Dejurnal.com, CIAMIS. Obat yang seharusnya menunjang pelayanan kesehatan masyarakat diduga dimanfaatkan sebagai ladang bisnis oleh oknum tertentu.
Modusnya, mencatut nama instansi pemerintah untuk mendapatkan obat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan harga khusus, kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi atau diperjualbelikan kembali.
Dugaan praktik tersebut kini tengah ditelusuri Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis melalui bidang Pidana Khusus (Pidsus).
Penyidik masih mendalami pola pemesanan, alur distribusi, hingga kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari perbedaan harga obat tersebut.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Ciamis, M. Herris Priyadi, SH., MH., menjelaskan, dugaan permainan obat JKN itu berkaitan dengan perbedaan harga antara obat program JKN dan obat yang dijual untuk umum.
Menurutnya, obat program JKN bisa diperoleh dengan harga lebih rendah apabila pemesanannya menggunakan nama instansi pemerintah.
Kondisi tersebut diduga dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab dengan mencatut nama instansi untuk mendapatkan harga khusus, meskipun obat yang dibeli tidak diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan publik.
“Penanganan kasus ini masih dalam tahapan penyelidikan. Kami akan terus mengungkap jaringan mafia obat-obat JKN ini,” kata Herris, Kamis (12/11/2026).
Untuk mengungkap dugaan tersebut, Kejari Ciamis akan menelusuri pihak-pihak yang berkaitan dengan proses pemesanan hingga distribusi obat.
Keterangan dari instansi pemerintah yang diduga dicatut namanya, distributor farmasi, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan akan dimintai untuk memperjelas konstruksi perkara.
Penyelidikan ini tidak hanya diarahkan untuk mengetahui siapa yang menggunakan nama instansi pemerintah, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang terlibat dalam praktik tersebut.
Herris menegaskan, pihaknya akan menindak siapa pun yang nantinya terbukti terlibat. Penanganan perkara akan dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami tidak akan pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Dugaan penyalahgunaan obat JKN menjadi perhatian karena program tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Jika obat yang memperoleh harga khusus melalui skema program pemerintah justru dialihkan untuk kepentingan bisnis pribadi, maka tujuan pemanfaatannya berpotensi menyimpang dari peruntukan semula.
Empat Perkara Pidsus Lain Masih Berjalan
Selain penyelidikan dugaan permainan obat JKN, bidang Pidsus Kejari Ciamis juga masih menangani empat perkara lain yang telah memasuki tahap penyidikan.
Perkara tersebut meliputi kasus PT LKM yang masih dalam pemeriksaan saksi, kasus pupuk yang menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kasus Bank Plat Merah PT CPS, serta perkara Stu Lengkong Panjalu yang juga masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP.
Herris memastikan, seluruh perkara tersebut tetap berjalan sesuai tahapan penyidikan. Proses penanganannya dilakukan secara profesional dengan mengedepankan ketentuan hukum dan kebutuhan pembuktian.
“Terkait empat kasus yang sedang kami tangani, kami berkomitmen untuk penyidikan yang profesional,” pungkasnya.
Kejari Ciamis berharap masyarakat turut berperan dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah, termasuk distribusi obat dan layanan JKN.
Masyarakat juga diimbau melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan yang berpotensi merugikan kepentingan publik. (Nay Sunarti)
