Ciamis, deJurnal,- Permasalahan banjir yang rutin melanda kawasan lumbung padi Jawa Barat bagian selatan kembali mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Lakbok, Selasa (4/2/2026).
Warga menaruh harapan besar kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), untuk turun tangan langsung menangani banjir yang dampaknya meluas hingga tiga daerah dan tak sebanding dengan kemampuan anggaran kabupaten.
Banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan itu tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga mengancam ketahanan pangan daerah.
Sungai Cilisung yang menjadi biang masalah membentang dari Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, hingga Kabupaten Pangandaran, menjadikan penanganannya tak bisa dibebankan hanya pada satu wilayah.
Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Fraksi NasDem, Endang Cahyadi, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis sebenarnya telah melakukan berbagai upaya, mulai dari normalisasi sungai dari hulu hingga anak sungai, serta mendorong Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar melakukan penanganan Sungai Cilisung.
“Namun faktanya penanganan masih terkesan lambat. Sungai Cilisung ini lintas wilayah, melibatkan Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. Dengan kondisi seperti ini, anggaran daerah jelas tidak akan mampu menanggung seluruh beban penanganan,” ujar Endang.
Menurutnya, satu-satunya harapan masyarakat Lakbok dan Purwadadi adalah peran langsung Gubernur Jawa Barat sebagai koordinator utama atau “dirijen” dalam penanganan banjir lintas daerah tersebut.
“Dibutuhkan kehadiran Gubernur Jawa Barat untuk mengoordinasikan tiga wilayah sekaligus mengalokasikan anggaran provinsi, termasuk kompensasi bagi petani di Lakbok, Purwadadi, serta wilayah Pangandaran seperti Mangunjaya dan Padaherang yang kerap mengalami gagal tanam,” tegasnya.
Endang menambahkan, banjir yang terus berulang telah menyebabkan kerugian besar bagi petani dan mempersempit ruang fiskal daerah. Karena itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera merespons kondisi tersebut secara konkret.
“Harapan kami, Gubernur Jawa Barat segera bertindak nyata, bukan sekadar wacana, karena dampak banjir ini sangat merugikan masyarakat, khususnya petani,” katanya.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Cintaratu, Kecamatan Lakbok, Ahmad Musadad. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan Lakbok, persoalan banjir menjadi usulan prioritas utama.
“Sungai Cilisung perlu segera dinormalisasi melalui pengerukan. Tapi kami menyadari, kemampuan anggaran Kabupaten Ciamis sangat terbatas. Karena itu, peran BBWS dan dukungan provinsi menjadi sangat penting,” ujarnya.
Musadad mengungkapkan, dalam Musrenbang tersebut pihak BBWS juga menyarankan agar pemerintah kabupaten mengajukan surat atau proposal resmi kepada pemerintah provinsi dan pusat.
“Kami berharap Gubernur Jawa Barat bisa turun langsung melihat kondisi di lapangan. Tapi jangan hanya datang melihat, masyarakat menunggu realisasi yang nyata,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua APDESI Kecamatan Purwadadi, Pipin Holis, menegaskan bahwa banjir di wilayahnya bukan persoalan baru, melainkan sudah berlangsung puluhan tahun dan berdampak serius terhadap sektor pertanian.
“Sekitar 3.000 hektare sawah sering mengalami puso akibat banjir. Sungai Cilisung sudah tidak mampu menampung debit air saat musim hujan,” jelas Pipin.
Ia menilai, secara kewenangan Sungai Cilisung merupakan tanggung jawab BBWS karena melintasi tiga daerah. Namun hingga kini, aksi nyata di lapangan belum dirasakan masyarakat.
“Oleh karena itu, harapan besar masyarakat kini tertuju kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi. Kami yakin hanya beliau yang mampu mengoordinasikan semua pihak dan menghadirkan solusi nyata agar banjir ini segera teratasi,” pungkasnya. (Nay Sunarti)
