Dejurnal com,Purwakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta menggelar pembahasan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) rencana pengembangan fasilitas data center BDX AI di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Pembahasan yang berlangsung di Aula Janaka, Kompleks Pemkab Purwakarta, Senin (5/10/2026), melibatkan sejumlah pihak dan tim ahli yang diundang Pemkab Purwakarta untuk memberikan masukan serta kajian terhadap rencana proyek tersebut.
Bupati Purwakarta Saeful Bahri Binzein mengatakan, hingga saat ini belum ada kesimpulan final terkait keberlanjutan proyek BDX AI Jatiluhur.
Menurutnya, Pemkab masih menunggu hasil masukan dari berbagai tim ahli, khususnya mengenai aspek lingkungan dan AMDAL.
“Belum ada kesimpulan. Kita masih menunggu dari berbagai tim ahli yang kita undang untuk membahas AMDAL,” ujar Saeful Bahri Binzein kepada media seusai pembahasan.
Ia menambahkan, sejumlah persyaratan terkait proyek tersebut juga masih perlu dipastikan sebelum pemerintah mengambil keputusan lebih lanjut.
Sementara itu, Dr. Dini Fronitasari, ST, Senior Artificial Intelligence Researcher, menilai rencana pengembangan fasilitas data center di Purwakarta memiliki peluang besar untuk mendukung perkembangan teknologi.
Namun, pembangunan berskala besar tersebut harus disertai sejumlah persyaratan, terutama berkaitan dengan lingkungan dan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Dini, kapasitas fasilitas tersebut diproyeksikan berkembang hingga sekitar 3,5 gigawatt pada 2030. Sementara daya yang telah terkontrak disebut mencapai 845 MVA.
Ia mengatakan, keberadaan data center bukan hanya persoalan kebutuhan teknologi saat ini. Fasilitas tersebut diperkirakan akan beroperasi selama puluhan tahun sehingga dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat harus diperhitungkan sejak awal.
“Cara kita membangun, cara kita menentukan apa yang kita lakukan, fasilitas ini akan berdiri 20 tahun, tidak hanya sekarang saja,” ujarnya.
Dini menilai, keputusan untuk menunggu kepastian mengenai aspek lingkungan merupakan langkah yang tepat. Setidaknya terdapat empat hal utama yang menurutnya perlu dipastikan sebelum proyek dilanjutkan.
Pertama, kebutuhan air pada musim kemarau atau tahun kering. Kedua, dampak terhadap keadilan distribusi sumber daya di Jawa Barat, khususnya Purwakarta. Ketiga, pengelolaan limbah elektronik dan baterai sepanjang siklus operasional fasilitas. Keempat, manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat Purwakarta.
“Mulai dari rencana air pada kemarau tahun kering, kemudian dampak terhadap keadilan distribusi Jawa Barat, terutama di Purwakarta, kemudian juga pengelolaan limbah elektronik dan baterai sepanjang siklus di fasilitas ini, dan manfaat yang benar-benar nanti kita akan fokuskan sampai ke rumah tangga masyarakat Purwakarta,” katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut secara teknis masih dapat dicarikan solusi. Salah satunya melalui penerapan sistem tertutup yang berpotensi mengurangi penggunaan air hingga sekitar 80–90 persen.
Selain itu, penggunaan air dan energi perlu memiliki target yang jelas serta dapat diaudit.
Pengelolaan limbah juga harus didukung teknologi yang memadai agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan di kemudian hari.
“Penggunaan air dan penggunaan power dapat ditetapkan, dan target kita bisa mengaudit itu. Kemudian pengelolaan limbah juga ke Jawa Barat itu juga harus ada teknologinya,” ujarnya.
Manfaat untuk Masyarakat Harus Jelas
Dini menegaskan, keberadaan data center juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Purwakarta.
Menurutnya, manfaat tersebut tidak akan datang dengan sendirinya sehingga perlu dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis.
Salah satunya menyangkut kebutuhan air masyarakat sekitar, termasuk jaminan ketersediaan air ketika memasuki musim kemarau.
“Kita berharap ini nanti ada beberapa kesepakatan tertulis sebelum ini terbit, di mana kesepakatan akan air yang mengalir ke rumah warga sekitar dan juga investasi musim kemarau,” katanya.
Selain itu, ia berharap masyarakat lokal, khususnya generasi muda Purwakarta, dapat memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam proyek tersebut.
Keterlibatan tersebut, kata dia, jangan hanya sebatas pekerjaan konstruksi pada tahap pembangunan.
Anak-anak muda Purwakarta juga diharapkan dapat memiliki kesempatan untuk menjadi teknisi maupun engineer ketika fasilitas mulai beroperasi.
Bahkan, kapasitas komputasi yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan riset daerah.
“Kita pinginnya tidak hanya lokasi saja, tapi ekosistem AI itu ada di Purwakarta,” tegasnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, Dini menegaskan bahwa sikapnya bukan menolak maupun menerima proyek secara penuh. Dukungan dapat diberikan apabila sejumlah persyaratan yang menjadi perhatian utama telah diverifikasi dan memiliki kepastian secara tertulis.
“Kalau saya sih akan mendukung ini, tapi dengan catatan, setelah empat variabel itu terverifikasi, terikat secara tertulis,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengambilan keputusan berdasarkan data dan kajian ilmiah. Pengalaman sejumlah proyek serupa di luar negeri, termasuk di Johor dan Chile, menurutnya dapat menjadi bahan pembelajaran agar Purwakarta tidak menghadapi persoalan yang sama di kemudian hari.
“Dari ilmu yang saya tekuni mengajarkan, sistem yang baik itu mengukur ketidakpastian sebelum mengambil keputusan,” katanya.
Menurut Dini, apabila Jawa Barat mampu mengembangkan fasilitas teknologi tersebut dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat, maka proyek data center tidak hanya menjadi proyek teknologi.
Lebih jauh, proyek tersebut dapat menjadi contoh pembangunan fasilitas teknologi maju di era kecerdasan buatan yang tetap mengedepankan etika, tanggung jawab terhadap lingkungan, serta keberpihakan kepada masyarakat.
“Jika Jawa Barat berhasil melakukannya, ini tidak hanya lahir sebuah pusat data, melainkan sebuah preseden bahwa bangunan ini mampu mencapai teknologi paling maju di zaman AI ini dengan cara yang berbasis etika, dengan cara yang bertanggung jawab, hingga akhirnya juga memperhatikan ekosistem hidupnya dan berpihak pada warga,” ujarnya.
Ia menambahkan, keputusan akhir mengenai keberlanjutan proyek BDX AI Jatiluhur sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah. Berbagai masukan dari tim ahli dan pihak terkait diharapkan menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan diambil.
“Sekali lagi, keputusan sepenuhnya berada di kewenangan pemerintah yang nanti akan mendapat masukan dari kita,” pungkasnya.***bud
