Dejurnal.com, CIAMIS. Keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menjaga pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di tengah kondisi tersebut, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengandalkan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Upaya itu disampaikan Bupati Herdiat saat menghadiri Sosialisasi Akuntabilitas Keuangan Negara untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan Ekonomi Daerah di Gedung KH Irfan Hielmy, Kompleks Islamic Center Ciamis, Jumat (23/10/2026).
Bupati Herdiat mengungkapkan, pengurangan anggaran dalam beberapa tahun terakhir berdampak terhadap ruang fiskal Kabupaten Ciamis.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih cermat menentukan prioritas pembangunan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
“Selama tiga tahun terakhir, kondisi APBD kita sangat terbatas akibat pengurangan anggaran. Dampaknya masih terasa sampai sekarang, terlebih kondisi APBD Ciamis belum sepenuhnya pulih,” ungkapnya.
Menurut bupati, keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan upaya pembangunan. Pemerintah daerah perlu memperkuat kerja sama dengan masyarakat dan berbagai pihak agar kegiatan ekonomi tetap bergerak.
“Kita tetap harus semangat dan optimistis. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bahu-membahu bersama seluruh elemen masyarakat untuk memajukan Kabupaten Ciamis, baik dalam sektor pembangunan, keagamaan, maupun bidang lainnya,” tegasnya.
Kabupaten Ciamis memiliki jumlah penduduk sekitar 1,33 juta jiwa. Sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Karena itu, pengembangan UMKM dan usaha produktif lainnya dinilai penting untuk memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.
Anggaran Rp500 Juta untuk Pemasaran UMKM
Bupati Herdiat menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mengalokasikan anggaran Rp500 juta untuk mendukung pengembangan UMKM, terutama dalam aspek pemasaran produk.
Namun, menurutnya, upaya memperluas pasar masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya menyangkut kesiapan kemasan atau packaging produk yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar.
Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena daya saing produk tidak hanya ditentukan oleh kualitas barang, tetapi juga tampilan kemasan, konsistensi produksi, dan kemampuan pelaku usaha menjangkau konsumen.
Bupati Herdiat mendorong perangkat daerah terkait memperkuat pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, produk lokal Ciamis diharapkan semakin siap bersaing dan mampu menembus pasar yang lebih luas.
“Para pelaku UMKM harus terus semangat. Kita akan berupaya membantu melalui pelatihan dan pendampingan agar produk-produk lokal kita semakin siap dipasarkan dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas,” tuturnya.
Ia juga menyoroti kopi Ciamis yang telah menembus pasar mancanegara sebagai salah satu produk lokal yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan.
Menurut bupati, pengalaman tersebut dapat menjadi dorongan bagi pelaku UMKM lainnya untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pemasaran.
Pemerintah daerah, kata dia, akan terus berupaya mendukung pengembangan usaha melalui program yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha.
Penguatan UMKM diharapkan tidak hanya meningkatkan penjualan produk, tetapi juga membuka peluang usaha, menciptakan sumber pendapatan, dan memperkuat perputaran ekonomi di masyarakat.
Akuntabilitas Keuangan Tetap Jadi Perhatian
Di tengah tekanan anggaran, Bupati Herdiat juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Ciamis telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 13 kali berturut-turut.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun, penggunaan anggaran tetap harus diarahkan pada program prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Bupati Herdiat turut mengapresiasi keterlibatan masyarakat, TNI, Polri, dan berbagai unsur lainnya dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan ketika kemampuan anggaran pemerintah terbatas.
BPK RI Tekankan Pengelolaan Keuangan yang Bertanggung Jawab
Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga pada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK RI, Fransiskus Heriyanto Harum, S.Sos., M.Tr.A.P., mengatakan UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Karena itu, pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan agar mampu berkembang dan meningkatkan daya saing. Penguatan tersebut juga harus dibarengi pemahaman mengenai pengelolaan dan pemanfaatan keuangan negara maupun daerah secara baik.
Menurut Fransiskus, sosialisasi ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat mengenai pentingnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan pelaku UMKM, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis.
Fransiskus juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Ciamis dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. (Nay Sunarti)
