DeJurnal, Ciamis — Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X, Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan I tahun sidang 2025–2026 di Gedung Pramuka, Senin (13/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Ida Nurlaela yang juga anggota Komisi VI DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi kinerja dan transformasi BUMN agar semakin sehat dan berdaya saing.
“Kami di Komisi VI terus mendorong agar BUMN menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Banyak perubahan positif berkat sinergi kuat antara kementerian dan BUMN,” ujarnya.
Apresiasi terhadap Kementerian BUMN
Ida memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir, yang dinilai berhasil memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui restrukturisasi dan efisiensi kinerja BUMN.
Menurutnya, kebijakan BUMN kini tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada manfaat nyata bagi masyarakat.
“BUMN bukan sekadar badan usaha, tapi badan yang berdaya guna bagi rakyat. BUMN harus hadir untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Dorong Koperasi Desa Merah Putih Jadi Pilar Ekonomi
Dalam dialog bersama masyarakat, Ida juga menyoroti pentingnya penguatan koperasi desa sebagai pilar utama ekonomi rakyat.
Ia menilai Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi pusat kegiatan ekonomi di desa.
“Koperasi menjadi soko guru ekonomi bangsa. Pemerintah telah menyiapkan dukungan besar, termasuk alokasi anggaran Rp200 triliun melalui Himbara untuk pembiayaan usaha rakyat,” jelasnya.
Akses Permodalan Lebih Mudah Lewat Sinergi BUMN dan Himbara
Ida menjelaskan, sinergi antara BUMN, Himbara, dan koperasi akan memudahkan masyarakat mengakses permodalan tanpa prosedur berbelit.
“Sekarang masyarakat tidak perlu khawatir mengembangkan usaha. BRI, BNI, dan Mandiri siap membantu dengan proses cepat dan mudah,” tambahnya.
Koperasi Desa Merah Putih untuk Kemandirian Ekonomi
Ida memaparkan bahwa konsep Koperasi Desa Merah Putih bertujuan menjadikan desa sebagai miniatur ekonomi mandiri.
Koperasi diharapkan mampu mengatasi persoalan ekonomi dasar, seperti distribusi pupuk, gas, dan kebutuhan pokok lainnya.
“Koperasi bisa menjadi tempat penyaluran pupuk dan gas bersubsidi agar harga seragam di seluruh wilayah,” ujarnya.
Program ini juga melibatkan beberapa kementerian, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa, yang bersama-sama menyiapkan mekanisme pendanaan koperasi melalui Himbara.
Fokus pada Manajemen dan Digitalisasi Koperasi
Ida mengingatkan pentingnya manajemen profesional dan digitalisasi koperasi agar program ini berjalan efektif.
Menurutnya, keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada dana, tetapi juga pada kemampuan pengelolaan dan sistem digital yang kuat.
“Manajemen harus solid. Koperasi tidak bisa dikelola sembarangan. Seperti halnya Indomaret dan Alfamart, koperasi juga harus profesional,” tegasnya.
Saat ini, dari target 80.000 koperasi Desa Merah Putih, baru sekitar 40.000 koperasi yang aktif secara digital karena keterbatasan jaringan di daerah.
Program ini akan terus berproses hingga seluruh desa memiliki koperasi yang berfungsi optimal.
PDI Perjuangan Tetap Kawal Kepentingan Rakyat
Menutup kegiatan resesnya, Ida Nurlaela menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap konsisten mengawal demokrasi dan berpihak pada rakyat, meski tidak berada di kabinet pemerintahan.
“PDI Perjuangan hadir sebagai pengawas negara. Kami tegak menjaga ideologi dan kepentingan rakyat. Itulah hakikat perjuangan partai,” pungkasnya. (Nay Sunarti)
