Ciamis, deJurnal,- Pemerintah Kabupaten Ciamis menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal Program Nasional Sekolah Rakyat agar dapat segera direalisasikan di daerah.
Program tersebut diproyeksikan menjadi solusi nyata bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memperoleh akses pendidikan yang layak dan setara.
Bupati Ciamis, Dr. H Herdiat Sunarya, menyampaikan kesiapan lahan menjadi faktor penentu agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat dimulai pada tahun 2026.
Pemerintah pusat mensyaratkan lahan yang diusulkan harus berstatus clear and clean paling lambat dua bulan ke depan.
“Sekolah Rakyat ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Karena itu, kita di daerah harus serius menyiapkan lahannya. Kalau administrasi lahan bisa kita tuntaskan dalam dua bulan, insya Allah pembangunan bisa dimulai tahun ini,” ujar Herdiat saat diwawancara usai membuka Forum Konsultasi Publik, Rabu (28/1/2026).
Dikatakan Herdiat saat ini, secara nasional baru tiga kabupaten dan dua kota yang masuk tahap awal pelaksanaan Sekolah Rakyat. Hanya saja sebagian daerah masih terkendala persoalan legalitas dan kesiapan lahan.
Pemkab Ciamis, menurut Herdiat, berupaya agar tidak tertinggal dalam proses tersebut. Salah satu lokasi yang tengah dipersiapkan berada di Kecamatan Panjalu.
“Lokasi di Panjalu ini memenuhi sejumlah kriteria teknis, di antaranya tidak masuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta memiliki kontur tanah yang relatif aman untuk pembangunan sarana pendidikan,” ucapnya.
Sebelumnya, lanjut Herdiat Pemkab Ciamis sempat mengajukan alternatif lokasi lain. Namun, hasil verifikasi menyatakan lahan tersebut tidak layak karena kemiringan tanah yang terlalu curam sehingga menyulitkan proses pematangan lahan.
“Awalnya kita ajukan lahan di satu tempat, tetapi tidak lolos karena kontur tanahnya terlalu tajam. Ini tentu berisiko dan berat untuk pembangunan sekolah,” jelasnya
Menurut Herdiat secara keseluruhan, Pemkab Ciamis mengidentifikasi lebih dari 50 hektare lahan potensial yang tersebar di beberapa wilayah.
“Untuk memenuhi kebutuhan lahan yang sesuai, pemerintah daerah membuka berbagai opsi, mulai dari tukar guling aset, hibah antar pemerintah desa, hingga pembelian lahan,” terangnya.
Herdiat mengungkapkan wilayah Panjalu disebut memiliki peluang besar melalui kerja sama dengan pemerintah desa. Sementara itu, lahan milik daerah di wilayah Ciamis Selatan, seperti Purwadadi, dinilai kurang cocok untuk pembangunan sekolah karena karakteristik tanahnya.
“Kita punya lahan di Ciamis Selatan, termasuk Purwadadi, tetapi kontur tanahnya kurang pas untuk sekolah. Lebih sesuai untuk pertanian atau perkebunan,” ungkapnya.
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai kebijakan afirmatif bagi masyarakat kurang mampu, khususnya keluarga miskin ekstrem.
Seluruh kebutuhan peserta didik akan ditanggung oleh negara, mulai dari biaya pendidikan, seragam, asrama, hingga konsumsi harian.
“Dari sekolahnya, seragam, asrama, sampai makan tiga kali sehari dan dua kali snack, semuanya ditanggung pemerintah. Ini agar anak-anak dari keluarga miskin tetap punya kesempatan dan masa depan yang sama,” tegas Herdiat.
Ia menambahkan, keberhasilan Sekolah Rakyat di daerah sangat bergantung pada kesiapan pemerintah kabupaten dalam menuntaskan aspek teknis dan administratif.
Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi terus dilakukan agar lahan yang diusulkan dapat segera disetujui.
“Mudah-mudahan lahan yang kita ajukan bisa lolos verifikasi dan administrasinya benar-benar clear. Kita berharap Sekolah Rakyat segera hadir di Ciamis dan memberi manfaat nyata bagi anak-anak dari keluarga miskin,” pungkasnya. (Nay Sunarti)
