Dejurnal.Com,Purwakarta – Pembangunan pusat data (Data Center) berbasis Artificial Intelligence (AI) di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, menuai sorotan dari Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA). Organisasi Masyarakat tersebut mempertanyakan transparansi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek investasi berskala besar tersebut.
Sorotan itu muncul setelah Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Purwakarta menyampaikan bahwa hingga saat ini belum menerima pendaftaran maupun laporan terkait jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan dalam proyek pembangunan data center tersebut.
Ketua POSPERA, Sutisna Sonjaya, menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, investasi berskala besar harus diiringi dengan keterbukaan informasi, khususnya mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
“Kami mempertanyakan apakah dalam pembangunan data center tersebut menggunakan tenaga kerja asing atau tidak. Kalau memang menggunakan TKA, berapa jumlahnya, apa jabatan dan keahliannya, serta apakah seluruh administrasi dan perizinannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Sutisna.
Ia menegaskan, penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia bukan sesuatu yang dilarang. Namun, perusahaan wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk kewajiban terkait Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut penting agar tidak menimbulkan persoalan dalam pengawasan ketenagakerjaan di kemudian hari.
POSPERA Minta BDx Berikan Klarifikasi
POSPERA juga meminta pihak BDx selaku pengembang proyek data center di kawasan Jatiluhur memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait komposisi tenaga kerja yang dilibatkan.
Sutisna menilai, perusahaan perlu menjelaskan secara transparan ada atau tidaknya tenaga kerja asing, jumlah yang dipekerjakan, serta posisi dan bidang pekerjaan yang ditempati.
“Jangan sampai pemerintah daerah, khususnya Disnaker, tidak memiliki data yang jelas mengenai penggunaan TKA di proyek sebesar ini. Pemerintah harus mengetahui dan memastikan seluruh aktivitas ketenagakerjaan berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Disnaker Diminta Tingkatkan Pengawasan
Selain meminta klarifikasi perusahaan, POSPERA juga mendorong Disnaker Kabupaten Purwakarta agar tidak hanya menunggu laporan dari perusahaan, tetapi meningkatkan fungsi pengawasan serta berkoordinasi dengan instansi terkait.
Menurut Sutisna, pemerintah daerah harus proaktif memastikan setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan investasi di Purwakarta memenuhi kewajiban administrasi dan ketentuan ketenagakerjaan.
Ia menegaskan, POSPERA tidak menolak masuknya investasi ke Kabupaten Purwakarta. Namun, setiap investasi harus tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
“Kami tidak antiinvestasi dan tidak mempersoalkan kehadiran investor. Namun, investasi harus berjalan secara transparan dan taat aturan. Jangan sampai ada persoalan ketenagakerjaan yang tidak diketahui oleh pemerintah daerah,” tambahnya.
POSPERA menyatakan akan terus mengawal perkembangan pembangunan data center tersebut, terutama menyangkut kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan transparansi penggunaan tenaga kerja asing.
“Investasi boleh masuk, tetapi transparansi dan kepatuhan terhadap aturan tidak boleh diabaikan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proyek strategis tersebut dijalankan, termasuk dalam hal penggunaan tenaga kerja asing,” pungkas Sutisna.***Red
