• Garut
  • Karawang
  • Purwakarta
  • Bandung
  • Ciamis
  • Cianjur
  • Subang
  • Sukabumi
  • indramayu
No Result
View All Result
  • Login
deJurnal.com
Minggu, November 22, 2026
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
No Result
View All Result

in deNews

Developer Perumahan Subsidi Wajib Penuhi Fasos dan Fasum, Jangan Bebankan kepada Warga

byDeri Sanjaya
Minggu, 22 November 2026
Reading Time: 3 mins read
Developer Perumahan Subsidi Wajib Penuhi Fasos dan Fasum, Jangan Bebankan kepada Warga

Ilustrasi.

ShareTweetSend

Penulis : Deri Acong

dejurnal.com, Pembangunan perumahan subsidi tidak hanya sebatas menyediakan bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pengembang atau developer juga memiliki kewajiban menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), yang dikenal masyarakat sebagai fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).

Kewajiban tersebut tidak boleh diabaikan. Sebab, masyarakat yang membeli rumah subsidi bukan hanya berhak mendapatkan bangunan tempat tinggal, tetapi juga berhak memperoleh lingkungan perumahan yang layak, aman, sehat, dan didukung fasilitas penunjang yang memadai.

BacaJuga :

Darurat Sampah Garut di Depan Mata! 700 Ton Tak Tertangani, Yudha Puja Turnawan bersama Pemuda Dayeuhandap Turun Selamatkan Sungai Cimaragas

Duel Panas Pekan ke-10 BRI Super League di GBLA, Persib Bandung Akan Menjamu Bali United FC, Ini Prediksi Starting Line-up Kedua Tim

KB AT-TAUFIQ Terima Bantuan Revitalisasi Pendidikan 2026, Perkuat  Belajar Yang Representatif

Karena itu, developer tidak bisa hanya berorientasi pada penjualan unit rumah, sementara pembangunan fasilitas lingkungan justru diabaikan atau dibebankan kepada penghuni perumahan.

Secara hukum, kewajiban penyediaan PSU telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Dalam ketentuan tersebut, pembangunan perumahan harus dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Fasilitas tersebut meliputi jalan lingkungan, saluran drainase, jaringan air bersih, penerangan jalan, ruang terbuka hijau, tempat ibadah, serta fasilitas penunjang lainnya sesuai site plan yang telah disetujui.

Dengan demikian, kewajiban developer bukan hanya membangun rumah kemudian menyerahkannya kepada konsumen. Pengembang juga harus memastikan fasilitas lingkungan yang menjadi bagian dari perencanaan perumahan dibangun dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Developer Tidak Bisa Lepas Tanggung Jawab

Persoalan sering muncul ketika perumahan sudah dihuni masyarakat, tetapi kondisi jalan lingkungan rusak, drainase tidak memadai, penerangan jalan belum tersedia, bahkan sejumlah fasilitas yang dijanjikan belum terealisasi.

Dalam kondisi seperti ini, warga tidak seharusnya langsung dibebani kewajiban mengeluarkan biaya untuk memenuhi fasilitas yang masih menjadi tanggung jawab pengembang.

Pengembang harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya, termasuk menyelesaikan pembangunan PSU dan menjalankan proses penyerahan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan.

Penyerahan PSU kepada pemerintah daerah juga tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan pernyataan sepihak developer. Harus ada proses pemeriksaan, verifikasi, dan berita acara serah terima sesuai prosedur.

Hal tersebut kini diperkuat melalui Permendagri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Setelah PSU diserahkan secara resmi dan diterima pemerintah daerah, pengelolaan serta pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Artinya, terdapat batas tanggung jawab yang jelas. Sebelum PSU diserahkan secara resmi, pengembang tidak boleh begitu saja melepaskan kewajibannya. Sementara setelah proses serah terima selesai, pemerintah daerah berkewajiban mengelola fasilitas tersebut sesuai kewenangannya.

Pemda Harus Turun Tangan dan Melakukan Pengawasan

Pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman harus mengambil peran aktif dalam mengawasi kewajiban developer.

Pemeriksaan terhadap kondisi perumahan perlu dilakukan, terutama menyangkut kelengkapan PSU, kesesuaian pembangunan dengan site plan, serta status penyerahan fasilitas kepada pemerintah daerah.

Jangan sampai perumahan subsidi sudah dipenuhi penghuni, tetapi persoalan fasilitas lingkungan dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan tanggung jawab.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan tidak ada developer yang mengabaikan kewajibannya setelah seluruh unit rumah terjual kepada masyarakat.

Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah harus menindaklanjutinya melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, dan penegakan ketentuan sesuai kewenangannya.

Jangan Korbankan Hak Masyarakat

Masyarakat membeli rumah subsidi dengan harapan memperoleh tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang mendukung kehidupan keluarga. Mereka juga telah menjalankan kewajibannya sebagai konsumen dengan membayar uang muka maupun cicilan rumah sesuai perjanjian.

Karena itu, tidak adil apabila warga justru harus kembali mengeluarkan uang secara swadaya untuk membangun fasilitas yang sejak awal menjadi bagian dari kewajiban pengembang.

Persoalan fasos dan fasum bukan sekadar masalah infrastruktur, melainkan menyangkut kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab pengembang dalam membangun kawasan perumahan.

Developer harus bertanggung jawab memenuhi kewajibannya. Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan dan memastikan proses penyerahan PSU berjalan sesuai aturan.

Jangan sampai rumah subsidi hanya murah saat dipasarkan, tetapi masyarakat harus menanggung sendiri berbagai persoalan fasilitas lingkungan setelah menempatinya.

Rumah Layak huni bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang lingkungan dan fasilitas umum yang menjadi hak masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel deJurnalcom
Previous Post

Yudha Puja Turnawan Buka Suara soal Pemotongan TPP ASN Garut 15 Persen, Soroti Krisis Fiskal dan Potensi PAD yang Belum Tergarap

Next Post

Longsor Akibat Hujan Deras, Jalan Sakambang – Cihanjawar Terancam Putus ! Kendaraan Roda Empat Tak Bisa Melintas

Related Posts

Longsor Akibat Hujan Deras, Jalan Sakambang – Cihanjawar Terancam Putus ! Kendaraan Roda Empat Tak Bisa Melintas
deNews

Longsor Akibat Hujan Deras, Jalan Sakambang – Cihanjawar Terancam Putus ! Kendaraan Roda Empat Tak Bisa Melintas

Minggu, 22 November 2026
Yudha Puja Turnawan Buka Suara soal Pemotongan TPP ASN Garut 15 Persen, Soroti Krisis Fiskal dan Potensi PAD yang Belum Tergarap
deNews

Yudha Puja Turnawan Buka Suara soal Pemotongan TPP ASN Garut 15 Persen, Soroti Krisis Fiskal dan Potensi PAD yang Belum Tergarap

Minggu, 22 November 2026
HUT ke-62 Golkar Jadi Momentum Aksi Kemanusiaan, Abdusy Syakur Amin Ajak Warga Garut Selamatkan Nyawa Lewat Donor Darah
deNews

HUT ke-62 Golkar Jadi Momentum Aksi Kemanusiaan, Abdusy Syakur Amin Ajak Warga Garut Selamatkan Nyawa Lewat Donor Darah

Minggu, 22 November 2026
Darurat Sampah Garut di Depan Mata! 700 Ton Tak Tertangani, Yudha Puja Turnawan bersama Pemuda Dayeuhandap Turun Selamatkan Sungai Cimaragas
deNews

Darurat Sampah Garut di Depan Mata! 700 Ton Tak Tertangani, Yudha Puja Turnawan bersama Pemuda Dayeuhandap Turun Selamatkan Sungai Cimaragas

Minggu, 22 November 2026
Duel Panas Pekan ke-10 BRI Super League di GBLA, Persib Bandung Akan Menjamu Bali United FC, Ini Prediksi Starting Line-up Kedua Tim
deNews

Duel Panas Pekan ke-10 BRI Super League di GBLA, Persib Bandung Akan Menjamu Bali United FC, Ini Prediksi Starting Line-up Kedua Tim

Minggu, 22 November 2026
KB AT-TAUFIQ TERIMA BANTUAN REVITALISASI PENDIDIKAN 2026, PERKUAT KOMITMEN HADIRKAN LINGKUNGAN BELAJAR YANG REPRESENTATIF
deEdukasi

KB AT-TAUFIQ Terima Bantuan Revitalisasi Pendidikan 2026, Perkuat  Belajar Yang Representatif

Minggu, 22 November 2026

ADVERTISEMENT

DeepReport

Audiensi SEGI Garut Pertanyakan Mekanisme Potongan Zakat Profesi Guru, Ini Hasilnya

Rabu, 2 Juni 2021

Pasir Warna Merah Dipakai Bahan Matrial Proyek Irigasi Cipalasari, Sekarang Berganti Pakai Pasir Hitam

Senin, 30 Agustus 2021

KabarDaerah

Mulai Sekarang DPRD Garut Zakat Penghasilan Akan Dipotong Dari Gajihnya

Senin, 4 Juni 2018

Satres Narkoba Polres Purwakarta Sosialisasi P4GN Di Desa Bojong

Kamis, 24 September 2020

Produksi Ribuan Hektar Lahan Perkebunan Manggis Purwakarta Disertifikasi

Selasa, 14 Mei 2024

BAZNAS Ciamis Terima Kunjungan Studi Tiru dari BAZNAS Majalengka, Bahas Penguatan Program Infaq Desa dan Digitalisasi Zakat

Selasa, 22 April 2025

Sambangi Wisata Curug Sanghyang Taraje, Pj. Bupati Garut : Air terjun Ini Memiliki Nilai filosofi dan Nilai Nyata

Rabu, 29 Januari 2025

Turnamen Bola Voli Golkar Cup ke 3 PK Partai Golkar Karangpawitan, Antusias Pemain dan Penonton Tinggi Kendati Diguyur Hujan

Minggu, 16 Februari 2025

deJurnal.com

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Patut Dibaca dan Perlu

  • dePrint
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Karir dan Peraturan Perusahaan Pers

Ikuti

No Result
View All Result
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Tidak diperkenankan copy paste