Dejurnal.com, Bandung – Persoalan lingkungan hidup menjadi salah satu aspirasi yang mencuat dalam kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Bandung. Warga Kecamatan Katapang menyampaikan sejumlah keluhan, mulai dari dugaan pengeboran sumur artesis tanpa izin hingga pembuangan limbah industri yang tidak sesuai ketentuan.
Aspirasi tersebut disampaikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Demokrat, Anton Ahmad Fauzi, saat reses hari pertama dari empat titik yang dijadwalkan. Kegiatan berlangsung di Aula Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Rabu (11/11/2026), dengan mengundang sejumlah konstituennya dari wilayah Katapang.
Dalam pertemuan tersebut, warga mengeluhkan adanya sejumlah perusahaan di sekitar Desa Pangauban yang diduga melakukan pengeboran sumur artesis tanpa mengantongi perizinan. Selain itu, masyarakat juga menyoroti dugaan pembuangan limbah industri yang tidak melalui proses pengelolaan sesuai ketentuan lingkungan hidup.
Menanggapi keluhan tersebut, Anton Ahmad Fauzi yang bertugas di Komisi C DPRD Kabupaten Bandung menegaskan, persoalan lingkungan menjadi salah satu hal yang akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
Ia mengaku telah meminta warga untuk memberikan data dan bukti pendukung agar laporan tersebut dapat ditelusuri lebih lanjut. Dengan demikian, perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat diberikan teguran sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Anton, masyarakat sengaja menyampaikan persoalan tersebut karena mengetahui dirinya bertugas di Komisi C yang salah satunya berkaitan dengan persoalan infrastruktur dan lingkungan hidup.
Ia pun berencana berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, termasuk melihat langsung kondisi di lapangan.
Selain persoalan lingkungan, dalam reses tersebut warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya. Di antaranya permohonan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) jalan, persoalan sampah, serta keluhan mengenai sekolah yang menahan ijazah siswa karena masih adanya tunggakan atau penyelesaian administrasi pendidikan.
Terhadap berbagai aspirasi tersebut, Anton menyatakan akan berupaya menindaklanjutinya dan mengomunikasikan persoalan yang disampaikan warga dengan pihak serta instansi terkait.
Ia juga mengajak masyarakat yang masih memiliki aspirasi tetapi belum sempat disampaikan dalam forum reses agar tidak ragu untuk menyampaikannya secara langsung melalui komunikasi informal di luar kegiatan resmi.
Menurutnya, reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPRD, melainkan momentum penting untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus memperjuangkan aspirasi tersebut agar mendapatkan tindak lanjut.
Anton berharap, seluruh masukan dan keluhan masyarakat dapat menjadi bahan perjuangan di DPRD Kabupaten Bandung sehingga persoalan yang dirasakan warga, baik menyangkut lingkungan, infrastruktur, maupun pendidikan, dapat memperoleh solusi.***Sopandi
