dejurnal.com, Garut – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut yang melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 15 persen selama tiga bulan mulai menjadi perhatian publik. Kebijakan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan, mulai dari alasan pemotongan, dasar hukum, kondisi keuangan daerah, hingga sejauh mana pemerintah mampu menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menanggapi kebijakan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, memberikan penjelasan saat ditemui dejurnal.com di Rumah Juang PDI Perjuangan Kabupaten Garut, Minggu (22/11/2026).
Menurut Yudha, penyesuaian TPP harus dipahami dalam konteks kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tekanan cukup berat. Menurunnya sejumlah sumber pendapatan transfer dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap kemampuan pembiayaan pembangunan dan belanja daerah.
Namun, ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada kebijakan pengurangan tambahan penghasilan ASN. Pemerintah Kabupaten Garut juga harus berani melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini dinilai belum tergarap secara maksimal.
Mulai dari pajak daerah, retribusi persampahan, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pajak hotel dan restoran, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dengan demikian, penyesuaian TPP bukan sekadar persoalan penghematan anggaran, melainkan momentum untuk membenahi tata kelola keuangan daerah secara lebih menyeluruh.
TPP Bukan Gaji Pokok, tetapi Penyesuaian Tambahan Penghasilan ASN
Yudha menjelaskan bahwa TPP merupakan tambahan penghasilan bagi ASN yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar hukum yang relevan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 58.
Dalam ketentuan tersebut, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian TPP juga mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya.
Karena itu, menurut Yudha, perlu dibedakan antara gaji pokok ASN dan tambahan penghasilan.
Kebijakan penyesuaian TPP sebesar 15 persen yang berlangsung selama tiga bulan sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan tersebut bukan berarti pemerintah mengurangi gaji pokok ASN.
“PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 58 secara jelas mengatur bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada ASN harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Jadi, yang disesuaikan adalah tambahan penghasilannya, bukan gaji pokok,” demikian penjelasan yang disampaikan terkait kebijakan tersebut.
Meski demikian, aspek legalitas dan mekanisme pelaksanaannya tetap perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik, termasuk dasar kebijakan kepala daerah, persetujuan DPRD, serta peraturan kepala daerah yang menjadi pedoman pemberian TPP.
Transparansi tersebut penting agar kebijakan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan ASN maupun masyarakat.
Pemotongan 15 Persen Selama Tiga Bulan, Bagaimana Dampaknya terhadap ASN?
Dalam penjelasannya, Yudha juga mengingatkan bahwa besaran TPP yang diterima ASN tidak selalu mencapai 100 persen.
Penerimaan TPP dapat dipengaruhi oleh tingkat kehadiran, kinerja, serta ketentuan penilaian yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Sebagai gambaran, apabila seorang ASN memiliki besaran TPP sebesar Rp2 juta, sementara realisasi penerimaannya sekitar 90 persen, maka yang diterima sebelumnya adalah Rp1,8 juta.
Namun, besaran pengurangan 15 persen perlu dijelaskan berdasarkan formula resmi pemerintah daerah.
Apabila pengurangan 15 persen diterapkan terhadap TPP yang sebelumnya diterima sebesar Rp1,8 juta, maka pengurangannya menjadi Rp270 ribu dan penerimaan tersisa Rp1,53 juta.
Karena itu, pemerintah perlu memberikan simulasi perhitungan yang seragam agar seluruh ASN memahami secara jelas berapa nominal pengurangan yang diterapkan.
Menurut penjelasan yang disampaikan, kebijakan tersebut bersifat sementara dan direncanakan berlangsung selama tiga bulan. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengembalikan besaran TPP seperti semula pada 2027 apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan.
Yudha juga menyampaikan bahwa penyesuaian TPP bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Kebijakan serupa pernah terjadi pada 2022 dan saat itu dapat dipahami dalam konteks kondisi keuangan daerah.
Namun, kebijakan pengurangan penghasilan tetap harus disertai komunikasi yang baik, perhitungan yang transparan, serta kepastian mengenai jangka waktu pelaksanaannya.
Dana Transfer Pusat Menurun, Pembangunan Infrastruktur Menghadapi Tekanan
Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah menurunnya kemampuan fiskal daerah akibat berkurangnya sejumlah dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam penjelasannya, Yudha menyoroti penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang sebelumnya disebut mencapai lebih dari Rp150 miliar, tetapi kini diperkirakan hanya tersisa sekitar Rp6 miliar.
Penurunan tersebut dinilai sangat signifikan dan berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur.
Selain DAK Fisik, berkurangnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan pemerintahan desa.
Di sisi lain, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Garut masih sangat besar.
Panjang jalan yang harus ditangani, kondisi geografis yang beragam, wilayah rawan longsor, serta kebutuhan konektivitas antarkecamatan membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit.
Pembangunan jalan menjadi salah satu kebutuhan mendasar masyarakat karena berkaitan dengan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, distribusi hasil pertanian, perdagangan, dan aktivitas ekonomi lainnya.
Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah dituntut mampu menentukan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan urgensi dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Yudha berpandangan bahwa Garut tidak bisa terus-menerus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat yang jumlahnya dapat berubah setiap tahun.
Daerah harus memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat melalui peningkatan PAD.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana transfer pusat yang terus menurun. Inilah momentum bagi kita semua untuk bersama-sama meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” demikian pandangan yang disampaikan Yudha.
Potensi PAD Garut Dinilai Masih Besar, Retribusi Sampah Menjadi Sorotan
Di tengah keterbatasan anggaran, persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah belum optimalnya penggalian potensi PAD.
Yudha menyoroti beberapa sektor yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Salah satunya adalah retribusi pelayanan persampahan.
Dalam pembahasan tersebut disampaikan angka lebih dari 900.000 kepala keluarga sebagai gambaran besarnya potensi sasaran retribusi di Kabupaten Garut, sementara jumlah yang disebut rutin membayar baru sekitar 10.000 kepala keluarga.
Angka tersebut perlu dicocokkan kembali dengan data resmi jumlah rumah tangga, cakupan layanan persampahan, jumlah wajib retribusi, dan realisasi penerimaan. Sebab, data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan pemungutan retribusi.
Persoalan persampahan sendiri merupakan tantangan serius bagi Kabupaten Garut.
Ketika volume sampah yang dihasilkan masyarakat terus meningkat, pemerintah membutuhkan anggaran besar untuk pengangkutan, pengolahan, penyediaan sarana, serta peningkatan kualitas pelayanan kebersihan.
Karena itu, optimalisasi retribusi persampahan harus berjalan beriringan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Jangan sampai masyarakat diminta membayar retribusi, tetapi pelayanan pengangkutan sampah tidak berjalan secara teratur.
Pajak Galian C dan MBLB Harus Diawasi, Jangan Ada Kebocoran Potensi Pendapatan
Selain retribusi persampahan, sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) juga menjadi perhatian.
Yudha menilai aktivitas usaha galian C harus memberikan kontribusi yang sepadan terhadap pendapatan daerah sesuai ketentuan perpajakan.
Kepatuhan para pengusaha dalam melaporkan aktivitas usaha dan membayar pajak menjadi hal penting untuk memastikan tidak ada potensi pendapatan daerah yang terlewatkan.
Pemerintah daerah perlu memperkuat pendataan, pengawasan, serta koordinasi dengan instansi terkait.
Pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar kewajiban pajak tidak hanya dibebankan kepada pelaku usaha yang sudah patuh, sementara aktivitas lainnya luput dari pendataan.
Selain itu, sektor hotel dan restoran juga dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan PAD.
Sebagai daerah yang memiliki sejumlah destinasi wisata unggulan, seperti Cipanas, Darajat, Papandayan, dan kawasan wisata lainnya, Garut memiliki aktivitas ekonomi pariwisata yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Pemerintah perlu memastikan pendataan wajib pajak berjalan baik, sistem pembayaran semakin mudah, dan pengawasan dilakukan secara transparan.
Begitu pula dengan PBB. Potensi penerimaan harus dioptimalkan melalui pemutakhiran data objek pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pelayanan administrasi yang lebih baik.
Dengan demikian, peningkatan PAD tidak hanya mengandalkan satu sektor, tetapi dilakukan melalui pembenahan seluruh sumber pendapatan daerah.
Jangan Lupakan Nasib Tenaga Lapangan, Ada yang Hanya Dibayar Rp700 Ribu
Di balik kebijakan penghematan anggaran dan penyesuaian TPP ASN, Yudha juga mengangkat persoalan kesejahteraan tenaga pendukung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Menurutnya, masih terdapat tenaga kerja lapangan, khususnya di lingkungan UPT PUPR, yang menerima penghasilan sangat minim.
Bahkan, terdapat tenaga kontrak yang disebut hanya menerima sekitar Rp700 ribu per bulan.
Tidak hanya itu, ada pula Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang tidak memperoleh penghasilan tetap dan hanya dibayar ketika terdapat pekerjaan.
Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan apabila dibandingkan dengan beratnya tugas yang mereka jalankan di lapangan.
Mereka merupakan bagian dari tenaga pendukung yang memiliki peran penting dalam menjaga infrastruktur daerah.
Ketika terjadi longsor, kerusakan jalan, atau gangguan akses transportasi, tenaga lapangan menjadi salah satu unsur yang harus bergerak untuk melakukan penanganan.
Di wilayah seperti Bungbulang dan sejumlah daerah yang memiliki kerawanan bencana, pekerjaan membersihkan material longsor dan membuka kembali akses jalan membutuhkan tenaga, waktu, serta risiko keselamatan yang tidak ringan.
Ironisnya, di tengah tanggung jawab tersebut, masih ada tenaga pendukung yang harus bekerja dengan penghasilan jauh dari layak.
Yudha menilai peningkatan PAD seharusnya tidak hanya dilihat sebagai upaya menambah angka pendapatan dalam APBD.
Lebih dari itu, peningkatan pendapatan daerah harus memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan para pekerja yang selama ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“Meningkatkan PAD bukan sekadar target pendapatan. Itu artinya kita juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan petugas-petugas kita yang selama ini berjuang di lapangan dengan penghasilan yang jauh dari layak. Mari kita bayar pajak dan retribusi dengan tertib. Itu merupakan bentuk solidaritas kita untuk Garut yang lebih baik,” harapnya.
Penyesuaian TPP Harus Diikuti Transparansi dan Evaluasi Keuangan Daerah
Kebijakan penyesuaian TPP ASN sebesar 15 persen selama tiga bulan seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Garut untuk melakukan pembenahan keuangan daerah secara menyeluruh.
Penghematan belanja tidak boleh hanya berfokus pada pengurangan tambahan penghasilan ASN, tetapi juga harus disertai evaluasi terhadap efektivitas belanja pemerintah, optimalisasi aset daerah, peningkatan PAD, serta pengawasan terhadap seluruh potensi kebocoran pendapatan.
Publik juga berhak mengetahui berapa besar anggaran yang berhasil dihemat dari kebijakan penyesuaian TPP tersebut dan berapa alokasi yang benar-benar digunakan untuk pembangunan jalan.
Jika kebijakan ini dilakukan dengan alasan mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka lokasi pembangunan, nilai anggaran, target panjang jalan yang ditangani, serta manfaat yang akan diterima masyarakat.
Begitu pula dengan janji pengembalian TPP pada 2027. Kepastian tersebut perlu didasarkan pada proyeksi kemampuan fiskal dan kondisi APBD, bukan sekadar harapan.
Di sisi lain, DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran dan pengawasan juga perlu memastikan setiap kebijakan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Saatnya Garut Memperkuat Kemandirian Fiskal
Persoalan TPP ASN sesungguhnya merupakan bagian dari persoalan yang lebih besar, yakni bagaimana Kabupaten Garut membangun kemandirian fiskal di tengah keterbatasan anggaran.
Ketergantungan terhadap dana transfer pusat membuat ruang gerak pemerintah daerah sangat dipengaruhi kebijakan fiskal nasional.
Karena itu, optimalisasi PAD harus menjadi agenda strategis, bukan sekadar program tahunan.
Pemerintah harus berani membenahi sistem perpajakan dan retribusi, memperkuat pengawasan sektor usaha, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap rupiah pendapatan daerah dikelola secara bertanggung jawab.
Masyarakat juga memiliki peran melalui kepatuhan membayar pajak dan retribusi sesuai ketentuan.
Namun, kewajiban masyarakat tersebut harus dibalas dengan pelayanan yang berkualitas dan transparansi penggunaan anggaran.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan fiskal tidak cukup diukur dari besarnya penghematan atau meningkatnya pendapatan daerah.
Ukuran keberhasilannya adalah apakah jalan masyarakat semakin baik, pelayanan publik semakin berkualitas, kesejahteraan tenaga lapangan meningkat, dan pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Garut tidak cukup hanya berhemat. Garut harus berani membenahi sumber pendapatan, memperbaiki tata kelola anggaran, dan memastikan setiap kebijakan fiskal benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.***Willyesha
















