Dejurnal, Ciamis,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis melalui Dinas Pendidikan terus mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai solusi strategis untuk menjawab tantangan pendidikan di luar jalur formal.
Langkah tersebut sejalan dengan visi dan misi Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Dr. Erwan Darmawan mengungkapkan bahwa hingga pertengahan 2025, terdapat lebih dari 13.000 data anak tidak sekolah (ATS) yang tersebar di berbagai kecamatan dan desa.
“Kami telah mem-breakdown data tersebut hingga ke tingkat desa dan RT untuk diverifikasi. Dari sana kami bisa memetakan anak-anak yang belum bersekolah agar tidak kehilangan masa depannya,” ujar Erwan saat ditemui, Rabu (19/06/2025).
Dari hasil verifikasi awal, ATS di Ciamis terbagi ke dalam tiga kategori yaitu anak yang putus sekolah, anak yang belum pernah sekolah sama sekali, serta anak yang sudah lulus tapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Faktor penyebabnya pun beragam, mulai dari persoalan ekonomi, pernikahan dini, rendahnya motivasi, hingga hambatan sosial dan mental. Untuk itu, Pemkab Ciamis melibatkan lintas sektor, termasuk BKKBN, guna memperkuat intervensi berbasis desa.
“Kami juga mendorong peran serta masyarakat. Jika ada anak tidak sekolah, tolong laporkan. Pemerintah punya program beasiswa untuk keluarga kurang mampu,” tegasnya.
Menariknya, menurut Erwan, minat masyarakat untuk kembali belajar terus meningkat. Jika tahun lalu jumlah peserta didik PKBM tercatat sekitar 9.000 orang, kini telah menembus angka 11.000, termasuk warga berusia 25 tahun ke atas.
“Warga usia produktif kini tak ragu lagi untuk menyelesaikan pendidikan melalui PKBM. Semua biaya ditanggung oleh APBD Ciamis. Ini menjadi bukti komitmen kami bahwa pendidikan adalah hak semua warga, tanpa batas usia,” jelasnya.
Ciamis pun menjadi salah satu dari sedikit kabupaten di Indonesia yang membiayai pendidikan non-formal bagi warga usia 25 tahun ke atas.7
Sejak 2015, Dinas Pendidikan telah menjalankan Program Inovasi Menyisir Anak Sekolah-Gerakan Masuk Sekolah (IMAS-GEMAS), yang berperan penting dalam menjaring ATS hingga ke tingkat RT dan RW. Upaya ini turut mendukung peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang menjadi indikator utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Namun, Erwan menekankan bahwa rendahnya RLS tidak sepenuhnya disebabkan oleh pendidikan semata. Banyak lulusan PKBM yang merantau setelah menyelesaikan pendidikan. Akhirnya terdata jumlah lulusan tampak berkurang.
“Ini menunjukkan keberhasilan, karena mereka punya bekal untuk bekerja atau mandiri,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala PKBM Hidayah Galuh, Hj. Ius Yusmiati, S.Pd., M.M., mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemkab Ciamis terhadap penguatan pendidikan non-formal.
“Melalui ekspo PKBM yang untuk pertama kalinya digelar ini, kami melihat komitmen nyata pemerintah. Tidak sekadar laporan, tapi juga inovasi yang lahir dari masyarakat bawah,” kata Hj Ius.
Menurutnya, PKBM bukan hanya pelengkap sistem pendidikan formal, melainkan bagian penting dalam sistem pendidikan nasional yang menyasar mereka yang luput dari pendidikan konvensional.
“PKBM lebih fleksibel. Bisa menjangkau siapa saja, termasuk mereka yang sudah bekerja, menikah muda, atau tinggal di pesantren. Ini yang tak bisa dilakukan oleh sekolah formal,” jelasnya.
Hj Ius juga menyoroti tingginya angka putus sekolah akibat berbagai faktor, termasuk ekonomi, pernikahan dini, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.
“Banyak anak yang dulunya dianggap nakal atau malas, kini sadar bahwa pendidikan penting. PKBM menjadi jembatan bagi mereka untuk kembali belajar dengan pendekatan yang lebih manusiawi,” tuturnya.
Salah satu inovasi yang diunggulkan adalah kolaborasi antara PKBM dan pondok pesantren. Para santri bisa mengikuti pendidikan tanpa harus meninggalkan kegiatan mengaji.
“Di pesantren, pembelajaran PKBM disesuaikan dengan jadwal mengaji. Ini hanya mungkin dilakukan melalui pendidikan non-formal,” terang Hj Ius.
Hj Ius menambahkan, para tutor PKBM telah dilatih dan dibekali pemahaman tentang kondisi sosial masyarakat, sehingga proses belajar lebih kontekstual dan membumi.
Saat ini, terdapat 37 PKBM aktif di Kabupaten Ciamis yang tersebar hingga ke pelosok desa dan kelurahan.
“Pemerintah hadir secara nyata. Mulai dari anggaran, pendampingan, hingga penguatan kelembagaan. PKBM bukan sekadar tempat belajar, tapi juga harapan baru bagi mereka yang ingin memperbaiki hidup lewat pendidikan,” pungkasnya. (Nay Sunarti)
