Dejurnal.com, Bandung – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2, H. Dadang Suryana , menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda formalitas atau seremonial anggota legislatif. Lebih dari itu, reses merupakan kewajiban untuk menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya harus diperjuangkan agar dapat direalisasikan melalui program pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi PKS ini saat melaksanakan reses Masa Sidang I Tahun 2026-2027 dengan mengundang konstituen, terutama masyarakat dari wilayah Kecamatan Margahayu, di antaranya Desa Cigondewah dan Rahayu, di GOR Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan pelayanan publik, infrastruktur, ekonomi, pendidikan hingga kebutuhan lainnya, harus benar-benar digali dan dicatat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan Kabupaten Bandung.
“Harapan kami, reses ini tidak hanya seremonial, tidak hanya mencatat aspirasi masyarakat, tetapi juga harus ada tindak lanjut dan pengawalan sehingga aspirasi tersebut benar-benar bisa direalisasikan dalam program pemerintahan Kabupaten Bandung,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, realisasi aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui program eksekutif, dalam hal ini organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, maupun melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD.
Soroti Desa Rahayu jadi Kelurahan
Selain menyerap aspirasi masyarakat, H. Dadang Suryana juga menyoroti wacana perubahan status Desa Rahayu menjadi kelurahan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari aspek perubahan status administratif, tetapi harus mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang akan dihadapi masyarakat.
Ia menegaskan, dirinya tidak berada dalam posisi menyetujui ataupun menolak perubahan status tersebut. Sebagai anggota DPRD, tugasnya adalah mengawasi agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai perubahan desa menjadi kelurahan itu hanya sekadar mengganti papan nama. Yang lebih penting adalah masyarakat harus memahami terlebih dahulu apa perbedaan antara desa dan kelurahan, termasuk konsekuensi yang akan ditimbulkan,” jelasnya.
Menurut H Dadang, terdapat sejumlah aspek mendasar yang harus disosialisasikan kepada masyarakat sebelum perubahan status dilakukan.
Salah satunya menyangkut hak politik masyarakat. Ketika berstatus desa, masyarakat memiliki hak memilih kepala desa secara langsung melalui mekanisme pemilihan kepala desa. Namun, ketika berubah menjadi kelurahan, mekanisme pemilihan pimpinan wilayah tersebut tidak lagi sama karena lurah diangkat oleh pemerintah daerah.
Selain itu, perubahan status juga berimplikasi terhadap administrasi kependudukan, pengelolaan aset desa, hingga tata kelola pemerintahan dan pembiayaan kegiatan kemasyarakatan.
“Aset-aset yang sebelumnya menjadi milik desa nantinya akan menjadi bagian dari aset pemerintah kabupaten. Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Begitu juga persoalan administrasi kependudukan dan berbagai perubahan lainnya,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak hanya diberikan gambaran mengenai besaran anggaran yang akan diterima apabila berubah menjadi kelurahan.
Menurutnya, informasi mengenai anggaran, seperti alokasi Rp100 juta untuk setiap RW, harus dijelaskan secara utuh, termasuk peruntukannya.
“Jangan sampai masyarakat hanya diiming-imingi bahwa satu RW akan mendapatkan Rp100 juta. Harus dijelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan RW, seperti operasional RT dan RW, PKK, posyandu dan kebutuhan lainnya. Apakah jumlah tersebut nantinya mencukupi, itu juga harus dikaji,” ujarnya.***Sopandi
