CIAMIS, deJurnal,- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis menegaskan pentingnya tertib administrasi kependudukan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Ciamis.
Hal tersebut disampaikan Kepala Disdukcapil Ciamis, Yayan M. Supyan, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Diungkapkan Yayan hingga November 2025, tercatat 23 pemegang KITAS (izin tinggal terbatas) dan 19 pemegang KITAP (izin tinggal tetap) berdomisili di Kabupaten Ciamis.
Yayan kembali mengingatkan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan, baik bagi WNI maupun WNA, tidak dipungut biaya apa pun.
“Administrasi kependudukan itu gratis. Tidak ada pungutan tambahan. Kami pastikan semua proses mengikuti aturan dan dilayani secara transparan,” tegasnya.
Penegasan sejalan dengan komitmen Pemkab Ciamis untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional, antikorupsi, dan mudah diakses masyarakat.
Lebih lanjut Yayan menjelaskan, WNA yang sudah memiliki KITAP dan memenuhi syarat dapat memperoleh KTP-el WNA.
Namun, KTP tersebut hanya berlaku untuk keperluan di Indonesia, bukan untuk dibawa atau digunakan ketika kembali ke negara asal.
Pengawasan terhadap WNA pemilik KTP dilakukan bersama petugas imigrasi, kepolisian dan tim Disdukcapil (pencatatan administrasi
“Jika paspor habis atau WNA pulang ke luar negeri, maka KTP-nya akan ditarik oleh imigrasi. Jadi tidak bisa dibawa pulang begitu saja,” jelasnya.
Kebijakan diterapkan untuk menjamin ketertiban administrasi dan mencegah penyalahgunaan identitas.
Yayan menambahkan bagi WNA yang menikah dengan WNI, Disdukcapil tetap mencatatkan status perkawinan mereka. Namun ada aturan khusus yang harus dipahami:
– Jika WNA belum memiliki KITAS/KITAP, maka belum bisa dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK).
– WNA tetap bisa dicatatkan sebagai ayah dari anak hasil perkawinan, meski namanya belum tercantum dalam KK.
– Kepala keluarga tetap istri WNI, hingga WNA memenuhi syarat kependudukan.
“Tujuannya agar administrasi keluarga tetap tertib dan tidak menimbulkan persoalan hukum. Setelah WNA memiliki KITAS atau KITAP, barulah bisa masuk ke KK,” kata Yayan.
Dijelaskan Yayan KITAS merupakan izin tinggal terbatas bagi WNA untuk bekerja, sekolah, berinvestasi, atau tinggal bersama keluarga. Berlaku 6 bulan sampai 2 tahun.
Sedangkan KITAP adalah izin tinggal tetap bagi WNA yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti telah memegang KITAS minimal 2 tahun atau menikah dengan WNI. Berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang.
Yayan memastikan bahwa pengelolaan administrasi bagi WNA melibatkan koordinasi intensif dengan imigrasi, kepolisian, dan instansi terkait lainnya.
“Kami menjaga ketertiban administrasi penduduk demi keamanan bersama. Kolaborasi antarinstansi sangat penting agar pelayanan untuk WNA berlangsung tertib dan sesuai aturan,” tutupnya. (Nay Sunarti)
