Dejurnal.com, CIAMIS. Sebanyak 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Ciamis Tahun 2027.
Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama DPRD dalam menentukan arah pembentukan regulasi daerah untuk tahun mendatang.
Dari 11 Raperda yang disepakati, enam di antaranya merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Ciamis, sedangkan lima lainnya merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Kesepakatan itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis di Aula Tumenggung Wiradikusumah, Jumat (13/11/2026).
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, dalam sambutan tertulisnya menyampaikan bahwa Propemperda bukan sekadar daftar rancangan regulasi yang akan dibahas, melainkan instrumen perencanaan agar pembentukan peraturan daerah berjalan terarah dan sesuai kebutuhan.
Menurutnya, setiap Raperda yang masuk dalam program prioritas harus memiliki tujuan yang jelas, relevan dengan persoalan daerah, serta dapat dilaksanakan setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Ia juga mengapresiasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Ciamis yang telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun Propemperda 2027.
Lima usulan Pemkab, dari pengendalian miras hingga dana Pilkada
Lima Raperda yang diajukan Pemerintah Kabupaten Ciamis mencakup sejumlah persoalan strategis, mulai dari ketertiban sosial, pengelolaan aset daerah, persiapan pemilihan kepala daerah, hingga kebutuhan perumahan dan permukiman.
Kelima usulan tersebut yakni Raperda tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan perubahan atas Perda Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pembentukan dana cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2030 penanggulangan penyakit sosial serta Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pengendalian peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan diarahkan untuk melindungi masyarakat dari dampak kesehatan sekaligus menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
Sementara perubahan aturan pengelolaan barang milik daerah diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan teknis terbaru.
Regulasi ini juga diharapkan memperkuat pengelolaan aset pemerintah agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Adapun pembentukan dana cadangan Pilkada 2030 merupakan bagian dari persiapan pembiayaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Dengan perencanaan sejak dini, kebutuhan anggaran diharapkan dapat dipersiapkan secara lebih terukur dan bertanggung jawab.
Di bidang sosial, Raperda penanggulangan penyakit sosial diharapkan menjadi landasan dalam menangani berbagai persoalan sosial secara terpadu.
Sedangkan regulasi perumahan dan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung pembangunan hunian yang terencana, seimbang, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Enam Raperda inisiatif DPRD menyentuh pelayanan publik dan desa
Sementara itu, enam Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Ciamis mencakup bidang yang bersentuhan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Keenamnya meliputi pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi, penyelenggaraan pelayanan publik, perlindungan anak, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengelolaan sumber daya air, serta pengelolaan tempat pemakaman umum.
Pada sektor pembangunan, regulasi jasa konstruksi diharapkan mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih tertib, berkualitas, profesional, dan berdaya saing.
Sementara Raperda penyelenggaraan pelayanan publik diarahkan untuk memperkuat kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat, termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kepastian pelayanan.
Persoalan perlindungan anak juga menjadi perhatian melalui Raperda yang diharapkan dapat memperkuat pemenuhan hak anak sekaligus memberikan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
Di tingkat desa, pengaturan mengenai BPD diharapkan memperkuat peran kelembagaan tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyaluran aspirasi masyarakat.
Dua Raperda lainnya menyangkut pengelolaan sumber daya air dan tempat pemakaman umum.
Pengelolaan sumber daya air diarahkan agar lebih terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan batas kewenangan pemerintah daerah.
Sedangkan pengelolaan tempat pemakaman umum diharapkan mampu mendorong penataan kawasan pemakaman yang lebih tertib, layak, serta memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan tata ruang wilayah.
Herdiat menegaskan, pembentukan peraturan daerah harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakannya.
Dengan disepakatinya 11 Raperda tersebut, tahapan berikutnya adalah pembahasan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Ciamis berharap kerja sama antara eksekutif dan legislatif terus terjaga. Sebab, kualitas produk hukum daerah tidak hanya diukur dari banyaknya regulasi yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Nay Sunarti)
