CIAMIS, deJurnal,- Pertanyaan soal beban kerja ASN dan tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis mendapat penjelasan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Sekretaris BKPSDM Kabupaten Ciamis, Ir. Tini Lastiniwati, MP, menegaskan setiap ASN sudah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena itu, pekerjaan yang menjadi kewenangan ASN tidak semestinya dialihkan begitu saja kepada tenaga non-ASN.
Pernyataan tersebut disampaikan Tini menanggapi sorotan mengenai isu “sukwan bekerja, ASN bersantai” serta pertanyaan tentang efektivitas belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Ciamis 2026.
Menurutnya, tenaga non-ASN yang membantu pekerjaan operasional tidak dapat ditempatkan sebagai pengganti tugas pokok ASN.
“Yang namanya ASN sudah ada tugas pokok masing-masing. Kalau tenaga non-ASN, biasanya tidak memiliki tugas pokok seperti ASN. Tugasnya ditentukan sesuai kebutuhan pekerjaannya,” ujar Tini.
BKPSDM Fokus pada Data ASN
Tini menjelaskan, BKPSDM pada dasarnya memiliki kewenangan dalam pengelolaan ASN, baik PNS maupun PPPK.
Sementara keberadaan tenaga non-ASN yang bekerja pada kegiatan operasional tertentu tidak seluruhnya menjadi kewenangan BKPSDM.
Karena itu, untuk mengetahui kondisi tenaga non-ASN secara lebih menyeluruh di setiap OPD, diperlukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja.
Menurut Tini, tenaga yang tercatat melalui kegiatan tertentu juga perlu dilihat konteksnya karena sebagian berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi pengangguran terbuka.
“Kalau sudah terdaftar dalam kegiatan, itu merupakan salah satu kegiatan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk mengurangi pengangguran terbuka. Untuk detailnya tentu dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait,” katanya.
Jumlah ASN Ciamis Capai 12.809 Orang
Berdasarkan data BKPSDM per Agustus 2026, jumlah ASN Kabupaten Ciamis mencapai 12.809 orang.
Rinciannya terdiri dari 5.359 PNS, 1 CPNS, 3.920 PPPK dan 3.529 PPPK Paruh Waktu.
Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam melihat kebutuhan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemkab Ciamis.
Tini menegaskan, jumlah tersebut tidak serta-merta berarti seluruh pegawai memiliki pekerjaan yang sama. Masing-masing ASN memiliki jabatan, tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan.
Karena itu, evaluasi kinerja menjadi bagian penting dalam pengelolaan aparatur.
Kinerja ASN Dinilai Berjenjang
Terkait pertanyaan mengenai produktivitas ASN, Tini menjelaskan penilaian tidak hanya melihat kehadiran pegawai.
Kinerja ASN juga dinilai melalui penilaian pimpinan dan mekanisme evaluasi yang berlaku dalam sistem kepegawaian.
Termasuk dalam pengembangan karier, hasil penilaian pimpinan menjadi salah satu pertimbangan ketika dilakukan rotasi, mutasi maupun pengembangan karier pegawai.
“Penilaian kinerja dari pimpinan masuk menjadi salah satu poin, termasuk untuk pengembangan karier,” jelasnya.
BKPSDM juga menerapkan penilaian 360 derajat untuk mendapatkan gambaran kinerja pegawai dari berbagai sisi.
Menurut Tini, mekanisme tersebut diharapkan membuat penilaian lebih objektif karena tidak hanya melihat satu aspek.
Belanja Pegawai Bukan Kewenangan BKPSDM
Terkait besarnya belanja pegawai dalam APBD Ciamis 2026 yang menjadi sorotan. Tini mengatakan persoalan besaran anggaran bukan kewenangan langsung BKPSDM.
BKPSDM lebih berfokus pada kebutuhan dan pengelolaan sumber daya aparatur.
Untuk menentukan kebutuhan formasi ASN, BKPSDM melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang menangani keuangan dan perencanaan anggaran.
“Kalau dibandingkan dengan anggaran, itu bukan kewenangan kami. Untuk kinerja, kami melihat dari hasil penilaian kinerja. Sedangkan kebutuhan formasi kami koordinasikan dengan bagian keuangan,” ujarnya.
400 Formasi ASN Disesuaikan Kemampuan Keuangan
Pemkab Ciamis pada 2026 mengusulkan 400 formasi ASN. Tini menjelaskan jumlah tersebut tidak ditentukan secara sembarangan. Salah satu pertimbangannya adalah kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pegawai yang nantinya direkrut.
Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun.
Tini menyebut terdapat sekitar 500 lebih pegawai yang memasuki batas usia pensiun pada tahun ini.
Karena itu, usulan 400 formasi dinilai masih berada dalam perhitungan kebutuhan dan kemampuan daerah.
“Yang pertama tentu kesiapan anggaran. Kemudian kalau melihat yang memasuki batas usia pensiun tahun ini ada sekitar 500 lebih. Jadi antara 500 dengan 400 tidak terlalu jauh,” katanya.
Kebutuhan Formasi Hampir di Semua Sektor
Kebutuhan formasi ASN tidak hanya berada pada satu sektor. Tini menyebut kebutuhan tersebut tersebar di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan dan tenaga teknis, termasuk kebutuhan pada perangkat kewilayahan seperti kecamatan.
Penataan organisasi di tingkat kecamatan juga terus dilakukan agar fungsi administrasi, keuangan dan kepegawaian dapat berjalan lebih efektif.
Namun, kebutuhan pegawai tetap disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kemampuan keuangan daerah.
Prinsip Zero Growth Tetap Dipertimbangkan
Dalam pengusulan formasi, BKPSDM juga mempertimbangkan prinsip zero growth.
Artinya, penambahan jumlah ASN tidak dilakukan secara bebas tanpa memperhitungkan jumlah pegawai yang pensiun dan kemampuan fiskal daerah.
Usulan formasi yang diajukan masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
“Prinsip zero growth sudah kami pertimbangkan. Sekarang tinggal menunggu jawaban dan kepastian,” kata Tini.
Menurutnya, kebutuhan pegawai harus berjalan beriringan dengan kemampuan APBD. Pemerintah daerah tidak bisa hanya melihat kebutuhan tenaga, tetapi juga harus menghitung kemampuan membayar gaji dan hak pegawai dalam jangka panjang.
ASN Diminta Tingkatkan Kinerja
Menanggapi munculnya sorotan terhadap kinerja aparatur, Tini mengingatkan ASN untuk terus meningkatkan kualitas kerja.
Menurutnya, ASN memiliki posisi penting karena menjadi wajah pemerintah ketika berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Sebagai ASN kita harus menjadi contoh di masyarakat. Kemudian berkinerja lebih baik lagi, karena dengan kinerja yang lebih baik akan memberikan pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.
Bagi BKPSDM, penataan aparatur pada akhirnya bukan hanya soal jumlah pegawai.
Yang lebih penting adalah memastikan setiap ASN memahami tugasnya, bekerja sesuai tanggung jawab dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan jumlah ASN mencapai 12.809 orang dan usulan 400 formasi baru, tantangan pemerintah bukan hanya memenuhi kebutuhan pegawai, tetapi juga memastikan setiap aparatur benar-benar ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi dan mampu menghasilkan pelayanan publik yang optimal. (Nay Sunarti)
