati Garut/Kepala Daerah/Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut.

“Ya, terkait menjelang masa berakhirnya Bupati Garut, ada beberapa kasus yang terus menjadi sorotan publik diantaranya tentang buruknya kualitas pelaksanan pembangunan dan infrasturktur yang di laksanakan baik itu bersifat swakelola atau pihak ketiga diduga kurang profesional, kasus Bank Emok, kasus perceraian dan perselingkuhan yang diduga terjadi di lingkup Pemda Garut, artinya dari persoalan tadi menggambarkan gagalnya Garut Berahlaq,” ujarnya, Jumat (21/7/2023).

Baca juga : Catatan Akhir Tahun Aktivis Rawing Rantik Buat Bupati dan Wakil Bupati Garut

Rawink Rantik lebih menyoroti keberadaan BUMD yang perlu adanya transparansi publik, karena dianggap kurang menghasilkan manfaat bagi seluruh warga Kabupaten Garut.

“Keberadaan PDAM, BIJ, BPR, LKM itu hanya membebani APBD saja, dan terkait hal tersebut saya rasa Bupati juga perlu bersikap tegas dan terbuka, berapa sih keuntungan yang didapat pertahunnya bagi Kabupaten Garut,” Imbuhnya

Rawing mempertanyakan apakah BUMD jadi pelaku suporting pembangunan di Garut dengan dana – dana yang ada, karena yang didengar justru tiap tahun berharap ada suntikan dana dari Pemda Garut.

Baca juga : Legislator Praniko Imam Sagita Laksanakan Reses Di Gedung Bumdes Buahbatu

“Ya, kalau halnya seperti ini lalu untuk apa ada mereka, toh, hanya membuka birokrasi baru, manajemen bagi mereka dan ini tidak berefek bagi kepentingan masyarakat banyak, itu pun masyarakat tidak mengetahui berapa ratus miliar sumbangan PAD yang diberikan kepada daerah?” Tandasnya.

Rawink menduga dengan diamnya DPRD Kabupaten Garut, seolah tidak mengerti apa yang harus dilakukan. “Kalaulah DPRD tahu tentang informasi ini, seharusnya mereka secara terbuka menginfornasikan kepada masyarakat, jangan bungkam saja, jangan sampai kami masyarakat menyebut DPRD ini wasit tapi jadi pemain dibelakangnya,” Pungkasnya.***Yohaness