Dejurnal.com, Garut – Ikatan Mahasiswa Garut soroti beberapa permasalahan kinerja Pemda Garut, yang diduga dampak dari kegagalan Garut Amazing, berbekal hal tersebut akhirnya melakukan audensi di Kator Asda I Pemda Kab. Garut, Rabu (11/09/2019).
Tampak hadir dalam acara tersebut Deni Suherlan selaku Sekda, Nurdin Yana Asda I, Didit Kepala BKD yang di dampingi Mukhlis Sekban BKD, Bag Hukum, Kesbangpol, Para Audiens IMG dan Pengamanan dari Polres Garut.
Menurut Asda I Pemda Kab. Garut selepas menerima para audiens diruang kerjanya mengatakan, ini merupakan hak aspirasi, siapapun kita layani, terima kasih atas kritik dan sarannya agar ke depan manajemen Pemda Garut lebih baik.
Ipan Nuralam (be’us) selaku Korlap IMG, saat ditemui dejurnal.com selepas audiensi di ruang rapat Asda I Pemda Kab. Garut menuturkan, pada dasarnya ini merupakan bentuk kekecewaan Ikatan Mahasiswa Garut (IMG), melihat Implementasi Reformasi Birokrasi yang dijalankan selama 5 tahun di bawah kepemimpinan Bupati Garut H. Rudy Gunawan, Kegagalan Program Garut Amazing,
“Bahkan kini tampak bermunculan kasus korupsi baik pembangunan infrastruktur yang bermasalah, dan lain – lain, begitupun buruknya kualitas pelayanan publik yang jauh dirasakan di setiap SKPD yang sangat rendah tapi Anggaran Banja Pegawai sangat besar kurang lebih sekitar 1,8 triliun,” Jelasnya.
IMG melihat tidak ada perbaikan yang seharusnya terjadi perubahan tapi justru yang ditunjukkan oleh Pemda Garut, kini hanya sekedar pamer kemewahan para pejabat pakai mobil dinas yang baru, Bupati dan para pejabat sering Pelesiran ke luar negeri dengan alasan studi banding tapi tidak ada hasil yang dipublikasikan, banyak pejabat yang tidak bisa bekerja dan tidak memenuhi syarat jabatan karena tidak pernah diklatpim akan tetapi tetap menjadi pejabat tinggi Pratama contoh jelas semula Kadis DPMPD menjadi Asda 3.
“Bahkan Pemda Garut diam seribu kata terkait status Kadispora yang saat in statusnya tersangka, seharusnya sudah dinonaktifkan seperti kasus Sekda Jabar,” Jelasnya.
Selain itu Bupati diduga dalam mengambil kebijakan penetapan jabatan, tidak atas dasar kompetisi Open bidding atau Lelang Jabatan, hanya dijadikan alat formalitas untuk kepentingan politik Bupati, dalam menentukan jabatan seperti dalam lelang jabatan untuk posisi Sekda, patut diduga tidak ada transparansi skoring penilaian. Hal ini terlihat bagaimana kebijakan penetpan dalam penempatan jabatan digunakan untuk sebagai merealisasikan politik balas budi saja.
“Sementara Bupati Garut patut juga di duga dalam rotasi mutasi ada unsur balas dendam dengan mengabaikan ketentuan dalam undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang ASN dan PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS bahwa perlakuan sistem evaluasi asesment atau mekanisme seleksi oleh Pansel, pada kenyataannya hanya sekedar formalitas sebagai dalih atau alibi dalam memenuhi kewajiban Undang – Undang agar sesuai dengan selera user Bupati dan kroninya saja, sehingga Asep Mulyana Kabid Pemdes DPMPD seolah dibuang dan di geser karena tidak mendukung dalam Pilkada 2018 jadi Sekmat Malambong, Asep Suparman Kadis LH turun jabatan jadi Irban II Inspektorat, sementara Ubed Sekdis Kesehatan jadi Kabid Diskominfo,” Tegas Ipan IMG.
Maka dari itu IMG menegaskan, ini merupakan kegagalan Reformasi Birokrasi yang dijalankan selama 5 tahun di bawah kepemimpinan Bupati Garut Rudi Gunawan, Bupati harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi.
“Kami IMG akan terus membongkar kasus satu demi satu atas apa kebobrokan kinerja Pemda dan kami akan membawa kasus ini keatas, walau tadi disampaikan akan adanya perbaikan manajemen Pemda Garut, pasalnya ini perlakuan sudah terjadi,” Pungkasnya***Yohaness
