Dejurnal.com, Bandung – Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandun meraih prestasi terbaik 6 besar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman diserahkan pada giat Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Erupsi Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan Jawa Barat.
Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama mengatakan penghargaan yang diterima BPBD Kabupaten Bandung itu, terkait dengan kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan pengurangan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebagai tolak ukur capaian kinerja penanggulangan bencana.
“IRBI dan IKD itu sebagai tolak ukur kinerja penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung,” kata Uka Suska Puji Utama, Rabu (8/5/2024).
Uka Suska mengatakan prestasi terbaik enam besar terkait penilaian IRBI dan IKD Kabupaten Bandung itu, di antaranya Kabupaten Subang, Garut, Kota Banjar, Kota Cimahi dan Kota Cirebon.
“Penghargaan yang diterima Pemkab Bandung ini adalah hasil kolaborasi antara pemerintah dengan para relawan kebencanaan, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur dunia usaha, media dan pihak lainnya,” tutur Uka Suska.
Uka menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang sudah berpartisipasi dalam berbagai program peningkatan pembangunan di Kabupaten Bandung.
Uka Suska mengaku bersyukur karena respon masyarakat cukup baik dengan kinerja BPBD l, dibuktikan dengan BPBD Kabupaten Bandung pada 2023, IRBI di Kabupaten Bandung mengalami penurunan dari tinggi menjadi sedang.
“Ini karena ketahanan daerah meningkat setelah ada keterlibatan dari para OPD Kabupaten Bandung. Ini menunjukan adanya prestasi Bupati Bandung, Pak Dadang Supriatna, dalam penurunan IRBI Kabupaten Bandung, ” tutur Uka.
Penurunan IRBI juga, kata Uka karena hasil komunikasi pentahelix dengan sejumlah pihak. Selain itu katena kebijakan Bupati Bandung yang semakin BEDAS.
“Penanggulangan bencana, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama komponen masyarakat, perguruan tinggi, media massa dan pihak lainnya, ” ujar Uka.
Uka Suska mengatakan, IRBI di Kabupaten Bandung menurun, bukan berarti risiko bencana menurun. “Tak ada korelasinya dengan kejadian bencana. ini karena kesiapsiagaan daerah bagus dalam menghadapi kebencanaan atau lebih siap Artinya sudah ada perencanaan yang bagus dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana. Ini setelah BPBD Kabupaten Bandung melakukan upaya penerapan dan peningkatan fungsi informasi kebencanaan daerah, ” terangnya.
“Penguatan kapasitas di wilayah rawan bencana melalui sosialisasi dan edukasi serta pembentukan komunitas tangguh bencana. Melakukan review SOP/mekanisme penetapan status darurat bencana dan mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak,” tuturnya.
Upaya lainnya, kata Uka Suska, peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat kebencanaan, mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, baik SDM, sarana prasarana, penggunaan anggaran dan sumber daya informasi., serta memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.
“Alokasi anggaran untuk kegiatan pendukung SPM. Pembentukan dan penguatan forum pengurangan risiko bencana,” kata Uka.
Uka. menyebut, dii Kabupaten Bandung ada sembilan bencana alam, yaitu tujuh bencana alam dan dua bencana non alam. ” Dari tujuh bencana alam itu, yaitu ada tiga bencana alam yang paling dominan di Kabupaten Bandung: banjir, longsor dan angin kencang. Dua bencana alam non-alam, yakni pandemi Covid-19 dan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku),” tuturnya.
Meski demikian, kata dia, bencana alam lainnya, seperti gerakan tanah atau lempeng, gempa bumi juga tetap menjadi kewaspadaan dalam kesiapsiagaan kebencanaan tersebut. Termasuk kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, dan letusan gunung api.
Uka Suska juga mengungkapkan bahwa dalam upaya mengantisipasi ancaman bencana, Pemkab Bandung sudah memiliki dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) pada tahun 2023.
“Hal itu berkaitan dengan sembilan jenis bencana di Kabupaten Bandung. Dengan memiliki dokumen kajian risiko bencana itu, sehingga daerah yang sudah memiliki potensi risiko bencana sudah terpetakan,” ujarnya.
Dokumen itu menurut Uka berkaitan dengan adanya sembilan bencana alam dan bencana non alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bandung. “Dokumen rencana penanggulangan bencana itu sudah dibuat di Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Menurut Uka, tidak semua bencana alam jadi fokus perhatian. Di Kabupaten Bandung yang paling menonjol itu adalah bencana banjir, longsor dan angin kencang yang menjadi fokus dalam pembahasan di dokumen rencana penanggulangan bencana.
“Tahun 2024 ini, kita akan membuat dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) dan rencana aksi kontigensi, ” kata Uka.*** Sopandi
