Dejurnal.com, Jakarta, Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang juga Bupati Bandung, Dadang Supriatna menghadiri sekaligus memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Bidang Kerja Sama dan Peningkatan Partisipasi Non Pemerintah yang digelar di Gedung Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).
Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pengentasan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional serta Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Menurut Kang DS, keakuratan data menjadi kunci keberhasilan.
“Data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) harus dijadikan acuan tunggal dalam memperbaiki kondisi masyarakat hingga ke tingkat desa. Keandalan big data sangat krusial dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar bupati yang sehari-hari disapa Kang DS ini.
Kang DS juga menyoroti berbagai tantangan sosial yang perlu segera diatasi bersama, seperti maraknya judi online, pinjaman online ilegal, dan praktik rentenir. Menurutnya, penyakit sosial tersebut berpotensi merusak karakter masyarakat jika dibiarkan berkembang.
“Kebersihan program pemerintah tidak akan optimal jika masalah sosial ini tidak segera ditangani,” tambahnya.
Sebagai langkah nyata, Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengembangkan sejumlah program prioritas, di antaranya Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) berbasis swadaya masyarakat, Program SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) untuk memastikan akses air bersih layak, serta pelatihan dan pemberian pinjaman modal tanpa bunga dan tanpa jaminan bagi keluarga kurang mampu.
“Pemkab Bandung juga berkomitmen penuh untuk menyukseskan program prioritas nasional, khususnya untuk mencapai target 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan menurunkan angka kemiskinan menjadi 5% pada 2029,” tegas Kang DS.
Lebih jauh, Pemkab Bandung juga telah mengintegrasikan program Keluarga Desa Mandiri Pangan (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis supply dan demand yang lebih terarah. Langkah-langkah tersebut merupakan komitmen nyata Pemkab Bandung dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan sekaligus memperkuat fondasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.***di
