Dejurnal.com, Purwakarta – Proyek pembangunan dan pengoperasian pusat data berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) milik BDX Data Centers Indonesia di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, mulai mendapat sorotan publik.
Kali ini, perhatian tertuju pada dugaan keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terlihat beraktivitas di sekitar area proyek tersebut.
Berdasarkan pantauan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) di lapangan, terlihat seorang warga negara asing (WNA) mengenakan helm proyek berdiri di depan gerbang kawasan BDX Data Centers Indonesia saat jam istirahat.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status dan tujuan keberadaan WNA tersebut. Apakah sebagai tenaga ahli, konsultan, tamu perusahaan, atau pekerja asing yang terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan?
Ketua Pospera Purwakarta mempertanyakan transparansi perusahaan terkait keberadaan warga asing tersebut, termasuk pengawasan dari instansi yang berwenang.
“Ini Purwakarta, bukan negara mereka. Kalau memang warga asing, mana izin kerjanya? Mana pengawasan Imigrasi dan Disnaker? Jangan sampai warga lokal hanya jadi penonton di tanah sendiri,” tegasnya kepada wartawan, Selasa (11/11/2026).
Menurutnya, investasi berskala besar yang masuk ke Kabupaten Purwakarta seharusnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama melalui pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lokal.
Ia menilai perlu ada keterbukaan mengenai komposisi tenaga kerja yang dilibatkan dalam proyek tersebut. Terlebih, masih banyak masyarakat lokal yang mengeluhkan sulitnya memperoleh pekerjaan.
“Warga kita disuruh bawa ijazah, SKCK, surat ini-itu, ujungnya tidak dipanggil. Lah ini orang asing kok bisa enak saja berkeliaran pakai helm proyek? Ada apa dengan manajemen BDX?” sindirnya.
Atas persoalan tersebut, Pospera Purwakarta mendesak Kantor Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi sesuai kewenangan masing-masing.
Pospera meminta instansi terkait memastikan identitas, status keberadaan, aktivitas, serta legalitas WNA yang terlihat di kawasan proyek tersebut.
Sebagai informasi, penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diatur melalui ketentuan perundang-undangan. Pemberi kerja TKA wajib memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai ketentuan.
Karena itu, Pospera berharap pemerintah tidak hanya memberikan perhatian terhadap nilai investasi yang masuk ke Purwakarta, tetapi juga memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan perlindungan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak manajemen BDX Data Centers Indonesia mengenai identitas dan status WNA yang menjadi sorotan tersebut.***Red
