Dejurnal.com, Bandung – Legislator Partai Amanat Nasional (PAN ) DPRD Kabupaten Kabupaten Bandung, H. Tedi Supriadi, S.Pd.I., M.Si mengatakan, bahwa pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan sinergi berbagai pihak, tidak hanya pemerintah desa, tetapi juga pemerintah daerah dan anggota legislatif melalui program-program aspirasi masyarakat.
Menurut Tedi, masyarakat perlu memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing. Aspirasi tersebut mencakup pembangunan fisik maupun program pemberdayaan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan H.Tedi Supriadi saat reses titik akhir pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPRD Kabupaten Bandung dengan mengundang konstituennya dari Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, di sebuah tempat di Kecamatan Katapang, Sabtu (14/11/2026).
H. Tedi menyebutkan, aspirasi dari warga Cangkuang Wetan dari reses sebelumnya untuk pembangunan fisik, sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian di antaranya perbaikan jalan, irigasi, penerangan jalan umum (PJU), pembangunan drainase, rabat beton, hingga penyediaan sarana air bersih.
Sementara dalam bidang pemberdayaan ekonomi, program yang dapat didorong antara lain bantuan ternak domba, bantuan modal usaha, serta pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia mencontohkan, bantuan ternak domba pernah disalurkan kepada masyarakat di Cangkuang Wetan , dengan jumlah bantuan yang disebut mencapai sepuluh ekor. Program serupa juga pernah direalisasikan di Kecamatan Katapang melalui kelompok masyarakat.
Selain bantuan ternak, pemerintah juga telah beberapa kali menggelar pelatihan, di antaranya pelatihan manajemen UMKM dan akuntansi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha.
Di bidang infrastruktur, sejumlah kegiatan pembangunan juga telah dilaksanakan, seperti pembangunan sumur dalam dan sumur dangkal, rabat beton, serta drainase di beberapa wilayah RW, termasuk RW 4 dan RW 5 di Desa Cangkuang Wetan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa realisasi program pembangunan harus terus dikawal agar aspirasi yang disampaikan masyarakat benar-benar diwujudkan.
Menurutnya, alokasi anggaran melalui program aspirasi anggota dewan tidak selalu dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan dalam satu wilayah. Anggaran tersebut harus dibagi berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan sejumlah desa.
Ia mencontohkan pembagian alokasi pembangunan yang harus menjangkau beberapa desa, seperti Sarang, Sukamenah, Bangauban, dan Banusari di wilayah Katapang.
Bahkan, menurut penuturannya, besaran anggaran yang diterima untuk pembangunan mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa realisasi pembangunan tidak bisa dilakukan sekaligus.
Ia juga mengungkapkan, anggaran aspirasi yang selama ini dibicarakan masyarakat memiliki batasan dan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah. Tidak semua kebutuhan pembangunan dapat langsung direalisasikan dalam satu tahun anggaran.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pembangunan desa bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah desa ataupun anggota dewan. Seluruh unsur masyarakat harus ikut berperan dalam mendorong pembangunan.
Pasalnya, sebagian besar pendapatan negara bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat juga memiliki hak untuk ikut mengawasi dan memastikan anggaran pemerintah kembali memberikan manfaat bagi kepentingan publik.
“Pembangunan bukan hanya tanggung jawab dewan atau pemerintah desa saja. Masyarakat juga punya peran, karena sumber pendapatan negara sebagian besar berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat,” demikian inti penjelasannya.
Dengan demikian, pengawalan aspirasi dan pemerataan pembangunan perlu dilakukan secara bersama-sama agar program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga tingkat lingkungan RW.***Sopandi
