dejurnal.com, Bandung – Seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Barat masuk dalam kategori risiko tinggi terhadap bencana cuaca ekstrem. Menghadapi ancaman tersebut, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Hengki menginstruksikan seluruh jajarannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menerapkan prinsip JABAR AMAN dalam setiap langkah penanggulangan bencana.
Instruksi tersebut disampaikan Irjen Pol. Hengki saat memimpin Apel Siaga Tanggap Bencana di Mapolda Jawa Barat, Kamis (19/11/2026). Apel gabungan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, perwakilan Kodam III/Siliwangi, BNPB, BPBD, serta unsur Forkopimda lainnya.
Kegiatan ini menjadi bentuk kesiapan bersama lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama memasuki periode peningkatan curah hujan. Kondisi geografis Jawa Barat yang memiliki kawasan pegunungan, perbukitan, daerah aliran sungai, permukiman padat penduduk, hingga wilayah pesisir membuat sejumlah daerah memiliki tingkat kerawanan bencana yang perlu diantisipasi secara serius.
Merujuk Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat periode 2022–2026, sebanyak 27 kabupaten/kota memiliki risiko tinggi terhadap cuaca ekstrem. Selain itu, terdapat delapan kabupaten berisiko tinggi banjir, 14 kabupaten berisiko tinggi banjir bandang, dan 16 kabupaten berisiko tinggi tanah longsor.
Dari hasil pemetaan tersebut, tercatat sekitar 15,24 juta jiwa berpotensi terpapar banjir dan 6,13 juta jiwa berpotensi terpapar tanah longsor. Data tersebut menunjukkan besarnya ancaman bencana terhadap keselamatan masyarakat serta pentingnya langkah pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini.
Irjen Pol. Hengki mengingatkan seluruh jajaran agar tidak sekadar memandang data tersebut sebagai statistik, melainkan sebagai gambaran nyata ancaman terhadap kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Di balik angka tersebut ada keluarga yang harus diselamatkan, anak-anak yang memerlukan pendampingan, serta lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan khusus. Karena itu, perencanaan evakuasi harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan warga,” kata Irjen Pol. Hengki.
Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh hanya mengandalkan tindakan setelah kejadian berlangsung. Upaya pencegahan, mitigasi, dan deteksi dini harus menjadi prioritas agar risiko korban jiwa maupun kerugian materiil dapat diminimalkan.
Irjen Pol. Hengki menjelaskan,” Untuk mengantisipasi potensi bencana di kawasan permukiman, daerah aliran sungai, perbukitan, hingga pesisir, Hengki meminta seluruh personel Polda Jabar memedomani prinsip JABAR AMAN, yang merupakan akronim dari Antisipatif, Modern, Akuntabel, dan Nurani,” tegasnya.
Prinsip antisipatif menuntut seluruh personel melakukan pemetaan wilayah rawan, mengenali potensi ancaman, serta menyiapkan langkah mitigasi sebelum situasi berkembang menjadi keadaan darurat. Pemantauan kondisi cuaca, debit sungai, pergerakan tanah, dan kondisi lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan.
Sementara itu, prinsip modern menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat pemantauan dan respons terhadap potensi bencana. Penggunaan sistem komunikasi dan informasi kebencanaan diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.
“Adapun prinsip akuntabel menekankan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas, penggunaan peralatan operasional, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Seluruh tindakan harus dilaksanakan secara terukur, transparan, dan sesuai prosedur,” ungkap Kapolda Jabar.
Sedangkan prinsip nurani mengharuskan setiap personel hadir dengan empati dan kepedulian terhadap masyarakat. Dalam situasi bencana, kecepatan bertindak harus diimbangi dengan pendekatan kemanusiaan, terutama ketika membantu proses evakuasi anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta warga yang membutuhkan perhatian khusus.
Selain kesiapan personel, Kapolda Jabar juga menekankan pentingnya memastikan seluruh sarana dan prasarana penanggulangan bencana berada dalam kondisi siap digunakan. Kendaraan operasional, perahu karet, alat komunikasi, perlengkapan evakuasi, serta peralatan pendukung lainnya harus diperiksa secara berkala agar dapat berfungsi optimal ketika dibutuhkan.
“Koordinasi lintas instansi juga menjadi faktor penting dalam menghadapi situasi darurat. Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, tenaga kesehatan, relawan, dan unsur terkait lainnya harus memiliki pola komunikasi serta pembagian tugas yang jelas agar penanganan bencana berjalan terpadu dan tidak terjadi keterlambatan bantuan,” tutur Irjen Pol. Hengki.
Di sisi lain, kesiapsiagaan masyarakat juga perlu diperkuat melalui edukasi kebencanaan. Warga yang tinggal di kawasan rawan diharapkan memahami tanda-tanda awal bencana, mengetahui jalur evakuasi, mengenali lokasi pengungsian, serta memahami langkah penyelamatan diri ketika terjadi keadaan darurat.
Kapolda menegaskan, keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya diukur dari jumlah personel dan peralatan yang disiapkan, tetapi juga dari kemampuan seluruh unsur bergerak cepat, tepat, dan terkoordinasi ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
“Saya tegaskan, kesiapsiagaan harus dapat dibuktikan melalui kemampuan bertindak. Personel harus terlatih, peralatan harus berfungsi, informasi harus cepat tersampaikan, dan koordinasi harus berjalan sampai ke tingkat pelaksana di lapangan,” tegas Irjen Pol. Hengki.
Melalui apel siaga tersebut, Polda Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan bencana di seluruh wilayah Jawa Barat. Kesiapsiagaan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan apel semata, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata, pemantauan berkelanjutan, serta respons cepat di lapangan.
“Dengan memperkuat sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, instansi kebencanaan, dan masyarakat, dampak bencana diharapkan dapat ditekan. Keselamatan jiwa masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan penanggulangan bencana,” pungkas Kapolda Jabar.***Deri Acong

















