Dejurnal.com, Bandung – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bandung, H. Dadang Suryana, menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digital. Ia mengingatkavn agar kegiatan tersebut benar-benar melibatkan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pilkades, sehingga tidak sekadar menjadi agenda seremonial.
Dadang mengaku belum mengetahui secara pasti adanya kegiatan sosialisasi Pilkades digital di Pangandaran, sebagaimana informasi yang disampaikan kepadanya saat wawancara. Sepengetahuannya, keberangkatan Pemerintah Kabupaten Bandung ke Pangandaran berkaitan dengan kegiatan pelantikan APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap program pemerintah daerah, termasuk sosialisasi penerapan Pilkades digital, harus dirancang berdasarkan kebutuhan nyata, memiliki sasaran peserta yang jelas, serta mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran.
Hal itu disampaikan Dadang di sela-sela kegiatan reses titik terakhir di GOR Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Bandung tersebut dihadiri konstituen dari empat kecamatan yang berada di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 2.
Menanggapi kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem Pilkades digital, Dadang mengingatkan bahwa sosialisasi harus diberikan kepada pihak yang memang membutuhkan pemahaman teknis mengenai sistem tersebut.
Menurutnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelenggaraan Pilkades. Karena itu, keterlibatan BPD dan unsur terkait lainnya perlu menjadi perhatian agar sosialisasi dapat berjalan tepat guna dan tepat sasaran.
“Program Pemerintah Kabupaten Bandung sekarang harus betul-betul menjadi program nyata yang dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai program yang sangat urgen justru dilakukan secara seremonial atau dicampur dengan kegiatan lain. Sasaran pesertanya harus jelas dan tepat,” tandasnya.
Selain menekankan ketepatan sasaran, legislator PKS tersebut juga mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran. Terlebih, kondisi keuangan daerah saat ini tengah menghadapi tantangan akibat kebijakan penghematan belanja pemerintah, termasuk berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurut Dadang, keterbatasan anggaran semestinya menjadi pertimbangan dalam merancang setiap kegiatan. Sosialisasi harus dilaksanakan secara proporsional, dengan tetap mengutamakan substansi materi dan efektivitas penyampaian informasi kepada pihak yang membutuhkan.
Dalam kesempatan reses tersebut, berbagai persoalan turut disampaikan masyarakat. Mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, penataan data penerima bantuan sosial, hingga kesiapan penerapan Pilkades digital.
Beragam aspirasi itu, menurut Dadang, perlu mendapat perhatian serius dan ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui mekanisme perencanaan serta penganggaran yang tepat.
Ia berharap reses tidak berhenti sebatas kegiatan menghimpun keluhan dan keinginan masyarakat. Lebih dari itu, aspirasi yang disampaikan harus diperjuangkan agar dapat diterjemahkan menjadi program dan kebijakan yang nyata.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan reses bukan diukur dari seberapa banyak aspirasi yang terkumpul, melainkan sejauh mana aspirasi tersebut mampu diperjuangkan hingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.***Sopandi
