Dejurnal.com, CIAMIS. Kabar mengenai peluang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu pada 2027 mulai menjadi perhatian.
Ribuan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis pun menantikan kejelasan terkait peluang perubahan status tersebut.
Di Kabupaten Ciamis, jumlah PPPK Paruh Waktu mencapai 3.518 orang. Mereka terdiri dari tenaga guru, kesehatan, dan teknis yang selama ini bekerja di berbagai perangkat daerah.
Meski pemerintah dan DPR RI telah menyepakati sejumlah langkah strategis dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN), kepastian pelaksanaannya masih harus menunggu aturan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis, Ai Rusli Suargi, mengatakan pemerintah daerah menyambut positif rencana kebijakan tersebut.
Namun, Pemkab Ciamis belum bisa mengambil langkah lebih jauh sebelum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).
“Kami menyambut positif kebijakan tersebut, termasuk rencana pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Namun, untuk pelaksanaannya, saat ini kami masih menunggu ketentuan juklak dan juknis dari kementerian terkait,” ujar Ai Rusli, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan data BKPSDM Kabupaten Ciamis per 1 November 2026, jumlah PPPK Paruh Waktu tercatat sebanyak 3.518 orang. Rinciannya, 953 tenaga guru, 485 tenaga kesehatan, dan 2.080 tenaga teknis.
Jumlah tersebut menjadi gambaran banyaknya pegawai yang menaruh harapan terhadap kebijakan penataan status kepegawaian ASN pada tahun mendatang.
Kontrak Berakhir Desember 2026
Di tengah menunggu kepastian pengangkatan, ada hal lain yang juga menjadi perhatian, yakni masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu yang akan berakhir pada 31 Desember 2026.
Untuk mengantisipasi berakhirnya masa perjanjian tersebut, Pemkab Ciamis telah merencanakan perpanjangan kontrak kerja pada awal Januari 2027.
“Untuk perpanjangan masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu direncanakan dilaksanakan pada awal Januari 2027, mengingat kontrak kerja yang berjalan saat ini berakhir pada 31 Desember 2026,” jelasnya.
Dengan demikian, perpanjangan perjanjian kerja menjadi langkah yang telah direncanakan pemerintah daerah, sembari menunggu kepastian kebijakan pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu.
Sementara itu, mengenai berapa banyak pegawai yang nantinya berpeluang diangkat, BKPSDM Ciamis belum dapat memberikan jawaban pasti.
Belum diketahui apakah pengangkatan akan mencakup seluruh PPPK Paruh Waktu atau dilakukan berdasarkan kriteria, kebutuhan organisasi, serta persyaratan tertentu.
Begitu pula mengenai kemungkinan pemetaan ulang pegawai dan tahapan yang harus dilalui. Seluruh mekanisme tersebut masih menunggu ketentuan resmi dari kementerian terkait.
“Untuk hal tersebut, baik jumlah yang akan diangkat, persyaratan pengangkatan maupun mekanismenya, kami masih menunggu ketentuan regulasi dan petunjuk teknis dari kementerian terkait,” ungkap Ai Rusli.
Menunggu Kepastian dari Pemerintah Pusat
Ai Rusli memastikan pemerintah daerah akan menindaklanjuti kebijakan penataan ASN setelah regulasi resmi diterbitkan.
Aturan tersebut nantinya menjadi acuan agar pelaksanaan di daerah tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Bagi 3.518 PPPK Paruh Waktu di Ciamis, kepastian regulasi menjadi hal yang dinantikan.
Sebab, perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu bukan hanya berkaitan dengan administrasi kepegawaian, tetapi juga menyangkut kepastian pekerjaan dan keberlanjutan pengabdian mereka.
Untuk sementara, harapan pengangkatan pada 2027 masih berhadapan dengan satu hal mendasar: menunggu aturan resmi pemerintah pusat.
Ai Rusli meminta agar pelaksanaan kebijakan tersebut mengacu pada regulasi yang nantinya diterbitkan, sehingga tidak muncul kesimpangsiuran mengenai persyaratan maupun mekanisme pengangkatan.
