Dejurnal.com, BANDUNG. Ketepatan data kependudukan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pelayanan ibadah haji.
Untuk memastikan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis memperkuat koordinasi dengan instansi terkait melalui Rapat Koordinasi Layanan Jemaah Haji Berbasis Data Kependudukan di Aula Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, Senin (9/11/2026).
Kepala Disdukcapil Kabupaten Ciamis, Yayan Muhamad Supyan, hadir bersama jajaran Disdukcapil kabupaten/kota serta perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Kantor Kementerian Haji kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Pertemuan tersebut membahas pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung berbagai tahapan pelayanan jemaah haji.
Salah satu perhatian utamanya adalah memastikan kesesuaian identitas calon jemaah dengan dokumen administrasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Persoalan data tidak bisa dianggap sepele. Perbedaan penulisan nama, ketidaksesuaian elemen identitas, hingga data kependudukan yang belum diperbarui berpotensi menghambat proses administrasi apabila tidak ditangani sejak awal.
Karena itu, pemadanan dan validasi data menjadi bagian penting yang perlu dilakukan melalui koordinasi antarlembaga.
Disdukcapil dan instansi penyelenggara urusan haji diharapkan memiliki kesamaan pemahaman dalam menindaklanjuti kebutuhan data sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Kepala Disdukcapil Ciamis, Yayan Muhamad Supyan, menilai pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan jemaah haji merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, data kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai dasar penerbitan dokumen identitas, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai kebutuhan pelayanan pemerintah, termasuk administrasi penyelenggaraan ibadah haji.
Melalui koordinasi lintas instansi, potensi ketidaksesuaian data diharapkan dapat diketahui lebih awal sehingga proses perbaikan maupun pemutakhiran bisa dilakukan sesuai prosedur.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara Disdukcapil kabupaten/kota dengan instansi Kementerian Haji. Dengan komunikasi dan koordinasi yang berjalan baik, kebutuhan pemadanan data jemaah dapat ditindaklanjuti secara lebih efektif.
Bagi Kabupaten Ciamis, langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang akan menunaikan ibadah haji.
Rakor ini diharapkan tidak berhenti sebagai forum koordinasi, tetapi berlanjut pada penguatan kerja sama teknis dalam pengelolaan data.
Dengan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, pelayanan kepada calon jemaah haji diharapkan semakin tertib, mudah, serta memberikan kepastian dalam setiap tahapan administrasi. (Nay Sunarti)
