Dejurnal.com, Bandung – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PAN Dapil 2 H. Tedi Supriadi, S.Pd.I., M.Si menegaskan komitmennya untuk membantu masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta sosial budaya.
Hal tersebut disampaikan saat kegiatan Reses Masa Persidangan I Sidang Tahun 2026-2027 DPRD Kabupaten Bandung, di Katapang, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, Komisi D memiliki ruang lingkup tugas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, berbagai persoalan yang disampaikan warga akan menjadi bahan komunikasi dan koordinasi untuk mencari solusi sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Di bidang pendidikan, ia menjelaskan bahwa kewenangan DPRD Kabupaten Bandung lebih banyak mencakup jenjang pendidikan SD dan SMP. Sementara untuk SMA dan SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Kalau ada usulan bantuan untuk SMK, itu bukan kewenangan DPRD Kabupaten. SMK merupakan kewenangan DPRD Provinsi. Jadi, yang bisa kami bantu sesuai kewenangan kabupaten adalah pendidikan tingkat SMP, SD ke bawah,” ungkapnya.
Terkait pendidikan anak usia dini (PAUD), ia juga menyebutkan adanya peluang bantuan bagi yayasan yang bergerak di bidang tersebut. Namun, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah kepemilikan lahan oleh yayasan.
Menurutnya, persyaratan tersebut menjadi kendala tersendiri karena sebagian besar PAUD yang ada masih menggunakan lahan milik pribadi, bukan lahan yayasan.
“Kalau memang ada yayasan yang membidangi PAUD dan lahannya sudah milik yayasan, silakan disampaikan. Kami akan berupaya mencarikan peluang bantuannya,” ujarnya.
Sementara di bidang kesehatan, ia mengatakan siap membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses pelayanan kesehatan, terutama ketika membutuhkan penanganan rumah sakit.
Ia mencontohkan pengalaman membantu warga Sukamukti RW 7 yang mengalami penyakit jantung dan kesulitan mendapatkan ruang perawatan di rumah sakit. Setelah dilakukan komunikasi dan konfirmasi, warga tersebut akhirnya mendapatkan ruang perawatan.
“Kalau memang ada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam pelayanan kesehatan, sebisa mungkin kami siap membantu. Memang bukan berarti menjanjikan, tetapi minimal kita bisa berkomunikasi dan mencari jalan keluarnya,” katanya.
Selain pendidikan dan kesehatan, ia juga menyoroti pentingnya menjaga serta merawat program-program bantuan pemerintah yang sudah direalisasikan di tengah masyarakat.
Menurutnya, bantuan yang telah dibangun harus benar-benar memberikan manfaat secara luas, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan sarana air bersih (SAB). Ia menjelaskan, terdapat beberapa pola pengelolaan sarana air bersih, mulai dari pembangunan sumur bor, penampungan air menggunakan toren, hingga penyaluran melalui jaringan pipa dan meteran yang dikelola oleh pengurus.
Ada pula bantuan yang hanya berupa pembangunan sumur bor dan toren, sedangkan pengelolaan serta pendistribusiannya diserahkan kepada masyarakat.
Karena itu, ia meminta masyarakat bersama pengelola untuk menyepakati aturan pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas tersebut agar keberadaannya bisa dirasakan seluruh warga.
“Program-program yang sudah turun harus dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai sarana sudah dibangun, tetapi tidak memberikan manfaat bagi lingkungan dan hanya dinikmati oleh segelintir orang,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat memiliki kepedulian bersama dalam menjaga berbagai fasilitas hasil bantuan pemerintah. Dengan demikian, program yang telah direalisasikan dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kepentingan bersama.
“Kalau ada kebutuhan masyarakat, silakan disampaikan. Kita upayakan secara bertahap sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang ada,” pungkasnya.***Sopandi
