Dejurnal.com, CIAMIS. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Ciamis 2026 mulai memasuki tahap pematangan teknis. Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar sosialisasi dan simulasi sistem pemungutan suara digital di Gedung Kesenian Ciamis, Jumat (13/11/2026)
Simulasi digelar untuk memastikan mekanisme pemilihan berjalan tertib dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam simulasi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis memperkenalkan sejumlah tahapan pemungutan suara elektronik, mulai dari pemeriksaan undangan pemilih, penggunaan bilik suara, hingga rekapitulasi hasil penghitungan.
Kepala DPMD Ciamis, Asep Khalid, mengatakan sistem digital yang disiapkan memiliki mekanisme pengamanan untuk memastikan pemilih menggunakan hak suara sesuai dengan tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan.
Menurutnya, kesesuaian antara undangan pemilih, TPS, dan bilik suara menjadi bagian penting dalam mencegah penyalahgunaan hak pilih.
“Apabila undangan pemilih terdaftar di TPS 1, tetapi yang bersangkutan masuk ke bilik suara untuk TPS 2, maka secara otomatis sistem akan menolak. Jadi, kesesuaian antara undangan, TPS, dan bilik suara menjadi bagian dari mekanisme pengamanan,” jelas Asep.
Ia menerangkan, sistem juga dapat mendeteksi undangan pemilih yang sudah digunakan. Dengan begitu, seseorang tidak bisa kembali menggunakan hak suara melalui undangan yang sama.
Meski perangkat digital telah dilengkapi pengamanan, Asep mengingatkan panitia tingkat desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tetap memiliki peran penting.
Pemeriksaan identitas dan kelengkapan administrasi pemilih harus dilakukan sebelum pemungutan suara.
Rekapitulasi Suara Tetap Disaksikan Saksi
Pada tahap penghitungan, hasil pemungutan suara akan direkap berdasarkan masing-masing bilik. Setiap bilik memiliki hasil tersendiri yang dapat disaksikan para saksi.
Hasil tersebut kemudian dicetak dan dikumpulkan untuk proses rekapitulasi di tingkat desa. Panitia juga menyiapkan kertas plano sebagai media untuk menampilkan hasil penghitungan suara, sehingga perolehan masing-masing calon dapat diketahui secara terbuka.
Asep mengatakan, sistem digital tidak menghilangkan kebutuhan terhadap pengawasan. Sebaliknya, keterlibatan saksi dan panitia tetap diperlukan agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Sistem juga menyediakan bukti berupa barcode yang terakumulasi dalam kotak suara elektronik.
Data tersebut dapat digunakan sebagai instrumen pendukung untuk memeriksa kesesuaian jumlah pemilih yang menggunakan hak suara dengan hasil perolehan suara.
Jika dalam pelaksanaan ditemukan dugaan pelanggaran atau muncul sengketa, pemerintah daerah telah menyiapkan mekanisme pengaduan sesuai ketentuan hukum.
Pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan laporan melalui jalur yang tersedia. Penanganannya akan melibatkan bagian hukum maupun aparat penegak hukum, menyesuaikan jenis pelanggaran yang dilaporkan.
Pelatihan KPPS Jadi Tahap Berikutnya
Sosialisasi dan simulasi yang berlangsung Jumat ini merupakan tahap awal pengenalan sistem. DPMD Ciamis selanjutnya berencana menggelar sosialisasi khusus bagi calon petugas KPPS dengan melibatkan unsur DPMD kabupaten dan provinsi.
Selain sosialisasi tertulis, panitia tingkat desa dan KPPS juga akan mendapatkan pelatihan teknis setelah jadwal pelaksanaannya ditetapkan.
Langkah tersebut dinilai penting agar petugas memahami penggunaan perangkat sekaligus mampu memberikan arahan kepada pemilih saat hari pemungutan suara.
Asep berharap seluruh persiapan dapat mendukung pelaksanaan Pilkades Serentak Ciamis pada 13 Desember 2026 agar berlangsung lancar, sukses, dan tanpa ekses.
“Harapannya, pelaksanaan Pilkades digital ini bisa berjalan lancar dan sukses. Ini juga menjadi perubahan peradaban, dari sistem konvensional menuju digital. Dengan sistem ini, proses pemilihan diharapkan lebih efektif dan efisien, terutama dari sisi waktu,” ungkapnya.
Pilkades Digital, Tantangan Bukan Hanya Teknologi
Penerapan pemungutan suara digital menjadi bagian dari penyesuaian tata kelola demokrasi desa terhadap perkembangan teknologi.
Namun, kesiapan perangkat dan panitia bukan satu-satunya hal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan.
Pemahaman masyarakat terhadap tata cara pemilihan juga menjadi perhatian. Karena itu, sosialisasi dan pelatihan diharapkan dapat membantu pemilih mengenali tahapan pemungutan suara serta menggunakan hak pilihnya dengan benar.
Dengan mekanisme pengamanan, rekapitulasi terbuka, dan pengawasan saksi, Pemkab Ciamis berharap Pilkades digital dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.
Persiapan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan perubahan dari sistem konvensional ke digital tidak mengurangi hak pemilih, sekaligus menjaga pelaksanaan demokrasi desa tetap transparan, akuntabel, dan berintegritas. (Nay Sunarti)
