Dejurnal.com, CIAMIS – Sejumlah warga Desa Tanjungsari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis menggelar audiensi dengan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjungsari pada Rabu (22/10/2025) untuk membahas dugaan ketidaktransparanan anggaran Dana Desa dan Bumdes.
Audiensi yang berlangsung di Kantor Desa Tanjungsari ini dihadiri puluhan perwakilan masyarakat. H. Toto Suryadi, selaku wakil masyarakat, menyampaikan Dugaan ketidaktransparanan anggaran Dana Desa dan bantuan keuangan lainnya dan Dugaan ketidaktransparanan pertanggungjawaban pengurus Bumdes.
Kepala Desa Tanjungsari, Maman, menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan sesuai dengan musyawarah desa. Ia menegaskan bahwa pemerintah desa (Pemdes) berkewajiban merealisasikan dana desa berdasarkan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam APBDes.
Maman juga menambahkan bahwa BPD bertugas mengawasi dan menegur jika ada kegiatan yang tidak sesuai.
“Saya menjalankan hasil musyawarah, bukan kata pribadi,” tegas Kades Maman.
Ia juga menambahkan bahwa setiap kegiatan wajib dipertanggungjawabkan (SPJ) oleh Pemdes dan diawasi oleh BPD serta masyarakat.
Ketua BPD, Dede Oleh, menyatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan desa. Namun, ia mengakui adanya keterbatasan pribadi yang menyebabkan tidak mengetahui semua informasi secara mendetail
Salah satu contoh “Masalah kebersamaan, tidak tahu,” ungkap Dede Oleh.
Aris Risyanto, salah seorang warga yang hadir dalam audiensi, mempertanyakan kinerja BPD yang dinilai tidak transparan. Ia mengungkapkan bahwa ketika warga bertanya mengenai alokasi kegiatan, BPD sering menjawab tidak tahu.
“Ini menjadi pertanyaan besar, malahan kami yang ditanya BPD,” ujar Aris. Ia menambahkan bahwa tujuan audiensi ini adalah untuk meminta penjelasan agar tidak muncul asumsi negatif terhadap BPD.
Aris kemudian mempertanyakan apakah BPD benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Ia menilai pernyataan ketua BPD terkesan memprovokasi warga.
Aris berharapkan menjadi ruang klarifikasi dan transparansi bagi pemerintah desa agar pengelolaan Dana Desa dan Bumdes di Tanjungsari dapat berjalan lebih akuntabel dan terbuka kepada masyarakat. Warga berharap BPD dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik dan memberikan informasi yang jelas terkait pengelolaan anggaran desa.***Jepri tio
